Suara Rakyat vs Suara Kampus

Menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024 berbagai fenomena sosial terjadi di masyarakat. Dimulai 31 Januari 2024 oleh kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Melalui petisi Bulak Sumur para professor menilai tindakan, sikap dan pernyataan Jokowi dan aparaturnya sepanjang proses Pilpres 2024 telah menyimpang dari nilai demokrasi. Mereka mendesak Jokowi yang merupakan alumni UGM itu untuk kembali pada koridor demokrasi.

Kritis terus menyebar dilakukan kampus Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Padjajaran (Unpad) dan kampus-kampus baik swasta maupun negeri.

Menariknya kritis keras kampus tidak linier dengan suara masyarakat. Melalui berbagai survei nasional ditemui bahwa masyarakat Indonesia dominan merasakan kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo.

Survei nasional Poltracking menyebutkan Tingkat kepuasan masyarakat Indonesia mencapai 79,3 persen atau stabil. Pengambilan data survei ini dilakukan dengan tatap muka sejak 27 Januari 2024 hingga 2 Februari 2024. Masyarakat yang tidak puas 18,1%

Sementara Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasionalnya menemukan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menunjukkan 79,5%. 

Survei dilakukan dalam periode 28 Januari 2024 hingga 4 Februari 2024.  Menurut Direktut Lembaga Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi rating Presiden Joko Widodo di bawah 50% terjadi di Juni 2015 ketika kebijakan kenaikan BBM.

Rincian survei tersebut adalah

Sangat puas 16,7%
Cukup puas 62,8%
Kurang puas 17,7%
Tidak puas sama sekali 2,4%
TT/TJ 0,4%

Lembaga Survei Indonesia Denny JA juga merilis hasil survei Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Hasilnya menunjukkan  80,8% masyarakat puas.Menggunakan kuesioner survei ini dilakukan di seluruh Indonesia sejak 26 Januari 2024 hingga 6 Februari 2024.

Survei Populi Center yang berlangsung 27 Januari 2024n hingga 3 Februari 2024 juga menunjukkan 80% responden puas dengan kinerja Jokowi. 75,1% responden juga menikai demokrasi Indonesia berjalan baik.

Ketiga survei tersebut berlangsung saat kampus-kampus mengkritik pemerintahan Joko Widodo.

Kuat dugaan kritis keras kampus terhadap Joko Widodo berkaitan dengan proses pemilihan umum yang sedang berlangsung. Di mulai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka pintu batas usia calon presiden dan wakil presiden sehingga memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju berkontestasi di pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

Dugaan pelanggaran etika ramai di masyarakat sehingga istilah Mahkamah Keluarga popular di media utama maupun sosial.

Heboh kembali terjadi ketika Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa presiden memiliki hak kampanye 24 Januari 2024. Belakangan Joko Widodo menyatakan sebagai presiden ia tidak akan berkampanye.

Berkampanye tidaknya seorang presiden dikaitkan dengan persoalan kenetralan. Apalagi putra kandung presiden Joko Widodo adalah calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.

Menariknya persoalan kenetralan presiden Joko Widodo gencar menyeruak setelah kedekatannya dengan calon presiden Prabowo Subianto. Padahal sejarah mencatat 21 April 2023 presiden Joko Widodo hadir langsung di tempat pengumuman Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahkan Jokowi berfoto dengan Ketua Umum PDIP Megawati dan Ganjar Pranowo dengan memberi kode tangan tiga jari sebagai nomer urut partai peserta pemilu. Pertanyaannya mengapa ketika peristiwa ini terjadi UGM tidak memberikan kritik atas ketidaknetralan Presiden Joko Widodo? Apakah karena Ganjar Pranowo adalah Ketua Alumni UGM (Kagama)?

Peristiwa tersebut luput dari komentar ketidaknetralan baik oleh media maupun cendekiawan kampus. Padahal itulah bukti nyata pertama kalinya keberpihakan presiden terhadap kandidat presiden di pemilu 2024.  

Dalam perjalanan waktu tidak ada lagi foto presiden Joko Widodo bersama calon presiden lainnya lengkap dengan simbol jari. Presiden Joko Widodo juga tidak muncul ketika Anies Baswedan dinyatakan sebagai kandidat presiden oleh partai Nasdem maupun ketika Partai Gerindra menyatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto maju lagi sebagai calon presiden.

Senin 30 Oktober 2023 Presiden Joko Widodo mengajak makan siang ketiga calon presiden di Istana Merdeka Jakarta. Tindakan presiden ini pun tak mengendorkan suara agar presiden bersikap netral di pemilihan presiden 2024.

Gencarnya kritik keras kepada presiden baik oleh kampus maupun media massa lainnya ternyata tidak menyurutkan penilaian masyarakat atas kinerja pemerintahan Joko Widodo.

Fenomena ini menunjukkan kompleksitas pandangan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Survei yang menyimpulkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi berada di atas 80% menunjukkan bahwa ada sebagian besar orang yang merasa puas dengan kinerja pemerintahannya dalam beberapa aspek tertentu, seperti pembangunan infrastruktur atau program-program sosial.

Di sisi lain, kritik yang dilontarkan oleh kampus-kampus terhadap pemerintahan Jokowi karena menggoyahkan demokrasi menunjukkan bahwa ada juga sebagian masyarakat, terutama di lingkungan akademis, yang memiliki keprihatinan terhadap beberapa kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap merongrong prinsip-prinsip demokrasi atau hak asasi manusia.

Dengan demikian, pembacaan fenomena ini mengindikasikan adanya pluralitas dalam pandangan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Meskipun ada yang merasa puas dengan kinerjanya, ada juga yang memiliki kritik dan keprihatinan terhadap beberapa aspek kebijakan atau tindakan pemerintahannya. Hal ini mencerminkan realitas politik yang kompleks di mana tidak ada satu pandangan tunggal yang merangkul semua pendapat dan perspektif.