Kelas Menengah: Pilar atau Sapi Perah Perekonomian Indonesia

Kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang berada di antara kelas bawah dan kelas atas dalam hierarki sosial dan ekonomi. Dalam konteks ekonomi kelas menengah di indonesia didefinisikan sebagai orang yang memiliki pengeluaran bulanannya berada diantara Rp1,2 juta hingga 6 juta. Analisis mengenai kelas menengah sebagai isu utama memberikan dampak signifikan pada kelompok ini dalam aspek masyarakat, politik, dan ekonomi. 

Kelas menengah seringkali dikaitkan sebagai pilar utama ekonomi suatu negara, kelas menengah juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas sosial dan politik dengan memperkuat kohesi sosial dan mengurangi konflik kesenjangan sosial terutama dari golongan kaya dan miskin. Besarnya jumlah kelas menengah di suatu negara dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Hal ini terjadi melalui investasi yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia, konsumsi yang kuat dan terus mengalami peningkatan, serta besarnya jumlah tabungan yang dimiliki oleh kalangan masyarakat kelas menengah. 

Dengan cara ini, kelas menengah turut memperluas kelompok sosial tersebut, merangsang permintaan konsumen, mendorong perkembangan pengusaha, dan mendukung investasi jangka panjang. Selain itu, Banerjee dan Duflo (2008) menambahkan bahwa keberadaan kelas menengah yang besar dapat mendukung pembangunan lebih lanjut.

Kontribusi Kelas Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Menurut data yang telah diolah LPEM UI pada tahun 2023 terdapat sekitar 18,8% atau sekitar 52 juta masyarakat indonesia yang dikategorikan sebagai kelas menengah, angka tersebut menurun dari angka tertingginya yaitu pada tahun 2018 dimana sebanyak 23% atau 60 juta masyarakat indonesia dikategorikan sebagai kelas menengah, lalu dapat dilihat juga pada grafik tersebut dimana kelas atas tidak mengalami peningkatan yang signifikan sebaliknya calon kelas menengah mengalami peningkatan tajam yang mengindikasikan bahwa masyarakat kelas menengah indonesia terjun bebas selama beberapa tahun terakhir padahal jika dilihat dari tingkat konsumsi, masyarakat kelas menengah menyumbang sekitar 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di indonesia pada tahun 2018 namun angka tersebut menurun menjadi 36,8% pada tahun 2023 angka tersebut memiliki porsi yang cukup besar bila dibandingkan dengan jumlah populasi kelas menengah indonesia.

Menurunnya angka kelas menengah di indonesia dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional secara jangka panjang,karena kelas menengah yang merupakan konsumen utama dalam konsumsi nasional memiliki kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan terhadap berbagai produk dan jasa. Penurunan daya beli mereka secara otomatis akan mengurangi permintaan secara agregat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Kelas menengah di Indonesia kerap menanggung beban biaya konsumsi yang terus meningkat. Sebagai segmen masyarakat dengan daya beli yang relatif kuat, kelas menengah sering menjadi tumpuan berbagai kebijakan fiskal dan konsumsi domestik. Namun terdapat ironi yang muncul dari hal tersebut dimana beban biaya hidup yang mereka hadapi justru semakin berat. Meningkatnya biaya kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terus melonjak naik tidak sejalan dengan kenaikan pendapatan 

Kenaikan harga-harga tersebut tidak hanya berasal dari faktor perekonomian global yang sedang tidak kondusif, tetapi juga dari struktur ekonomi dalam negeri yang belum mampu mencapai tingkat efisiensi yang maksimal. Banyak layanan dan kebutuhan dasar yang masih mahal dan bahkan ada beberapa yang mengalami kenaikan biaya secara bertahap. seperti contohnya pendidikan perguruan tinggi dimana biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin mahal dan Rencana untuk meningkatkan biaya iuran layanan kesehatan seperti BPJS, hal tersebut semakin menjadi beban yang berat bagi keluarga kelas menengah, yang pada akhirnya akan mengurangi mobilitas finansial mereka. Beban ini semakin terasa di tengah kebijakan pemerintah yang sering kali hanya memberikan subsidi atau keringanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara kelas menengah harus mandiri dalam menanggung biaya hidup. Selain itu Rencana penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) sebesar 3% hanya akan semakin memperburuk kondisi finansial kaum kelas menengah. 

Meski pajak penghasilan dan pungutan lainnya berlaku untuk semua warga negara, namun dampaknya lebih terasa kepada kaum kelas menengah karena mereka belum cukup kaya untuk menikmati keuntungan dari kebijakan-kebijakan khusus yang hanya menguntungkan kaum elit. Disisi lain, mereka juga tidak memenuhi syarat untuk mendapat berbagai subsidi yang ditujukan bagi masyarakat miskin. Akibatnya, mereka berada di antara dua tekanan: harus membayar lebih banyak tanpa memperoleh banyak bantuan.

Pendapatan Kelas Menengah Terkuras untuk Kebutuhan Dasa

Sumber : susenas 2020

Dari diagram tersebut ditunjukkan bahwa rata-rata rasio konsumsi dengan pendapatan untuk tahun 2020 pada kalangan menengah yaitu D5 hingga D8 mengalokasikan sekitar 73.56% pendapatan mereka hanya membiaya konsumsi mereka baik itu makanan ataupun bukan makanan, Alokasi tersebut menunjukkan bahwa kelas menengah harus menghabiskan sebagian besar penghasilan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. hal ini juga menunjukkan bahwa sedikit sekali dari pendapatan mereka yang tersisa untuk ditabung, diinvestasikan, atau digunakan untuk kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka untuk jangka panjang. dan juga dengan mayoritas pendapatan yang digunakan hanya untuk konsumsi, kelas menengah rentan terhadap perubahan biaya hidup, seperti inflasi harga barang, makanan, atau kebutuhan pokok lainnya. 

Jika suatu waktu terjadi kenaikan harga yang signifikan, maka kelas menengah akan semakin tertekan terutama dalam mengelola pengeluaran mereka, dan berimplikasi pada kesejahteraan mereka yang bisa saja menurun. serta proporsi pengeluaran yang begitu besar untuk konsumsi menunjukkan bahwa kemampuan kelas menengah untuk memiliki tabungan atau investasi memiliki ruang yang terbatas. Hal ini dapat memperlambat mobilitas sosial mereka karena minimnya cadangan untuk menghadapi risiko ekonomi atau untuk berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, atau bisnis.

Peran Subsidi Pemerintah yang Seringkali Mengabaikan Kelas Menengah

 Subsidi pemerintah kerap dianggap sebagai jaring pengaman sosial yang vital bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, di banyak kasus, kebijakan ini justru mengabaikan kelas menengah, yang juga memainkan peran penting dalam perekonomian. Salah satu contoh yang relevan adalah penerapan subsidi pada layanan Kereta Rel Listrik (KRL). Meskipun subsidi ini dirancang untuk meringankan beban biaya transportasi bagi masyarakat luas, implementasi subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) berpotensi memperlebar ketimpangan di antara pengguna transportasi. Kelompok kelas menengah yang berada di ambang batas penerimaan subsidi mungkin justru menjadi korban dari kebijakan ini. Mereka yang pendapatannya sedikit di atas kriteria penerima subsidi tidak lagi berhak atas tarif KRL yang lebih terjangkau, meskipun mereka juga masih membutuhkan dukungan tersebut untuk menjaga keseimbangan keuangan mereka. Dengan penghasilan yang tidak cukup tinggi untuk menanggung pengeluaran transportasi yang lebih mahal, namun juga tidak cukup rendah untuk memenuhi syarat penerima subsidi, kelompok ini terjebak dalam dilema yang sulit. Kebijakan yang tidak memperhitungkan keberadaan mereka dapat meningkatkan beban finansial kelas menengah, mengurangi daya beli, dan mempersempit ruang gerak ekonomi mereka.

sumber: Kemenkeu, CEIC, dan KAI Commuter

Tekanan terhadap kelas menengah ini memiliki dampak yang lebih luas pada struktur ekonomi secara keseluruhan. Kelompok kelas menengah memainkan peran ganda sebagai konsumen utama dan penyumbang pajak yang signifikan. Jika biaya hidup, termasuk biaya transportasi, meningkat tanpa ada kebijakan yang memperhatikan kebutuhan mereka, kelas menengah mungkin dipaksa untuk mengurangi konsumsi dan menunda pengeluaran penting lainnya. Hal ini pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Penerapan subsidi yang hanya fokus pada kelompok masyarakat termiskin, tanpa mempertimbangkan dinamika kebutuhan kelas menengah, berisiko memperburuk kesenjangan sosial dan menurunkan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Lebih dari itu, kebijakan yang tidak memperhatikan mereka dapat memicu ketidakpuasan sosial yang lebih luas, serta mendorong peralihan dari transportasi umum ke kendaraan pribadi,

Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Angka Kelas Menengah

Pemerintah Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan dalam menekan penurunan angka kelas menengah akibat dampak pandemi COVID-19, termasuk fenomena "long covid" yang mempengaruhi perekonomian nasional. Strategi pemerintah ini juga didukung oleh langkah Kementerian Ketenagakerjaan, yang berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan jaminan sosial guna melindungi kesejahteraan mereka. Namun, selain itu, ada sektor penting lainnya yang mendapat perhatian serius, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia, di mana banyak pelaku UMKM terpaksa menghentikan operasional mereka. Namun, pemerintah terus berupaya merangsang sektor ini dengan berbagai kebijakan, termasuk strategi e-marketing melalui media sosial dan e-commerce. Langkah ini terbukti efektif dalam membantu UMKM untuk memperluas pangsa pasar dan memasarkan produk mereka di tengah keterbatasan mobilitas pasca pandemi. Peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional tak bisa diabaikan, terutama karena sektor ini merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan kelas menengah, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi yang menyasar UMKM, seperti pemberian subsidi bunga dalam pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini bertujuan meringankan beban pelaku UMKM dengan menurunkan bunga kredit dari 22-23 persen menjadi 12 persen, sehingga memungkinkan UMKM untuk berkembang lebih cepat dan meningkatkan daya saing mereka.

Peran UMKM dalam peningkatan kelas menengah sangat signifikan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada pengentasan kemiskinan. Dengan memberikan kesempatan yang setara bagi UMKM dan usaha besar melalui kebijakan dan regulasi yang sehat, pemerintah dapat mendorong perekonomian rakyat secara lebih efektif. UMKM yang telah terbukti tahan banting selama krisis ekonomi menjadi ujung tombak dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, yang secara langsung mendukung pemulihan dan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia.

Pemerintah harus terus mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, karena sektor ini tidak hanya membantu perekonomian nasional tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong lebih banyak orang kembali ke kelas menengah.