Amien Rais dan "People Power"

Dari uraian di atas pertanyaan-pertanyaan penting selanjutnya adalah apakah people power saat ini mungkin terjadi di Indonesia?  Lebih jelasnya apakah rakyat Indonesia memiliki musuh bersama yang diakibatkan kezaliman dan kesewenang-wenangan dalam berkuasa? 

Apakah ada kelompok yang secara sosial berpengaruh besar di dalam masyarakat yang meminta untuk turun ke jalan menggantikan rezim yang berkuasa? Pertanyaan terakhir adalah adakah peristiwa yang menjadi momentum mendorong rakyat berbondong-bondong turun ke jalan?

Hasil jajak pendapat berbagai survei mengenai keterpilihan Joko Widodo selalu di atas 50% untuk melanjutkan masa berkuasanya 2019-2024 menunjukkan bahwa rezim ini bukanlah rezim yang dibenci masyarakat. 

Faktor public enemy tidak terpenuhi. Sementara itu meskipun ada kelompok yang mendukung pergantian presiden namun tidak ada yang melontarkan ajakan agar masyarakat turun ke jalan untuk memaksa pergantian rezim. 

Dua kelompok sosial dengan jumlah pengikut  besar seperti NU dan Muhammadiyah justru ikut mendukung terlaksananya pergantian kepemimpian demokratis melalui pemilihan presiden. 

Begitu juga tidak ada peristiwa yang menjadi momentum untuk pada akhirnya memaksa pergantian kekuasan secara inkonstitusional.Kondisi perekonomian stabil dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat diperoleh dengan mudah dan harga terjangkau oleh masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa upaya people power yang digagas oleh Amien Rais sulit untuk dilaksanakan pada kondisi seperti ini. Ketidakpuasan terhadap hasil pemilu sudah ditentukan jalurnya melalui Mahkamah Konstitusi dan bukan melalui mahkamah jalanan seperti people power.