Perekonomian Indonesia saat ini sedang dirundung kemerosotan yang mengkhawatirkan. Namun yang lebih merisaukan karena sedari awal tim ekonomi pemerintah sepertinya tidak mengakui jika ekonomi kita sedang dimulut krisis. Tidak satupun aksi dan respon yang jelas dari pemerintah terkait kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Harapan rakyat pada Presiden Jokowi yang sangat besar tidak berbanding lurus dengan hasil kinerja menteri ekonomi yang seolah belum menemukan formula untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Sejumlah menteri malah kerap melakukan aksi-aksi sendiri untuk kepentingan sendiri, melakukan manuver yang justru memperburuk kondisi ekonomi rakyat, bahkan terakhir seorang menteri di bidang ekonomi menjelek-jelekkan Jokowi yang dinilai tidak tahu apa-apa.
Ketua Umum Partai Perindo, partai yang dideklarasikan pada 7 februari 2015 lalu ini, Hary Tanoesudibjo bahkan menyatakan bahwa arah ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini sudah salah kaprah. Tim ekonomi lemah dan kepemimpinan nasional juga lemah. Tak berlebihan, ia khawatir bangsa sedang dalam bahaya.
Beberapa hari Jokowi sebagai presiden memanggil sejumlah ekonomi, Hary Tanoe yang juga pemilik dan CEO MNC Media group ini mengundang akademisi muda, ekonom dan praktisi perekonomian rakyat dari berbagai daerah. Ia ingin langsung mendengar dan berdiskusi dengan para tokoh dari berbagai daerah yang memahami isu ekonomi secara lebih mendalam.
Bertempat di sebuah restauran di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 25 Juni 2015, pertemuan ini dihadiri oleh: Teuku Zulkarnain Ph.D (Cand.), pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh, Lhoksumawe, NAD; Syafrizal Helmi Situmoran, pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumut; Berly Martawardaya Ph.D, pengajar di Fak. Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Jakarta-Depok; Brasukra G. Sudjana, Ekonom World Bank, Jakarta; Yogi Suprayogi Sugandi Ph.D, pengajar Kebijakan Publik di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat; Firdos Putra Aditama, Aktivis Koperasi, Universitas Jend. Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah; Rimawan Pradiptyo Ph.D, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; Devanto Shasta Pratomo, Ph.D, Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur; Hendra Wijaya Iban, Pakar Kebijakan Publik; Ketua Ombudsman Provinsi Kalimantan Tengah, Edward M. Kocu, Pengajar di FISIP Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua.
Di depan para ekonomi daerah tersebut, Hary Tanoe menyatakan Indonesia punya segalanya untuk bisa berjaya di Asia bahkan di dunia karena Indonesia memiliki segalanya, khususnya sumber daya alam, yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, pria yang akrab disapa HT itu mengaku heran mengapa sampai sekarang Indoneia belum bisa bangkit dari keterpurukan. Dalam pertemuan itu HT meminta pandangan para pakar ekonomi dan kebijakan publik tersebut untuk mencari solusi dari persoalan melemahnya ekonomi kita saat ini.
Pengajar ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Syafrizal Helmi mengatakan perekonomian Indonesia terjebak dalam situasi sekarang karena Presiden Jokowi yang disayangkannya tidak tegas dalam memimpin. Hal ini disebabkan dan diperparah oleh karena banyaknya perbedaan pandangan antara presiden dan wakil presiden serta orang-orang di sekitar presiden yang kerap ikut mempengaruhi keputusan-keputusan strategis.
Dia pun menegaskan pemerintah telah melakukan pembohongan publik karena dalam beberapa kali kesempatan apakah itu presiden, wapres, menko perekonomian, menkeu dsb mengatakan bahwa ekonomi Indonesia masih baik-baik saja sementara harga bahan pokok melonjak karena kenaikan BBM dan Rupiah makin terpuruk paling buruk sejak reformasi.
Dia pun mempertanyakan dana pencabutan subsidi BBM premium yang katanya akan dialokasikan untuk pembangunan namun hingga saat ini masyarakat belum bisa merasakan manfaat dari penghematan tersebut. Bertambah parah jika harga listrik dinaikkan, maka sudah pastilah rakyat akan menjerit.
Sementara itu HT menilai jika Indonesia ingin memajukan perekonomian maka pemerintah harus memangkas jarak kesenjangan sosial yang masih timpang. Menurutnya pemerintah saat ini tidak memberikan perhatian kepada usaha kecil menengah (UKM) seperti pedagang kecil, buruh, nelayan, tani dan lainnya. Padahal di saat kampanye pernah berjanji dengan Nawa Citanya akan memprioritaskan ekonomi sektor-sektor rakyat marjinal.
HT pun berharap ada program khusus yang diarahkan kepada rakyat kecil agar bisa menyejahterakan mereka karena bagaimana pun juga kemajuan ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari para pelaku ekonomi di kalangan bawah. Jika ekonomi rakyat kecil ini tida serius dan konsisten dibangun maka menurutnya mustahil ekonomi Indonesia akan besar.
Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini juga menyoroti masalah pengangguran yang tidak menurun angkanya. Menurutnya dengan memajukan sektor UKM maka aspek pengangguran juga pelan-pelan akan teratasi. Belum lagi soal rendahnya sumber daya manusia. Pendidikan serta pelatihan yang relevan menjadi penting untuk diprioritaskan secara konkret dan bukan wacana. Dengan kebijakan dan arah ekonomi serta politik yang benar, kepemimpinan yang benar dan konsisten, maka Indonesia akan secara pasti menjadi negara yang maju dengan perekonomian yang mandiri.
