Menteri Keuangan mengatakan bahwa pandemi Covid-19 dapat mengakibatkan krisis ekonomi yang lebih kompleks dibandingkan dengan krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008 karena penyebabnya (root cause) belum dapat teratasi.
Bahkan Menteri Keuangan mengatakan tidak tahu pasti kapan ini akan berhenti. Pernyataan ini tentu harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk mengambil peran aktif dan kolaboratif untuk penanganan wabah dan dampaknya.
Melihat kondisi ke depannya, pemerintah tentu perlu lebih agresif dalam mengatasi wabah. Seperti yang disampaikan WHO, tidak lagi cukup bermain bertahan (defensive), tapi harus menyerang (offensive).
Melihat kebijakan fiskal dan moneter yang telah digulirkan, penanganan yang diberikan fokus pada gejala (symptoms) dan dampaknya (impact). Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk penanganan akar masalah (containment) antara lain:
1. Melakukan testing massal untuk mengidentifikasi orang yang positif secara lebih akurat, baik dari sebaran, jumlah, maupun potensi interaksi dengan lingkungannya. Pemerintah dapat meniru langkah-langkah yang dilakukan Taiwan. Dekan National Taiwan University College of Public Health Dean Chan Chang-chuan mengatakan, “What is worst about preventing a disease is getting behind the curve.”
2. Memanfaatkan teknologi untuk mengamati dan melacak mobilitas mereka yang dinyatakan ODP, PDP, dan positif Covid-19 seperti yang dilakukan oleh Singapura. Pemerintah dapat bekerja sama dengan operator seluler untuk melakukan tracking dan memetakan pola mobilitas orang-orang dengan status ODP, PDP, dan pasien positif Covid-19, tidak saja pasca-status, termasuk juga pra-status. Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk tracking dan meningkatkan kualitas modelling, tetapi juga untuk upaya pencegahan.
Selain itu, pemerintah perlu memperbanyak pengadaan ventilator. Berita buruknya adalah saat ini dan ke depannya akan dibutuhkan banyak ventilator untuk perawatan pasien Covid-19.
Berita baiknya adalah beberapa perguruan tinggi telah berhasil mengembangkan ventilator berbiaya murah, seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh November, dan Institut Teknologi Bandung.
Pemerintah dapat membeli teknologi yang telah berhasil dikembangkan oleh perguruan tinggi tersebut dan selanjutnya menghibahkan teknologi tersebut kepada perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia.
Tujuannya agar pengadaannya dapat dilakukan secara massal di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah tetap harus memastikan bahwa komponen-komponen untuk pembuatan ventilator tersedia di pasar dan tidak dimonopoli oleh satu atau sedikit perusahaan. Rumah-rumah sakit di daerah dapat membeli ventilator dari perguruan tinggi di daerah masing-masing.
Pemerintah juga perlu memperluas pemberian bansos kepada kelompok masyarakat yang selama ini berada di atas garis kemiskinan. Salah satu dampak nyata dari wabah Covid-19 adalah meningkatnya jumlah orang miskin di Indonesia.
Mereka yang sebelumnya tidak tergolong miskin, tiba-tiba menjadi miskin karena berkurangnya sumber pendapatan bahkan kehilangan pekerjaan. Umumnya mereka adalah yang bekerja di sektor informal yang penghasilannya bersifat harian.
Contohnya adalah pedagang kaki lima dan pengemudi ojek online. Saat ini pemerintah telah menyiapkan skema bantuan sosial senilai Rp110 triliun untuk tambahan penyaluran PKH, tambahan sembako, tambahan kartu pra-kerja, diskon tarif listrik, tambahan insentif perumahan, program JPS lainnya, cadangan kebutuhan pokok & operasi pasar, dan penyesuaian anggaran pendidikan.
Masalahnya adalah data kemiskinan yang dimiliki pemerintah tidak mencakup mereka yang tiba-tiba jatuh miskin tersebut karena memang sebelumnya meraka berada di atas garis kemiskinan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mendapatkan data terkini untuk penyaluran bansos. Salah satu data yang dapat dimanfaatkan adalah data yang dimiliki perusahaan ojek online, seperti Gojek, Grab, dan InDriver. Pengemudi yang terdaftar di platform tersebut dapat menerima bansos.
Begitu juga pemerintah dapat memanfaatkan data dari perusahaan logistik di mana para pekerjanya tetap bekerja untuk menjamin kelancaran distribusi barang di seluruh Indonesia.
Disadari atau tidak, mereka semua adalah infrastruktur penting saat wabah ini. Keberadaan mereka memungkinkan banyak orang bekerja dari rumah. Dengan kata lain, mereka adalah essential workers layaknya dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya.
Secara sederhana, pemerintah dapat menyalurkan insentif kepada pengemudi ojek online tersebut dengan memanfaatkan platform masing-masing. Beberapa informasi yang dapat dihasilkan melalui kerja sama dengan platform-platform tersebut antara lain: nama, NIK, NPWP, alamat, penghasilan rata-rata bulanan, penghasilan sebelum Covid-19, penghasilan setelah Covid-19, dan data rekening.
Data yang dibutuhkan dapat didiskusikan sesuai kebutuhan. Untuk pekerja di industri logistik, bansos juga dapat disalurkan dengan skema yang disesuaikan dengan teknologi yang tersedia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H