Kemudian, sebagai pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan; pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan; pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya; pengelola Tenaga Kesehatan Hewan; pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan.
Di samping itu, Otoritas veteriner juga berfungsi sebagai pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan; pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya; pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan; penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan; penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan; penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan pengelola medik akuatik dan medik konservasi.
Berdasarkan kewenangannya, otoritas Veteriner terdiri atas: Otoritas Veteriner nasional; Otoritas Veteriner kementerian; Otoritas Veteriner provinsi; dan Otoritas Veteriner kabupaten/kota.
Otoritas Veteriner nasional dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Sedangkan Otoritas Veteriner provinsi dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner provinsi yang diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dan Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota.
Pertanyaannya: lantas mengapa persoalan kesehatan hewan semakin kompleks? ini yang jadi masalah. Ternyata, dari 514 kabupaten/kota dan 38 Provinsi di Indonesia, jumlah Daerah yang telah menetapkan Pejabat Otoritas Veteriner (Pejabat Otovet), hingga 15 November 2022 tidak kurang dari 47 %, atau hanya 244 Kabupaten/Kota saja yang memiliki Pejabat Otovet.
Padahal, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, telah menerbitkan Surat kepada seluruh Bupati/Walikota dan Gubernur seluruh Indonesia dengan Nomor: 658/2645/Bangda tanggal 18 Juni 2019 perihal Pembentukan dan Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Persoalan Otoritas Veteriner di Daerah
Persoalan yang kerap muncul di daerah berkenaan dengan Otoritas Veteriner salah satunya aturan yang tidak konsisten dari pemerintah. Di satu sisi, urusan kesehatan hewan mengacu pada UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan Pilihan. Kesehatan hewan masuk dalam urusan pertanian. Artinya, tidak ada kewajiban dari suatu Pemda untuk menjalankan atau melaksanakan urusan pilihan ini.
Namun disisi lain, persoalan penyakit semakin tidak terbendung. Persoalan ini bahkan bukan hanya berkaitan dengan manusia saja, tetapi faktanya, penyakit pada hewan justru banyak yang menular ke manusia, sehingga dituntut keseriuasan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan kesehatan global. Dimana, kesehatan bukan hanya pada manusianya saja, tetapi justru berasal dari sumbernya, yakni penyakit pada hewan. Konsep ini dikenal dengan istilah One Health (satu kesehatan).
Kesimpulan
Tantangan penyakit yang semakin kompleks saat ini menuntut gerak cepat dari seluruh pemangku kebijakan. Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan bahwa tantangan kita kedepan adalah bagaimana menghadapi persoalan perubahan iklim dan persoalan bencana. Baik bencana alam, maupun bencana non alam seperti ancaman penyakit. Oleh karena itu, sudah saatnya, UU tentang Pemda yang mengatur pembagian urusan bagi Pemda untuk segera dilakukan perubahan. Terlebih, UU ini juga telah berlaku hampir 10 tahun. Dalam sepuluh tahun ini tentu telah berkembang beragam dinamika, termasuk dinamika tentang Kesehatan.
