Apakah Eliminasi Anjing Liar Solusi Pengendalian Rabies?

Persoalan rabies yang saat ini sedang melanda negeri ini tentu membuat kita prihatin. Dalam beberapa waktu terakhir, rabies setidaknya masih terjadi di Enam provinsi di Indonesia yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatra Barat, dan Kalimantan Barat. Bahkan Bali, NTT dan Sulawesi Selatan menyumbang kasus rabies terbanyak di Indonesia.

Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah pun telah melakukan beragam upaya untuk menghentikan laju kasus rabies. Namun, sayangnya, Rabies masih terus menjadi ancaman. 

Akibatnya, salah satu jalan pintas dalam pengendalian rabies adalah dengan cara mengeliminasi anjing liar. Terbaru, Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Eugusem Pieter Tahun, meminta masyarakat mengandangkan anjing mereka. Jika tidak, maka akan dilakukan eliminasi (dibunuh). Pernyataan Bupati TTS ini disampaikan kepada media pada Sabtu (3/6/2023) yang lalu.

Dilema Eliminasi Hewan Anjing

Baca juga: Mengurai Persoalan Rabies di Indonesia

Jika mengacu pada peraturan hukum di Indonesia, menyakiti atau membunuh hewan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Maka bagi siapapun pelakunya, dapat disanksi hukum. Sehingga, perbuatan ini sejatinya dilarang di Indonesia.

Larangan ini, setidaknya tertuang dalam Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara dan denda, yang berbunyi, "Jika perbuatan itu (menganiaya hewan) mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan".

Namun demikian, wabah rabies yang terus menyebar menuntut setiap pihak untuk bergerak cepat. Upaya eliminasi anjing liar memang tidak dapat dielakkan. Sehingga, antara sedih harus menyaksikan hewan dieliminasi, atau demi kemanusiaan, hingga hewan liar memang harus dilakukan pembunuhan. 

Melihat persoalan ini, kita memang harus bijak mengambil keputusan. Berkenaan dengan eliminasi hewan, sejatinya kita dapat mencontoh beberapa Pemerintah Daerah, salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Baca juga: Profesi Dokter Hewan Lebih Dulu Dirugikan dengan Terbitnya UU Omnibuslaw

Saat rabies mengancam warga di Pulau Sumbawa sejak beberapa tahun ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan (Disnakkeswan) Provinsi NTB justru bertahan untuk tidak melakukan eliminasi massal anjing liar di Pulau Sumbawa. Pemda NTB mengambil kebijakan melakukan vaksinasi kepada anjing liar.

Baca juga: Virus Marburg dan Penularannya dari Hewan

Sementara itu, senada dengan Pemda Provinsi NTB, Komunitas Dog Lover Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak tahun lalu, sebagaimana dilansir dari detik.com (23/10/2022), menilai bahwa dalam menanggulangi penyakit yang bersumber dari hewan seperti rabies harus memperhatikan animal welfare (kesejahteraan hewan).

Langkah mengeliminasi anjing liar dengan cara diracun atau ditembak di tempat, merupakan upaya yang kurang tepat. Pasalnya, tidak semua anjing liar menunjukkan gejala rabies dan jika cakupan vaksinasi anjing masih jauh dari target, maka harapan untuk memutus mata rantai virus rabies (dengan membunuh anjing) juga akan percuma. 

Terlebih, dalam "One Health Roadmap Eliminasi Rabies Nasional 2030", pengendalian rabies, khususnya anjing, lebih mengedepankan kesejahteraan hewan dan diminta untuk melaksanakan vaksinasi dilakukan dengan target minimal 70 persen populasi rentan.