Kini peran KMA menjembatani kelompok HRS dan pemerintah dinilai penting dan strategis. Penilaian ini dilontarkan beberapa pengamat politik.Meskipun pemerintah sendiri mengaku tidak memiliki masalah dengan HRS.Â
Sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi. Namun dengan adanya rencana kepolisian Polda Meto Jaya memanggil HRS untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan dan acara di Megamendung Jawa Barat posisinya menjadi lain.Â
Apalagi pengacara FPI menunjuk pelanggaran protokol kesehatan di wilayah lain yang tidak mendapat sanksi dan denda seperti acara elit race marathon di Magelang. Atau pendaftaran calon walikota Solo Gibran Rakabuming yang juga meriah dengan para pendukungnya.
Kondisi ini tentunya membuat pemerintah dapat dinilai bersikap tebang pilih alias tidak adil. Di sinilah posisi KMA sebagai ulama yang disegani memiliki peran penting.Sembilan hari setelah HRS pulang media berita baik cetak, online maupun penyiaran belum mendapatkan komentar terbaru orang nomer dua di Indonesia ini tentang HRS beserta FPInya. Padahal posisinya sebagai pembantu presiden tentunya sangat dibutuhkan sumbangan saran pemikirannya. Kita tunggu sumbangan pemikiran dan tindakan KMA.
