Oleh karena itu, pemerintah tentu harus  mencari solusi dan memikirkan penambahan sekolah negeri ini baik SMA atau sekolah agama, agar keinginan masyarakat dapat terpenuhi, apalagi Lubuk Kilangan merupakan daerah penyumbang pajak terbesar di Kota Padang dan juga penambahan jumlah penduduk wajar rasanya permintaan penambahan Sekolah negeri ini disampaikan.
Pernah dijajaki oleh beberapa tokoh masyarakat Lubuk Kilangan ke Pemerintah Kota Padang terkait pembangunan SMA negeri baru dan sekolah berbasis agama ini di Lubuk Kilangan, namun terkendala masalah lahan dimana bangunan sekolah tersebut akan dibangun. Dan memang di Lubuk Kilangan, lahan kosong sudah tidak ada lagi, begitupun tanah ulayat juga tidak mendukung untuk pembangunan gedung sekolah baru.
Kemudian juga pusat pelayanan publik seperti Puskesmas dan Kantor KUA yang saat ini kapasitasnya juga kurang mendukung, bangunan lama yang sempit tentu tidak maksimal pada proses pelayanan kebutuhan masyarakat. Maka pembangunan fasilitas baru sangat dibutuhkan, namun sekali lagi masalah lahan masih jadi kendala utama.
Maka melihat kondisi lahan PT Sumatex Subur yang tidak termanfaatkan, terfikir oleh beberapa tokoh masyarakat bagaimana lahan terbengkalai tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan publik dan pembangunan sekolah bagi masyarakat Lubuk Kilangan.
Terkait hal tersebut, setelah dibicarakan dengan Camat Lubuk Kilangan ini mendapat tanggapan positif dari pemerintah kecamatan. Dan selanjutnya usulan masyarakat ini disampaikan ke Walikota Padang.
Walikota Padang Hendri Sapta merespon positif usulan masyarakat tersebut dan melakukan upaya  penelusuran status tanah eks sumatex subur ini ke Pemerintah Pusat.
Walikota Padang Hendri Septa menyebut, bahwa selain sebagai pusat pelayanan publik, lahan eks Sumatex Subur ini juga dibutuhkan untuk parkir truk. Lahan PT Sumatex Subur berpotensi untuk diberdayakan, sehingga truk tak ada lagi parkir di pinggir jalan sepanjang Indarung hingga ke Lubuk Begalung.
Walikota Padang Hendri Septa menyebutkan, kemungkinan untuk mengakuisisi lahan PT Sumatex Subur sangat besar, meskipun sudah menjadi aset pemerintah pusat. Walau melalui proses yang berliku Pemko Padang optimis hal itu bisa diwujudkan.
Belajar dari Kota Bogor. Walikota Bogor Bima Arya sudah sukses mengambil tanah sitaan negara untuk dipergunakan Pemko Bogor. Hendri Septa berkeyakinan Kota Padang juga bisa seperti Bogor mengakuisisi tangah sitaan negara sebagai asset pemerintah daerah.
Namun, upaya yang dilakukan Pemko Padang itu sampai saat ini belum menemui titik terang, belum ada informasi yang diterima oleh masyarakat sejauh mana perkembangan dari pengurusan lahan eks Sumatex Subur ini. Sementara kebutuhan masyarakat Lubuk Kilangan untuk pusat pelayanan publik yang representatif dan pembangunan sekolah baru cukup mendesak, apalagi di tahun ajaran baru ini, tentu daya tampung sekolah negeri yanng hanya satu di Lubuk Kilangan sangat tidak memadai ditambah aturan zonasi.
Tentu menyikapi hal tersebut, butuh dukungan dari berbagai pihak, selain komponen masyarakat Lubuk Kilangan kiranya perlu juga dukungan dari legislatif, DPRD Kota Padang maupun DPRD Provinsi Sumatera Barat, sehingga harapan dari masyarakat ini dapat segera terealisasi.
