Buku "Ketidakadilan Pilpres Bagi Luar Jawa", Seri Restorasi Indonesia

Buku ini cukup revolusioner...
Sedang dalam pembahasan di Mahkamah Konstitusi untuk Judicial Review UU PILPRES yang ada--UU NO.42 TAHUN 2008.
Buku ini bertujuan mengokohkan UU PILPRES yg ada.
Buku ini menandaskan bahwa:
1. Tidaklah sama ataulah bisa disama dengankan antara "rakyat" dan "pemilih". Perubahan UUD 1945 telah mengisyaratkan bahwa : " Calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih dari suara rakyat terbanyak". Bukan suara pemilih terbanyak kan?
2. Adanya sebuah negara bukanlah saja ditentukan oleh jumlah penduduknya, tapi juga faktor: wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Jadi jika dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hanyalah berdasarkan "jumlah pemilih terbanyak", penduduknya yang lain bagaimana? Karena tidak semua penduduk Indonesia bisa menjadi "pemilih" dalam PILPRES kan? Bagaimana dengan faktor wilayah? Karena jika mau fair, dalam kalkulasi jumlah penduduk dan jumlah wilayah dihitung semuanya, maka bobot politik dlm PILPRES bagi etnis jawa hanyalah 32, 13% saja. Bagaimana 67,87% lainnya? Di sinilah gagasan ini muncul, untuk memberi peluang etnis non jawa bisa menang dalam PILPRES yang akan datang. Ini sebuah pemikiran revolusiner nasionalisme seorang anak bangsa krn sang penulis (Doni Istyanto Hari Mahdi) adalah seorang etnis jawa yang tulen, klotokan dan medok baik secara budaya maupun silsilahnya.
3. Tidaklah bisa dikatakan adil dalam azas keBHINNEKA TUNGGAL IKAan kita, bila suara pemilih terbanyaklah yang dapat melantik Presiden dan Wakil Presiden, bukan suara rakyat terbanyak.
4. Jika jumlah wilayah bisa dikalkulasikan juga sbg bobot politik perolehan suara, maka bangsa ini memberi kesempatan seluas2nya kpd seluruh putra/i terbaik bangsa baik jawa maupun non jawa untuk menjadi RI-1 dan sentralisasi distribusi pembangunan nasional pun bisa merata untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Budaya Politik yang "Primitif"--POLITIK UANG (MONEY POLITIC) bisa diminimalisir bahkan dinisbikan dgn meakumulasikan jumlah wilayah sebagai bobot politik dalam perolehan suara. Sebuah terobosan revolilusioner sbg tindakan preventif terhadap praktek2 tindak pidana korupsi di negeri ini, karena sudah menjadi aksioma politik bahwa dana kampanye yang besar berpotensi menuju pada tindak pidana korupsi.
6. Terobosan ini mampu "mengunci" gerakan2 sparatisme di daerah2 yang selalu provokatif memerdekakan diri dr negara RI.
7. Masih ada sudut2 pandang lain yang menarik sbg khazanah ilmu pengetahuan politik dan bernegara kita masing2....

Diskusi ttg buku ini selalu digulirkan sbg sosialisasi ide menuju idiil nya demokrasi di negara RI ini...