Di sinilah kemudian tuntutan pekerja migran menjadi sangat rasional untuk segera dilaksanakan. Negara Indonesia sudah sangat lama absen dalam memberikan perlindungan prima kepada warga negaranya. Negara harus menjadi pelaku utama dari mulai proses pra penempatan sampai repatriasi para pekerja migran. Negara harus berani mengatakan tidak pada PJTKI yang pada prakteknya hanya memperkaya perusahaan mereka dengan menjadikan para TKI menjadi mesin uang mereka.
Negara juga harus berani menekan negara-negara tujuan agar lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia. Untuk Singapura misalnya, diskriminasi masih terjadi karena sampai saat ini pekerja domestik tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakarjaan Singapura. Pada saat Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan akan menghentikan pengiriman TKI 5 tahun ke depan, negara penempatan seperti Singapura menunjukkan kekalapan. Wajar saja mengingat jumlah tenaga kerja Indonesia mencapai 70% dari 200,000 pekerja migran domestik di Singapura. Seharusnya posisi tawar tersebut digunakan negara untuk berani menekan pemerintah Singapura agar lebih menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia.
Indonesia harus sadar bahwa salah satu potensi kekayaannya adalah sumber daya manusia. Sudah saatnya negara harus merevitalisasi fungsinya untuk menjadi lebih prima dalam melindungi sumber daya yang dimiliki.