Hukuman yang Adil untuk Koruptor

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

beberapa tahun belakangan kita di sibukkan dengan persoalan hukum, terlalu banyaknya masalah terutama korupsi.

Lalu bagaimana sebenarnya cara mengadili korupsi agar memberikan efek jerah?

Perlukah HAM di pertahankan dalam menangani kasus korupsi?

Ya memang korupsi sudah tradisi pejabat masa kini, namun yang jadi persoalannya adalah HUKUM belum mampu menjadi hakim yang adil di indonesia, sehingga kita perlu menghadirkan hukum yang lebih kejam, untuk membatasi kebuasan para oknum pejabat koruptor tersebut, maka kita perlu membuat hukum di mana asas keadilan itu benar-bena tercapai, Hukuman bagi koruptor harus di hitung berbanding dengan kerugian negara, sehingga asas keadialan itu benar-benar berlaku untuk seluruh koruptor; saya akan coba menjabarkan metode pemberian hukuman bagi para koruptor:

10,juta : 1,tahun penjara maka jika seseorang melakukan korupsi 100 juta, maka dia di hukum sepuluh tahun penjara, bagaimana jika yang di korupsi adalah fasilitas negara? Jika yang di korupsi adalah fasilatas negara? maka Hakim perlu menghitung fasilatas tersebut dengan nilai uang dengan harga tertinggi.

maka di sini hakim hanya perlu untuk mencari bukti tentang kasus tersebut setelah barang bukti sudah di anggap sah dan benar itu barang korupsi, maka hukuman secara otamatis berjalan sesuai dengan nilai uang yang di korupsi, maka disini perlu kita kesampingkan HAM. Karna pelanggaran HAM paling berat itu adalah korupsi.

Jadi hukum yang adil bagi koruptor adalah hukum yang di hitung dengan nilai uang artinya semakin banyak uang yang di korupsi semakin lama tahun penjara(semakin berat hukuman) dan berlaku sama.

Penulis: Dominggus Maghu