Salah Siapa Pemimpin Korupsi

Kampanye anti korupsi boleh gencar dilakukan. Entah itu melalui media cetak, elektronik, online, serta seminar dan diskusi. Faktanya tindak pidana korupsi di negeri ini (Indonesia) belum juga reda. Para pelakunya pastinya bukan mereka yang tak makan sekolahan. 

Umumnya para pelaku  malah orang-orang yang selama ini dijadikan panutan. Orang-orang yang diberi wewenang mengambil kebijakan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Orang-orang yang berhak memutuskan urusan orang banyak.

Sepanjang tahun 2021 kita saksikan kepala daerah sampai pejabat kementrian terjerat kasus korupsi. Tindakan mereka sejatinya merugikan rakyat dan negara apalagi di tengah krisis yang disebabkan korona.

 Lalu siapa yang paling berkontribusi atas tindakan mereka? apakah hanya mereka dan keluarga mereka atau ada orang/kelompok orang yang ikut andil. Mari jujur.

Kepala negara hingga kepala daerah merupakan hasil tangan kita. Sebagai pemilih kita memiliki kontribusi atas terpilihnya orang-orang yang tidak amanah. 

Coba jujur pada diri sendiri, apakah ketika masa kampanye kita telah melakukan upaya cerdas agar lahir pemimpin yang amanah. Apakah kita berani menolak uang dan sembako pemberian calon pemimpin melalui tim pemenangannya.

Jika kita masih menerima bahkan ada yang meminta, janganlah di kemudian hari berteriak dan marah pemimpin pilihannya melakukan tindakan korupsi. Jangan menyalahkan mereka sepenuhnya karena kita ikut andil atas hal itu. ya, mereka merupakan ulah tangan kita sendiri.

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-rum: 41)

Bukan hanya kerusakan alam, moral dan mental pejabat yang rusak juga merupakan karya tangan kita. Kita yang memilih mereka di TPS. Kita yang memberi mereka kekuasaan yang kemudian disalahgunakan. Kita yang mendesak mereka korupsi melalui mahalnya biaya kampanya. Mahalnya biaya itu kemudian dimanfaatkan para mafia yang ingin menjadikan kepala daerah sebagai budaknya.