Peta Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasca pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 16 Oktober 2023, Publik dibuat cukup kaget dan tercengan, karena Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian Gugatan dengan Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023. Dimana sebelumnya dalam putusan untuk perkara yang sama Mahkamah Konstitusi menolaknya.

Terlepas dari kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kita mencoba melihat dari sisi kontestasi perpolitikan saat ini, dimana dengan dikabulkannya sebagian gugatan mengenai batasan usia Capres dan Cawapres, maka terbuka lebar peluang Walikota Solo yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai bakal Calon Wakil presiden yang digadang-gadang akan mendampingi Calon Presiden yang telah dideklarasikan sebelumnya. 

Sudah beredar luas baik secara wacana maupun secara dukungan, bahwa Gibran akan dipasangkan dengan Calon Presiden Prabowo Subianto, bahkan dibeberapa daerah sudah terpampang poster-poster dan baliho-baliho yang bergambarkan Prabowo dengan Gibran. 

Hal ini menambah asumsi kuat bahwa kiranya Gibran kelak akan berpasangan sebagai Calon wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2024 nanti mendampingi Prabowo. Yang sebelumnya berhembus issue bahwa Prabowo akan dipasangkan dengan Kofifah Indar Parawansa yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur yang merupakan kader dari Nahdalatul Ulama.

Namun dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, keinginan Prabowo untuk menggandeng Gibran untuk menjadi calon Wakil Presiden semakin menguat, dimana hal ini tentunya bermaksud untuk meraih suara dukungan dari para simpatisan Jokowi, sehingga meningkatkan peluang kemenangan dalam pemilihan umum nanti. 

Tentu kita tahu bahwa massa pendukung Jokowi masih sangat besar sehingga dengan dipasangkannya Prabowo Gibran maka peluang Prabowo untuk menjadi Presiden semakin terbuka lebar.

Tetapi hal ini tidak serta merta akan berjalan mudah, karena kita tahu bahwa Gibran adalah kader Partai PDI Perjuangan, dimana PDI Perjuangan telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, sehingga sebagai kader partai Gibran wajib mendukung Ganjar sebagai Calon Presiden pada pemilu nanti. 

Lalu apakah hal ini akan dilakukan oleh Gibran sebagai kader partai, atau Gibran tidak membuang kesempatan dengan mengambil pilihan sebagai calon Wakil Presiden Prabowo Subianto. 

Tentunya untuk menjawab pertanyaan tersebut membutuhkan analisa yang tajam, karena politik bergerak sangat dinamis sehingga butuh perhitungan yang matang didalam membaca situasi yang ada.

Dalam Internal Partai PDI Perjuangan sendiri tentunya terjadi pro dan kontra didalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi ini, karena tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada peta politik saat ini. 

PDI Perjuangan tentunya tidak akan rela apabila Gibran harus berpasangan dengan Prabowo, karena hal tersebut akan berpengaruh dengan perolehan suara dan dukungan terhadap Ganjar. Karena kita tahu bahwa pemilih jokowi bukan hanya dari golongan partai namun banyak relawan-relawan dan simpatisan personal yang mendukung Jokowi pada pemilu sebelumnya. 

Issue yang sebelumnya beredar bahwa Ganjar rencananya akan dipasangkan dengan kader dari kalangan Nahdalatul Ulama, entah itu Kofifah atau Mahfud MD, dimana keduanya diaharapkan dapat menjaring suara dari kalangan Nahdiyin dan dapat mendominasi diwilayah Jawa Timur. 

Namun dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sudah barang tentu hal ini akan merubah kembali peta perpolitikan, sehingga membuat para elit partai di PDI Perjuangan harus memutar otak kembali agar strategi yang telah disusun dapat dijalankan dengan baik.

Atau mungkin dengan dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Gibran lah yang akan dipasangkan dengan Ganjar, hal ini pun berpeluang besar. Tetapi itu akan membuat PDI Perjuangan dan Ganjar kemungkinan akan kehilangan suara dan dukungan dari Nahdiyin, dimana salah satu kader Nahdalatul Ulama telah dipasangkan dengan Calon presiden lainnya yakni Muhaimin Iskandar yang telah berpasangan dengan Anis Baswedan, tentunya PDI Perjuangan tidak mau hal itu terjadi. Sungguh hal ini menjadi posisi yang dilematis bagi Internal Partai PDI Perjuangan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pemenangan Ganjar sebagai Presiden di Pemilu 2024.

Saat ini peta perpolitikan masih sangat abstrak, dimana para pihak masih dapat merubah dukungannya terhadap para Calon presiden yang telah diusung. Golkar sebagai partai besar yang bergabung di kubu Prabowo dan memiliki jumlah kursi yang banyak di DPR belum juga mendapatkan tawaran sebagai Cawapres, Demokrat dengan AHY nya yang pindah haluan dari yang sebelumnya mendukung Anis Baswedan kini beralih mendukung Prabowo karena dikubu Anies gagal mendapatkan posisi Cawapres, dan apabila dengan dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang Gibran untuk berpasangan dengan Prabowo, apakah Golkar dengan Airlangganya dan Demokrat dengan AHY nya akan keluar dari koalisi pengusung Prabowo. 

Selain nama-nama di atas, masih ada nama-nama lain yang dapat diperhitungkan sebaga calon wakil Presiden yaitu, Ridwal Kamil, Sandiaga Uno, Yeni Wahid dan Eric Tohir, Semua masih memiliki peluang untuk maju sebaga Cawapres tergantung hitung-hitungan para elit di Partai Politik.

Siapapun yang kelak menjadi Presiden dan Wakil Presiden kita semua berharap mereka dapat membawa Indonesia menjadi Negara yang maju dan mandiri sehingga Rakyat Indonesia dapat hidup dengan damai bukan hanya menjadi objek dari sebuah proses perebutan kekuasaan semata. Dan siapapun yang maju dalam Pemilihan Umum nantinya tetap menjaga keutuhan Bangsa dan Negara agar tidak terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan dalam pemilu kelak. oleh karena itu kita berharap bahwa nantinya para kontestan peserta Pemilu tetap menjunjung etika politik persatuan tanpa pecah belah demi mencapai kemenangan semata.