Semua waris (dongan tubu) Dalimunthe yang kini banyak mendiami daerah Tapanuli Selatan tidak tunduk kepada hegemoni "bukit berkat" Tarutung berikut embelisme yang lahir dari zending protestantisme. Semua dongan tubu bermarga Haromunthe tidak tunduk buta terhadap doktrin hegemonistik dari pesan atau "tona" Raja Nai Ambaton kepada kumpulan marga Parna (yang nyata-nyata ditolak oleh Gerakan Karo bukan Batak sebagai istilah yang salah). Dongan tubu Munthe dari daerah Dolok Sanggul dan Humbang Hasundutan secara umum tidak melihat diri bahwa mereka terpisah dengan Munthe di Rantauprapat (Labuhan Batu dan sekitarnya), Munthe Tongging, Haromunthe dari Tamba dan Dalimunthe.
Parsadaan ini punya dasar yang lebih luas dari sekedar pengkotakan masyarakat Batak yang disebut produk Belanda itu. Dasar itulah contoh jejak yang bisa membawa pada pengertian lebih baik terhadap siapa saja 'orang Batak'. Parsadaan Munthe ini hanya contoh. Elaborasi terhadap parsadaan marga lain yang anggotanya tersebar secara interkultural di sub-subetnis Batak kiranya bisa memberi gambaran yang lebih baik bahwa - seandainya benar bahwa sebutan "Batak" adalah hadiah dari Belanda, kontribusi Belanda hanya sebagian kecil saja. Lebih masuk akal jika dikatakan bahwa bahkan sebelum Belanda datang, sense of community sebagai bagian dari nation Batak yang sama sudah ada. Ketika Belanda datang, sense itu dipertegas karna dihadapkan dengan "musuh bersama".
Identitas Batak Belum Terang Benar, tetapi Tidak Kabur
Konteks masyarakat yang mendiami daerah sekitar Sumatera Timur dengan Tarutung sebagai residen (satu-satunya bekas residen yang hingga saat ini belum menjadi provinsi sehingga muncul perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli) yang ditemui Perret saat itu dan disebutnya sebagai sebagai kesatuan sosial yang terdiri dari beragam asal dan terbuka pada segala pusparupa budaya (kosmopolitan) adalah juga masyarakat yang saat ini disebut "orang Batak".
Maka, sebagai kritik terhadap gerakan yang sama yang menyebut “Batak” sebagai identitas kabur (evasive identity), penulis mengulang kembali bahwa orang Batak sendiri bangga menyebut diri sebagai warga dari bangso Batak (dengan tradisi kesusateraan yang hadir di sub-subetnis Batak dan secara mirip mengejawantah dalam tatalaku Batak dan upacara-upacara adatnya), lepas dari silaturahmi ekonomi-politik-budaya-agama (Islam) antara pesisir Sumatra dengan semenanjung Melayu sejak abad ke-16.
Menjadi Batak - Sebuah Proses Merawat Identitas
Jika gerakan yang penulis sebut di atas bertahan pada posisi bahwa identitas “Batak” baru mulai terbentuk seturut ekspansi kolonial pekebun-pekebun Barat ke kawasan Sumatra Timur Laut pada tahun 1863, maka penulis melihat bahwa periode itu adalah sekuensi dari upaya perumusan identitas bersama sebagai buah dari common things kultural, yang sudah dihidupi oleh sub-subetnis Batak tadi jauh sebelum Belanda datang sebagai kongsi dagang VOC menjajah Nusantara. Kendatipun demikian, penulis tidak menampik bahwa - lagi-lagi - Belanda berkontribusi mempercepat upaya perumusan "Batak" sebagai identitas bersama, sebagai buah yang baik dari datangnya Belanda ke Nusantara. Selain dari misi kekeristenan yang memang membonceng kongsi dagang VOC itu dan diterima sebagai bagian dari masyarakat Batak yang terus-menerus berkembang dalam dinamika sejarah peradaban.
Kontribusi Belanda itu dilakukan oleh para aparat yang ditunjuk Kerajaan Belanda di Eropa sana sebagai pemerintahan pendudukan, bersama para pejabat perkebunan, residen, asisten residen, misionaris, dan kontroleur yang tanpa mereka sadari menguatkan ruang sosio-geografis, menggali bahasa dan nilai-nilai adat-budaya, serta mendakwahkan agama (Kristen) yang pelan-pelan diterima menjadi identitas perekat berikutnya di antara kelompok-kelompok Batak yang lebih kecil dalam konteks dongan sahuta, yakni dongan sahuria (sebab di satu huta tertentu memang umumnya hanya ada satu rumah ibadat saja).
Literatur Batak Perlu Banyak Direvisi
Kendati demikian, penulis mendukung upaya kritisisme dari gerakan tadi yang merasa terganggu karena file-file data dan artefak tentang Bataklanden di semua bidang yang dikuasai secara tunggal oleh Bataksch Instituut di Leiden pada tahun 1908 dengan cabangnya di Medan, Bataksch Vereeniging (Perret, hal. 299-300) hingga kini masih diacu untuk mendefinisikan “Batak”. Maka Edward W. Said tak sepenuhnya salah dengan pandangan orientalisnya bahwa Barat telah menyaring dan mengerangkeng Timur dalam teori maupun praktek yang sengaja diciptakannya hingga menjadi sebuah sistem ilmu (Orientalism: 1977: 14).
Tetapi sentimen terhadap identitas Batak yang disebut sebagai "kerangkeng" oleh Edward juga tak sepenuhnya benar. Sense of community dalam konteks konfrontasi dengan pemerintah Belanda tak bisa begitu saja dinafikan dalam sekuens sejarah ketika kemudian dalam Perang Sunggal (1872-1895) orang-orang pedalaman yang dipandang uncivilized tadi bisa bersatu dalam spirit sebangsa setanah-air melawan para saudagar di daerah pesisir. Lebih lagi tak bisa diabaikan ketika mereka menemukan bahwa tanah mereka dijual oleh yang tak berhak (kesulatanan Deli) kepada Belanda untuk dijadikan daerah perkebunan guna menunaikan misi dagang VOC-nya, Batak Oorlog menjadi perlawanan Batak dengan catatan heroisme yang pantas disejajarkan dengan Perang Puputan di Bali.
