Kuat dugaan kritis keras kampus terhadap Joko Widodo berkaitan dengan proses pemilihan umum yang sedang berlangsung. Di mulai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka pintu batas usia calon presiden dan wakil presiden sehingga memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju berkontestasi di pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.
Dugaan pelanggaran etika ramai di masyarakat sehingga istilah Mahkamah Keluarga popular di media utama maupun sosial.
Heboh kembali terjadi ketika Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa presiden memiliki hak kampanye 24 Januari 2024. Belakangan Joko Widodo menyatakan sebagai presiden ia tidak akan berkampanye.
Berkampanye tidaknya seorang presiden dikaitkan dengan persoalan kenetralan. Apalagi putra kandung presiden Joko Widodo adalah calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.
Menariknya persoalan kenetralan presiden Joko Widodo gencar menyeruak setelah kedekatannya dengan calon presiden Prabowo Subianto. Padahal sejarah mencatat 21 April 2023 presiden Joko Widodo hadir langsung di tempat pengumuman Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahkan Jokowi berfoto dengan Ketua Umum PDIP Megawati dan Ganjar Pranowo dengan memberi kode tangan tiga jari sebagai nomer urut partai peserta pemilu. Pertanyaannya mengapa ketika peristiwa ini terjadi UGM tidak memberikan kritik atas ketidaknetralan Presiden Joko Widodo? Apakah karena Ganjar Pranowo adalah Ketua Alumni UGM (Kagama)?
Peristiwa tersebut luput dari komentar ketidaknetralan baik oleh media maupun cendekiawan kampus. Padahal itulah bukti nyata pertama kalinya keberpihakan presiden terhadap kandidat presiden di pemilu 2024. Â
Dalam perjalanan waktu tidak ada lagi foto presiden Joko Widodo bersama calon presiden lainnya lengkap dengan simbol jari. Presiden Joko Widodo juga tidak muncul ketika Anies Baswedan dinyatakan sebagai kandidat presiden oleh partai Nasdem maupun ketika Partai Gerindra menyatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto maju lagi sebagai calon presiden.
Senin 30 Oktober 2023 Presiden Joko Widodo mengajak makan siang ketiga calon presiden di Istana Merdeka Jakarta. Tindakan presiden ini pun tak mengendorkan suara agar presiden bersikap netral di pemilihan presiden 2024.
Gencarnya kritik keras kepada presiden baik oleh kampus maupun media massa lainnya ternyata tidak menyurutkan penilaian masyarakat atas kinerja pemerintahan Joko Widodo.
Fenomena ini menunjukkan kompleksitas pandangan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Survei yang menyimpulkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi berada di atas 80% menunjukkan bahwa ada sebagian besar orang yang merasa puas dengan kinerja pemerintahannya dalam beberapa aspek tertentu, seperti pembangunan infrastruktur atau program-program sosial.
Di sisi lain, kritik yang dilontarkan oleh kampus-kampus terhadap pemerintahan Jokowi karena menggoyahkan demokrasi menunjukkan bahwa ada juga sebagian masyarakat, terutama di lingkungan akademis, yang memiliki keprihatinan terhadap beberapa kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap merongrong prinsip-prinsip demokrasi atau hak asasi manusia.
