Sebagai dokter hewan pemerintah, saya mendukung adanya usulan pembentukan organisasi baru yakni Asosiasi Dokter Hewan Pemerintahan (ADHP). Rencananya, organisasi ini akan menjadi Unit Peminatan Non Teritorial (UPNT) di bawah PB PDHI (Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia).Â
Pasalnya, hingga saat ini belum ada organisasi yang menghimpun para dokter hewan pemerintah. Padahal, di negara lain seperti Inggris dan Australia, dokter hewan pemerintahan memiliki organisasi sendiri.
Sementara itu, jika ditelaah lebih jauh, saat ini memang ada organisasi dokter hewan yang anggotanya adalah Aparatur sipil negara, namun sayangnya organisasi ini terbatas hanya untuk dokter hewan yang bekerja sebagai ASN di badan karantina Indonesia, yaitu Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia (IDHKI). Artinya, selain dokter hewan yang bekerja atau pernah bekerja di lingkup badan karantina, tidak bisa menjadi anggota organisasi tersebut.
Baca juga: Delapan Prinsip Dokter Hewan
Pembentukan organisasi seminat atau pekerja berserikat sejatinya bukan hanya untuk menunjukkan eksistensi sebuah perserikatan dalam profesi, tetapi juga untuk tujuan dan manfaat yang lebih luas.
Selama ini, kepentingan dokter hewan pemerintahan juga kerap belum terakomodir seutuhnya. Terutama dokter hewan yang bekerja di Pemerintah Daerah, di Kementerian-kementerian/ Badan/Lembaga pemerintah, termasuk dokter hewan yang bekerja di lingkungan TNI/ Polri.
Oleh sebab itu, usulan pembentukan organisasi Dokter Hewan Pemerintahan merupakan usulan yang baik dan patut kita dukung.
Selanjutnya, pembentukan organisasi profesi ini juga diharapkan dapat memiliki banyak manfaat. Diantaranya adalah:
Pertama, organisasi asosiasi dokter hewan pemerintahan dapat menjadi wadah pengembangan profesionalisme.
Organisasi ini diharapkan memberikan platform untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang dokter hewan dipemerintahan, yang selama ini nyaris tidak ada.
Kedua, jaringan dan hubungan.
