Langgar Nawacita, Jokowi Lebih Neolib dari SBY?

Naik turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meyebabkan melambungnya harga bahan pokok di Indonesia. Penentuan harga BBM yang disesuaikan dengan mekanisme pasar membuat ketidakpastian ekonomi yang akhirnya membuat rakyat semakin jauh dari sejahtera.

Seperti dilansir Kompas.com, Senin (15/6/2015) Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri bahkan menyebut Presiden Jokowi tidak becus dalam mengelola negara. Tidak tanggung-tanggung bahkan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) ini juga mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi jauh lebih Neoliberal dibanding pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Perlu diketahui bahwa hampir seluruh kader PDIP saat menjelang Pemilu 2014 gencar menyebut SBY dan kroninya sebagai antek neolib yang berpihak pada asing. Selain itu, masih teringat di ingatan kita bagaimana kader PDIP yang juga anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka sampai turun ke jalan untuk menolak kenaikan BBM pada masa rezim SBY.

Masih teringat juga bagaimana solusi-solusi PDIP kepada pemerintah SBY soal BBM yang tidak perlu dinaikan sekitar tahun 2012. Ketika BBM naik pada pertengahan tahun 2015 dari 4500 menjadi 6500, PDIP pun mendapat simpati rakyat dengan membela ‘wong cilik’ dengan slogan marhaenisme yang biasa dipakai presiden pertama RI Ir. Soekarno.

Namun pada kenyataannya rakyat harus menelan ‘pil pahit’ setelah Jokowi-JK terpilih menjadi presiden. Nawacita yang berpihak pada rakyat jelata seakan sirna karena kebijakan pertama pemerintah Jokowi-JK adalah menaikan BBM.

Janji manis pemerintah pun berlanjut, baik Jokowi maupun JK menjelaskan kepada rakyat kenaikan BBM ini sebagai langkah penyelamatan ekonomi Indonesia. Namun pada kenyataannya Rupiah melemah hampir tembus Rp 14.000 per Dollar US. Pemerintah pun masih bisa berkata bahwa Indonesia masih aman-aman saja.

Hal ini pun langsung dibantah oleh tokoh nasional Hary Tanoesudibjo. Seperti dilansir Rakyat Merdeka online (Rmol.co) Kamis (11/6/2015) yang dengan tegas mengatakan dengan kondisi Rupiah seperti ini, pemerintah telah melakukan kebohongan publik. Pria yang akrab disapa HT itu menegaskan pasti ada yang salah dengan tata kelola ekonomi di Indonesia yang menyebabkan terpuruknya Rupiah yang paling buruh dalam 17 tahun terakhir pascareformasi.

Dia pun meminta pemerintah agar segera melakukan langkah konkrit untuk menyelesaikan msalah ekonomi ini dan segala ketidakpastian kebijakan seperti sekarang ini.