Di beberapa bagian kota Bandung (entah di kota lain), termasuk lingkar Cibiru dan pagar pembatas jalan di depan alun-alun Ujungberung, ada beberapa spanduk putih yang bertuliskan:
"PANCASILA YES!
KOMUNIS NO!"
Saya setuju saja dengan teksnya. Adalah janggal memang kalau di negeri demokrasi ini justru membiarkan keberadaan komunisme. Tapi kesetujuan saya jadi terusik, tatkala sepintas saya lihat bahwa spanduk itu dibuat oleh beberapa ormas berbau keagamaan seperti FUI (di dalamnya sudah pasti ada FPI). Aduh, bukan....bukan karena 'Islam'nya. Jangan salah sangka. Saya tak ada masalah dengan Islam. Hanya saja, kredibilitas dan integritas ormas-ormas itu yang membuat statement pada spanduk itu 'mencurigakan'.
Alasan saya adalah ini:
1. Spanduk itu saya kira tak pantas/ tak memenuhi kepatutan dipublikasikan di sekitar moment HUT Proklamasi RI ke-70. Untuk apa? Apakah ada Izinnya? Kalau tidak ada, kenapa dibiarkan? Mestinya masyarakat punya (diberikan) hak untuk mencabut spanduk model itu.
2. Kalau ingin menunjukkan bahwa ormas-ormas itu pro Pancasila, maka mereka mestinya juga mencantumkan kalimat ini:
"Khilafah No!"
atau
"Teokrasi No!"
Itu baru fair dan clear.
3. Keganjenan politik beberapa ormas (berjubah) agama ini semakin memprihatinkan (memuakkan dan membahayakan) bagi tumbuh kembang proses demokrasi dan pembauran (persatuan) bangsa, serta fakta anugerah keragaman suku, etnis, agama, ras dan agama di Indonesia.
4. Bisa saja agenda tersembunyi dari gerakan beberapa ormas ini yang patut diwaspadai dan ditelusuri oleh pihak pemerintah dan intelejen Indonesia. Mereka menggunakan jargon 'pro Pancasila' untuk membangun opini publik / umat - seolah mewakili umat (Islam) - dengan tujuan provokasi dan atau menggalang dukungan publik. Mereka paham, bahwa jika mereka frontal menggunakan kata 'Islam' sebagai 'tagar' utama, masyarakat belum tentu 'setuju'. Maka dipakailah kata 'Pancasila' sebagai selimut agenda sesungguhnya. Apa itu? Hanya ormas-orams itu dan Tuhan yang tahu pasti. Tapi ada 2 kemungkinan :
a. Merontokkan pemerintahan Jokowi - JK, karena kebijakkan-kebijakkannya yang dianggap menyumbat sumber dana (bansos) bagi gerakan mereka. Dan lagi-lagi, selalu diangkat isu / opini bahwa pemerintah 'anti Islam' pada publik melalui spanduk, selebaran, tablig, media sosial, jurnalistik abal-abal, serta khotbah (mimbar).
b. Mengalihkan sementara perhatian publik dari isu khilafah yang telah 'dibombardir' oleh NU dan Muhammadiyah, kepada isu komunisme, nasionalisme dan Pancasila. Mereka pun selalu berkelit dan menggunakan ketakutan pada istilah ‘sekularisme, liberalisme dan pluralisme’, seolah ketiga istilah itu salah 100%. Tentu saja, mereka pun mengambil makna yang sempit untuk ketiganya.
5. Komunisme memang perlu diwaspadai tapi tidak perlu jadi paranoid. Kalau ada diskusi / seminar terkait nama tokoh Karl Marx, Stalin, Lenin, Mao, atau Aidit, atau mempelajari sejarah komunisme, lantas buru-buru disimpulkan sebagai bibit penyebaran komunisme, padahal belum tentu. Itu namanya pembusukan intelektual. Dan hal yang selalu dihembuskan adalah hasutan bahwa komunisme identik dengan etnis tertentu (China). Ini namanya pembodohan publik. Faktanya komunisme ada di China, Korea Utara, Vietnam, dan Rusia (UniSoviet dulu).
6. Almarhum Gus Dur pernah meminta maaf - atas nama kaum Nahdiyin (NU) - pada masyarakat Indonesia, khususnya pada para keluarga korban tapol (termasuk korban pembataian massal mereka yang dianggap terlibat atau mendukung komunisme / PKI). Bahwa para santri beberapa pesantren NU pernah turut andil berlumuran darah pada peristiwa 'pembersihan' PKI pasca G30S 1965 hingga tahun 1966. Almarhum Gus Dur sudah membuat dasar rekonsiliasi yang baik dan mestinya diteruskan/dibangun untuk memperkuat persatuan bangsa guna melangkah ke masa depan. Kenapa kita tak mau menerima rekonsiliasi? Bahkan Presiden pun diancam dalam orasi seorang orator ormas – dalam acara Parade Tauhid tanggal 16 Agustus 2015 – bahwa “Kalau sampai Jokowi minta maaf kepada PKI, maka kita sebut Jokowi itu Jokodok!!” ujarnya setengah berteriak. “Siap turunkan Jokodok. Siapkan senjata, kalau besok ada panggilan jihad untuk menghadapi PKI di mana saja. Kalau Jokowi minta maaf pada PKI, siap serbu istana! Siap ambilalih kekuasaan!” (Madina.com). Logika yang digunakan sangat serampangan. Terlalu menyederhanakan. Kalaupun Jokowi (sebagai Presiden RI) menyampaikan permohonan maaf, tentu tidak ditujukan pada pelaku pembunuhan para Jenderal TNI atau pembunuhan lainnya. Permohonan maaf itu ditujukan pada mereka – para eks tapol – yang dianggap (dituduh / digeneralisasi), karena beragam alasan, sebagai bagian dari PKI (komunis) di negeri ini. Dan kita tak bisa pura-pura menutup mata, buta dan tuli akan fakta sejarah ini.
Mengutip catatan Ade Armando pada editorial Madina.com :
Yang hadir sebagai pembawa orasi dan memimpin parade adalah mereka yang senang bersuara keras dan memaki-maki, sekaligus berseberangan dengan pemerintahan Jokowi ataupun Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama. Sejumlah nama penting adalah: Cholil Ridwan (salah seorang Ketua Majelis Ulama Indonesia yang terkenal sangat anti keberagaman), Abu Jibril (Amir Majelis Mujahiddin Indonesia yang dikenal anti Pancasila), Arifin Ilham, Muhammad Al Khathath (Sekjen Forum Umat Islam yang pernah diberitakan mendirikan Dewan Revolusi Islam), Abdurrasyid Abdullah Syafii (anggota Presidium Penyelamat Jakarta yang menentang Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama), Shobri Lubis (Sekjen FPI yang menyerukan anggotanya untuk membunuhi pemeluk Ahmadiyah), Alfian Tanjung (Ketua Gerakan Nasional Patriot Indonesia yang diketahui menyebarkan SMS SARA dalam pemilihan Gubernur DKI), Bachtiar Nasir (Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia yang menyatakan Jokowi akan membawa Indonesia menjadi kafir), dan Misbahul Alam (tokoh Hizbut Tahrir, organisasi yang menolak demokrasi dan ingin mendirikan kekhalifahan Islam).
7. Adalah tipikal ORBA, yang selalu melempar isu hantu komunisme pada publik, agar masyarakat tak tentram. Dan entah secara sadar atau tidak, publik digiring dan dipaksa untuk menggantungkan harapan keamanannya pada pihak si penebar hantu komunisme itu. Sebuah grand strategy yang klise tapi mungkin masih ‘laku dijual’. Agenda beberapa ormas agama (dalam Parade Tauhid) itu jelas bukan perlawanan terhadap komunisme, tetapi pernyataan dan penegasan keinginan mereka untuk mendirikan negara Khilafah atau negara Islam versi mereka. Tentu saja mereka harus menggusur Pancasila (melalui/menggunakan tangan yang lain) sebagai ideologi NKRI satu-satunya dengan apa yang mereka sebut sebagai ‘Ideologi Islam’ atau ‘Syari’ah’, versi mereka.
Semoga apa yang saya pikirkan ini keliru. Di usianya ke-70, yang masih relatif muda bagi sebuah bangsa ini, Indonesia, perlu berdamai dengan dirinya sendiri. Tak lagi dihantui oleh jejak-jejak masa lalu. Rekonsiliasi, bukan basa-basi politis dan arogansi atas nama nasionalisme untuk memberangus demokrasi itu sendiri.
Salam Indonesia
Dirgahayu RI ke-70
