Pedemi Covid-19 ini adalah proses ujicoba kebijakan sekolah daring, daring bisa di berlakukan atau tidak bisa di berlakuka, itu mestinya bisa dinilai saat ini dengan baik oleh Nadiem Makariam Cs, sebagai orang yang bertanggung jawab atas pendidikan di bangsa Ini, kebijakan harus memperhatikan Siswa, guru, mahasiswa dan dosen sebagai Subyek sekaligus obyek dari pada kebijakan sekolah daring.
dua orang siswa di Batam yang menjual diri untuk beli paket data, atau seorang siswa bernama Dimas di Palembang Jawa Tengah yang tetap masuk sekolah karna tidak punya HP.
Menilai suatu kebijakan itu mestinya bukan dari personal Dimas di Palembang, tau personal dua orang siswa yang jual diri untuk beli paketan internet, karna sebenarnya masih banyak yang belum diberitakan media yang mengalami masalah yang justru lebih serius, banyak daerah yang tidak terjangkau jaringan internet.
Sedikit penulis bercerita tentang kondisi obyektif pendidikan di daerah penulis, tepatnya di Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sudah beberapa bulan terakhir ini sejak pademi Covid-19 melanda Indonesia, kegiatan belajar siswa-siswi di daera itu sudah terhenti, alasannya adalah karna Listrik belum ada didaerah kami ini.
Selain masalah paketan internet dan masalah HP, Komputer dan Laptop, masalah yang paling krusial adalah masalah Listrik ini, jadi tidak heran ketika sekolah diliburkan, proses belajar anak-anak di daerah tersebut terhenti, disisi lain akses membeli buku yang masih sangat sulit untuk mereka belajar ini belum dipecahkan oleh Pemda sampai saat ini.
Masalah Belajar dari ini tidak bisa menjadi kebijakan parmanen, alasan-alasan yang telah saya sampaikan tadi kalau sudah bisa diselesaikan maka proses kulia dari itu tidak masalah, tapi kalau proses sekolah daring itu justru jadi masalah bagi perkembangan anak-anak maka lebih baik dihentikan karna kondisi obyektif kita belum siap untuk menerapkan sekolah dari itu secara parmanen.
Nadiem Makariam dan juga presiden Joko Widodo sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kebijakan publik pendidikan, hingga DPR harus benar-benar mengerti bahwa secara geografis sekolah Daring tidak memungkinkan untuk diterapkan sekarang sebagai sebuah kebijakan.
Sekolah daring diharapkan hanya diterapkan sementara dimasa pedemi, setelah itu bisa dikembalikan kekeadaan semula, jika mau diterapkan silahkan terapkan disekolah-sekolah yang siap saja, sementara di sekolah yang masih tertinggal pemerintah harus mempersiapkan dulu segala kebutuhan untuk menerapkan sekolah daring, seperti pembangunan Infrastruktur yang dibutuhkan, seperti listrik, jaringan internet murah dan sebagainya.
