Mohon tunggu...
Dominikus Waruwu
Dominikus Waruwu Mohon Tunggu... Pelajar Sekolah - Pelajar

Saya suka menghabiskan waktu luang dengan membaca buku, menonton film, berolahraga, menulis dan belajar musik. Saya ingin membuat hari-hari saya terisi dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat dan menyenangkan supaya hidup menjadi maksimal.

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Estafet Kepemimpinan

4 Agustus 2024   19:23 Diperbarui: 4 Agustus 2024   19:23 49
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Keterlibatan masyarakat menaruh perhatian pada isu-isu politik terutama berkaitan dengan persiapan pilpres 2024 patut diapresiasi. Di negara dengan sistem demokrasi ini, kita diharapkan mampu menentukan pilihan secara objektif, tidak didasari oleh kepentingan partai, golongan, beberapa keluarga tertentu, melainkan hasil dari penilaian kritis bahwa calon yang dipilih berpengalaman, berintegritas dan mampu menyelesaikan masalah-masalah serius negara seperti korupsi, kemiskinan, tengkes, bencana alam dan seterusnya.

            Selain dapat menerapkan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi bangsa, para kandidat diharapkan mampu melanjutkan tongkat estafet dari pemimpin sebelumnya. Hal ini sangat penting supaya pembangunan terus berkelanjutan. Program dan proyek yang berguna dari pemerintah saat ini berkelanjutan di tangan pemimpin berikutnya. Akan tetapi, masyarakat harus kritis menentang unsur nepotisme antara pendahulu dengan calon terusung. Sebab, hal tersebut tidak menjadi kriteria yang menjamin bahwa calon pasangan tersebut mampu melanjutkan program dan proyek yang baik.

            Pentingnya keberlanjutan program pembangunan pemerintah diangkat oleh bapak Bambang Susetyo dalam sidang promosi doktoralnya di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Sabtu (28/1/2023) dalam paparan disertasinya yang bertajuk "Peranan dan Bentuk Hukum PPHN (Pokok-pokok Haluan Negara) sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas" (Kompas, 29/1/2023).

Dari artikel yang berjudul "PPHN Menjaga Arah Pembangunan" itu juga, Kompas mencantumkan tanggapan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Beliau menilai PPHN penting karena arah pembangunan di Indonesia, khususnya di tingkat daerah, kerap berubah-ubah sesuai kepentingan pemimpin yang menjabat. Berdasarkan pengalaman 'dirugikan' oleh kepentingan personal di masa lalu, masyarakat dituntut untuk menilai secara kritis para capres dan cawapres terusung. Pasangan manakah yang mampu menyelesaikan masalah-masalah serius bangsa saat ini dan bisa melanjutkan kepempimpinan pendahulu?

            Semoga kita dapat menyaring setiap informasi yang beredar di media sosial tentang para calon pemimpin masyarakat. Kepada merekalah kita memberi kepercayaan menahkodai negara. Apakah kita akan tertipu pada bualan atau menuai hasil kebijakan yang matang? Rakyat yang menentukan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun