Menteri BUMN mengusulkan agar BUMN bisa dipimpin oleh warga asing. Usulan ini nampaknya mendapat lampu hijau dari Presiden RI Jokowi. Usulan yang baru pada fase WACANA ini sudah mendapat KECAMAN dari beberapa kalangan, tidak terkecuali dari putra Presiden Soeharto-- Hutomo Mandala Putra.
Berikut kutipan threadnya dalam page/ halamannya di FB (https://www.facebook.com/putrasoeharto62?fref=ts):
"Hutomo Mandala Putra:
Kalau BUMN di arahkan untuk impor pimpinan, ini bukan lagi masalah impor ilmu, tapi lebih pada jual Harga diri bangsa dan negara ini,
Membuka kesempatan pihak asing memimpin BUMN adalah pengakuan bahwa putra putri negeri ini tidak pantas lagi di pandang mampu memimpin.
Sepantasnya BUMN di pimpin putra putri bangsa ini bukan malah di tawarkan ke bangsa lain,ini seakan mengakui kebodohan putra putri tanah air.
Ingat tanggung jawab anda semua adalah untuk mengawal putra putri tanah air menjadi pemimpin bangsa nya sendiri, jangan sok pintar.
Silakan impor ilmu dan teknologi dengan cara beasiswa penuh sekolah ke Luar Negeri bagi putra putri tanah air yang berbakat,itu cara terbaik bukan malah impor penghinaan untuk Putra Putri dan dunia pendidikan bangsa dan negara ini."
Pencermatan kritis saya dalam soal ini adalah:
1. Ada beberapa pihak dalam negeri ini, yang terancam tidak mendapatkan atau tertutup peluang akan KURSI EMPUK di BUMN kah?
2. BUMN itu kan Badan Usaha Milik Negara yang mesti dikelola secara PROFESIONAL. Menjadi wajar bila selama ini banyak BUMN yang sering mengeluh mengalami KERUGIAN bila diisi oleh orang-orang yang TIDAK PROFESIONAL dong?
3. Ketika Seorang Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN beranggapan bahwa BUMN harus dikelola secara PROFESIONAL oleh orang-orang PROFESIONAL dan ia menemui KELANGKAAN orang-orang PROFESIONAL pada PUTRA-PUTRI Bangsa ini, lalu ia mengusulkan warga asing yang profesional untuk mengelola BUMN, kemana itu LEMBAGA/ INTITUSI PENDIDIKAN kita yang mencetak TENAGA-TENAGA PROFESIONAL? Dan kemana itu Organisasi Kepemudaan, ORMAS, LSM, PARPOL di negeri ini yang mencetak KADER-KADER PROFESIONAL nya?
4. Bila Lembaga/ Institusi Pendidikan kita hanya mampu mencetak 7,2 juta Pengangguran tingkat SARJANA, HARUS ADA TINDAKAN NEGARA akan MALPRAKTEK PENDIDIKAN selama ini dong?
5. Bila Organisasi Kepemudaan (OKP), ORMAS, LSM, PARPOL di negeri ini gagal mencetak KADER-KADER PROFESIONAL nya, NEGARA harus segera MENERTIBkannya dong?
6. Secara gamblang saya melihat bahwa Intitusi/ Lembaga Pendikan, Organisasi Kepemudaan (OKP), ORMAS, LSM dan PARPOL yang ada di negeri yang telah MERDEKA 69 tahun: SANGAT, SANGAT & SANGAT MISKIN akan INOVASI METODE mencetak TENAGA - TENAGA/ KADER - KADER PROFESIONALnya.
7. Bila fakta di atas yang terjadi, maka menjadi KEBUTUHAN SANGAT MENDESAK untuk SEGERA MENGIMPLEMENTASIKAN "Gerakan Perubahan Revolusioner Mind Set dan Gerakan Entrepreneuring Rakyat Indonesia" sebagai AGENDA UTAMA REVOLUSI MENTALNYA Pak Jokowi & Pak JK tuh sebagai KEBANGKITAN NASIONAL MENUJU TATANAN DUNIA BARU....
8. Selamat datang Rezim Inovasi... Yang gak punya inovasi dan mental revolusi, silahkan LEMPARKAN HANDUK ANDA....
Jakarta, 17 Desember 2014.
Dodi Ilham.
