Mohon tunggu...
Dodi Ilham
Dodi Ilham Mohon Tunggu... karyawan swasta -

1. General Secretary of Centre for National Security Studies (CNSS) Indonesia. 2. SekJend Badan Pekerja Pelaksana Agenda Rakyat (BPP-AR) Nasional. 3. CEO of Revolt Institute.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Mau Dibawa Kemana Bangsa Ini?

10 Maret 2012   19:08 Diperbarui: 25 Juni 2015   08:14 306
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak memperhatikan pelanggaran HAM berat terutama yang dilakukan aparat negara diantaranya tragedi 1965, konflik Timor Leste,  peristiwa periok 1984, Tragedi 27 Juli 1996, Tragedi Mei 1998, yang hingga kini masih terpendam." (Link: http://www.cathnewsindonesia.com/2012/02/29/komnas-ham-harus-tuntaskan-kasus-berat/)

"Komnas HAM segera menyelesaikan penyelidikan untuk tragedi 65. Semua korban mempunyai harapan besar terhadap penyelidikan kasus ini. Masyarakat jangan dibohongi.

“Komnas HAM mengecewakan rakyat Indonesia. Masyarakat tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan Komnas HAM. Komnas HAM telah menutup mata bagi korban 65,” ungkap Sumarsih.

Menurutnya, “Komnas HAM segera menyelesaikan penyelidikan dan diserahkan ke pemerintah agar hasil penyelidikan sebagai dasar hak-hak korban 65. Tidak ada alasan sulit ditemukan. Banyak buku yang menggambarkan kejadian 65." (Link: http://www.cathnewsindonesia.com/2012/01/19/komnas-ham-didesak-berani-tuntaskan-kasus-ham/)

Sudah Lemahkah HUKUM kita, sehingga Para penegak hukum baik Komnas HAM, POLRI, HAKIM, JAKSA, PENGADILAN sampai ke MA tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dalam hal ini Pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah terjadi di negeri ini?

Anda semua akan tercengang kaget bila mengetahui SEJARAH HUKUM yang sesungguhnya, yaitu HUKUM lahir dari RAHIM POLITIK! Ini sumbernya: http://www.herdiansyah.net/2011/06/hukum-progresif-dalam-perspektif-kelas.html. Karena HUKUM lahir dari rahim Politik, maka hanya IBU nya lah yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari anak kandungnya sendiri. Sehingga mesti ada SOSOK yang memiliki daya tawar POLITIK yang tinggi di KOMNAS HAM seperti yang dikatakan Prof. DR. Jimly A di sini: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=297971.

Melihat banyak versi pengertian politik, maka sebenarnya bisa disimpulkan secara singkat bahwa “politik adalah siasat/cara  atau taktik untuk mencapai suatu tujuan tertentu”

Artinya Prof. Jimly sebagai Ketua Pansel mencari sosok yang tidak LINIER dalam karir hidupnya.

Mungkinkah sosok yang hidupnya LINIER, sosok yang monoton hanya pada satu bidang saja yang mempunyai Posisi Tawar yang Tinggi dalam Politik?

Mesti ada seorang NELSON MANDELA ditengah-tengah bangsa yang penuh rasa "dendam dan kebencian" terhadap Dosa-dosa Sejarah yang ada seperti Indonesia.

Oleh sebab itu saya, Dodi Ilham memberanikan diri terpanggil untuk menjadi anggota KOMNAS HAM 2012-2017. Silahkan lihat CV, Visi dan Misi saya di Link ini: http://sosok.kompasiana.com/2012/02/25/%E2%80%9Cdodi-ilham-untuk-komnas-ham-2012/.

Perjalanan riwayat hidup saya tidak ada yang LINIER, selalu dinamis.

Jika bangsa ini selalu digiring ke arah "kebencian dan dendam", mau dibawa kemana Bangsa ini?Ancaman ke depan yang sangat berbahaya adalah Derasnya arus "globalisasi dunia", dan saya mencermati setidaknya ada 5 wilayah yang rawan akan Pelanggaran HAM sebagai side effect dari GLOBALISASI ini ke depan, yaitu:

1. Ideolog, apakah kita setuju merubah Ideologi Bangsa ini menjadi selain PANCASILA?;

2. Investasi/ Industri, bila ekonomi menjadi panglima maka konflik-konflik horisontal akan terus terjadi;

3. Islam, sudah tidak ada pagarnya lagi ketika TNI sekarang hanya menjadi pasukan "pramuka" (pasukan perdamaian, pasukan bencana alam dan pasukan khusus, pasukan khusus sekarang hanya 4 batalyon saja) karena pagar dari kelompok-kelompok Islam garis keras di negeri ini adalah TNI di masa lalu. ;

4. Informasi, Pers sudah bergeser fungsinya. Pers yang semestinya sebagai "penyeimbang kontrol sosial", sekarang sudah menjadi alat propaganda politik dan corong - corong industri.;

5. Intelijen, Intelijen kita mesti terus kita "kritisi" agar Profesional dan Mandiri, baik Soft warenya maupun hard ware nya, sehingga tidak ada lagi istilah "black intelijen".

Inilah yang saya sebut dengan 5 "I" yang RAWAN PELANGGARAN HAM dalam Globalisasi Dunia 25 tahun ke depan di negeri ini. Apakah saudara-saudara setuju, jika Indonesia menjadi "Bangsa yang Gagal"?

Jika TIDAK, marilah kita STOP semua rasa BENCI dan DENDAM pada diri kita masing - masing.

Satu-satunya jalan hanyalah ==>>> REKONSILIASI!

Afrika Selatan berhasil melakukan Rekonsiliasi tersebut, mengapa Bangsa ini tidak bisa? Silahkan lihat link berikut ini tentang keberhasilan Nelson Mandela dalam Rekonsiliasi Bangsanya sendiri: http://www.oocities.org/denmasmarto/mandela.html. Mestinya kita lebih baik dari Afrika Selatan karena Pancasila sebagai Landasan Idiil dan UUD sebagai Landasan Konstitusional adalah Roh dan Darah dari Bangsa ini.

Ijinkanlah, saya menjadi anggota Komnas HAM 2012-2017 dengan The Power of Permissions dari saudara-saudaraku, seluruh Rakyat Indonesia.

RAPATKAN BARISAN!!!

Terimakasih,

Dodi Ilham, SE.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun