Kasus Gizi Buruk di Papua Harus Mendapatkan Perhatian Khusus

Mereka di hutan berlama dengan sakit, bayi-bayi mereka dipaksa untuk ikut menderita. Mereka meminta tenaga kesehatan yang stand by di daerah mereka sebagai solusi, atau infrastruktur jalan darat mulai dibangun untuk mempermudah akses mereka. Pembangunan jalan trans papua yang dibuat oleh pemerintah dapat memangkas biaya perjalanan antar kabupaten, distrik ke pusat kabupaten, tinggal bagaimana pembangunan jalan ini dilanjutkan menghubungkan kampung menuju distrik. 

Tentu semua itu dilakukan tidak seperti membuka telapak tangan, pembanguan infrastruktur jalan perlu dilanjutkan sembari membangun fasilitas kesehatan, memperhatikan penyebaran tenaga kesehatan terutama dokter. Semua itu sasaran akhirnya untuk mempermudah pembangunan sumber daya manusia di medan sulit.

Berpindah dari kampung yang jauh dari pusat distrik atau pusat kabupaten. Saya ingin bercerita mengenai satu kampung di Mamberamo Raya, Papua. Kampung ini berjarak 2-3 km dari kediaman Bupati Mamberamo Raya. Pada tahun 2015, akhir masa PTT saya berpindah tugas dekat pusat kabupaten. Saya melihat kematian anak gizi buruk yang kurang mendapat perhatian istimewa. 

Bersama teman-teman dokter lain saya berkunjung ke kampung tesebut, ternyata gizi buruk cukup banyak. Apa salah mereka, tinggal di dekat pusat kabupaten, berjarak 2-3 km dari penguasa setempat. Namun laporan mengenai gizi buruk tidak sampai ke provinsi apalagi pemerintah pusat. Di sana hampir semua perwakilan partai peserta pemilu ada, namun tidak ada yang mendirikan tenda darurat untuk anak-anak gizi buruk. 

Membicarakan mengenai suara pemilih, membahas hasil survei, menghitung kursi kekuasaan jauh lebih dipilih daripada sekadar tahu bahwa masih banyak anak Papua yang hidup dalam lapar, masih banyak anak Papua yang datang ke puskesmas atau rumah sakit "pak dok saya lapar, su tiga hari tra makan", masih banyak mama Papua yang belum tahu asupan nutrisi ketika hamil mempengaruhi kehidupan anak mereka beberapa dekade ke depan.

Bencana kemanusiaan yang ada di Papua saat ini merupakan persoalan kolektif bagi seluruh anak bangsa tidak hanya semata persoalan Papua. Bencana ini pula bukan persoalan hanya milik pemerintah pusat dan pendukung koalisi mereka, melainkan persoalan bagi mereka yang beroposisi dengan pemerintah. Persoalan ini terutama haruslah menjadi persoalan pemerintah daerah setempat, para wakil rakyat setempat, partai politik setempat, sebagai bentuk tanggung jawab moral sudah dipercaya dan dipilih.

Apabila diulas lebih jauh gizi buruk merupakan produk akhir dari kegagalan dari berbagai sektor, baik politik, ekonomi, budaya, pendikan dan kesehatan. Indikator suatu kabupaten gagal jika ditemukan gizi buruk, dan kegagalan tersebut bukan hanya kegagalan bupatinya saja melainkan seluruh elemen yang ada bertanggung jawab. Partai politik, wakil rakyat juga bertanggung jawab atas keadaan demikian, tidak hanya sekedar menjadi komentator atau menjadi provokator di tengah bencana yang ada.

Saya meyakini jumlah gizi buruk sangat banyak, ratusan bahkan ribuan dan itu sudah berlangsung tidak hanya di era Jokowi tapi juga sebelum-sebelumnya, bahkan bisa jadi selagi kita ribut mempolitisasi bencana gizi buruk ini untuk kepentingan partai, mereka  anak Papua meregang nyawa satu per satu di dalam sunyi. Maka sebuah hal yang urgensi mengetahui berapa keseluruhan data riil gizi buruk di Papua. 

Ya, pertama yang harus dilakukan yakni mengetahui berapa keseluruhan gizi buruk, kita harus transparan, jujur dengan keadaan. Salah satu cara cepat mengetahui jumlah gizi buruk di seluruh Papua, kita bisa minta tolong kepada para lembaga survei pilkada/pilpres. Mereka dengan sangat sigap tahu perolehan suara calon kandidat dalam hitungan jam, artinya sebaran mereka sangat baik dan merata, apalagi jumlah Lembaga survei saat ini banyak. 

Kalau mereka tidak bisa mungkin persoalan gizi buruk ini agaknya tidak menguntungkan, bukan lahan basah. Ini bukan sindiran.

Dinas kesehatan setempat, kepala daerah setempat, tidak perlu malu, untuk memajukan sebuah mengangkat suatu keadaan masyarakat dari hal yang buruk diperlukan kejujuran data. Tidak perlu ada rasa takut bila data terbongkar akan mempengaruhi jumlah anggaran yang di dapat, kedudukan akan terancam apalagi misal kalau memang waktunya mendekati pemilihan suara.