Penurunan PMI: Dampak dan Kaitannya dengan Pembangunan IKN

PMI (Purchasing Managers Index) adalah indeks yang mengukur arah tren ekonomi dalam sektor manufaktur. Indeks PMI didasarkan pada lima indeks utama yaitu: pesanan baru, tingkat persediaan, produksi, pengiriman, dan ketenagakerjaan. Indeks ini dihitung berdasarkan survei yang dilakukan kepada manajer pembelian di perusahaan-perusahaan manufaktur. Hasil survei digunakan untuk menilai kondisi industri dan memberikan wawasan tentang kemungkinan pertumbuhan atau penurunan pada sektor tersebut di masa depan. Oleh karenanya, PMI menjadi indikator penting dalam perekonomian dan selalu disorot oleh para ekonom dan analisis keuangan. PMI diukur dengan skala 0 hingga 100, dengan level di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan ekonomi dan level di bawah 50 menunjukkan kontraksi atau penurunan ekonomi. 

Data S&P Global menunjukkan bahwa skor PMI (Purchasing Managers Index) manufaktur Indonesia mengalami kontraksi atau penurunan dari 50,7 poin menjadi 49,3 poin pada bulan Juli 2024. S&P Global menyatakan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab penurunan indeks PMI manufaktur adalah adanya penurunan permintaan pasar secara drastis sehingga mengakibatkan turunnya penjualan. Hal ini juga diikuti dengan ekspor yang masih melemah dan adanya penundaan pengiriman barang/input. Hambatan pasokan juga tercatat sebagai faktor penghambat pada kapabilitas produksi pada bulan Juli. Paul Smith, Economics Director S&P Global Market Intelligence, menanggapi bahwa pasar secara umum melambat mendorong penurunan marginal pada kondisi pengoperasian selama bulan Juli, dengan permintaan baru berkurang dan produksi turun untuk pertama kali dalam dua tahun. Sehingga produsen lebih waspada, aktivitas pembelian sedikit dikurangi dan ketenagakerjaan menurun pada kecepatan tertinggi sejak bulan September 2021. 

PMI manufaktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian negara. Hasil PMI manufaktur dapat mempengaruhi keputusan kebijakan moneter baik bank sentral, sentimen pasar, ataupun nilai tukar mata uang. Kenaikan PMI manufaktur dapat menjadi sinyal bagi bank sentral untuk menaikkan suku bunga guna mengendalikan inflasi. Skor PMI manufaktur yang tinggi juga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi dan mendorong kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan PMI manufaktur dan skor PMI manufaktur yang rendah dapat menyebabkan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi dan menekan pergerakan pasar saham. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa PMI manufaktur merupakan cerminan dari kesehatan ekonomi suatu negara. PMI manufaktur mempengaruhi para pemangku kepentingan baik dari sektor swasta maupun pemerintah dalam mengambil suatu keputusan. 

Teori Siklus Bisnis

Teori Siklus Bisnis menjelaskan fluktuasi dalam aktivitas ekonomi yang terjadi secara periodik. Menurut Mankiw (2020), fluktuasi ekonomi ini terjadi karena pergeseran kurva  permintaan  agregat  atau aggregate  demand  (AD) dan  kurva  penawaran atau aggregate  supply (AS) dalam jangka pendek. Faktor-faktor yang dapat menggeser kurva AD antara lain perubahan pola konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor dan impor (Waluyo, 2023). Jika faktor-faktor tersebut terdampak negatif dan relatif melemah, Kurva AD akan bergeser ke kiri sehingga output keseimbangan akan turun. Perekonomian selanjutnya akan merespons sehingga output kembali ke level tren jangka panjang. Menurut Fanning S. F (2014) terdapat 4 fase dalam siklus bisnis. Diantaranya ekspansi (expansion), kontraksi (contraction), resesi (recession), dan pemulihan (recovery) yang dapat digambarkan dengan kurva berikut: 

Sumber: publikasi Indonesia

Ekspansi  adalah  fase  dimana  output  perekonomian naik kemudian mencapai puncak (peak), sedangkan kontraksi adalah fase dimana output perekonomian menurun hingga mencapai  palung  atau  titik  terendah  (trough). Indeks PMI yang berada di bawah 50 poin menunjukkan bahwa terjadinya kontraksi di sektor manufaktur, yang umumnya diikuti oleh penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Penurunan ini juga menandakan bahwa perekonomian dapat menuju resesi jika kontraksi tersebut terjadi secara terus-menerus. Hal ini berdampak pada perekonomian negara, dapat berupa penurunan output, peningkatan pengangguran, penurunan investasi, ataupun tekanan deflasi. Penurunan PMI juga dapat menghambat laju pembangunan dengan turunnya investasi dan daya beli masyarakat akibat dari kontraksi. 

Penurunan PMI dan Dampaknya terhadap Proyek Pembangunan IKN

Penurunan PMI dapat secara signifikan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi secara umum. Ketika PMI menunjukkan kontraksi yang berkelanjutan, investor mungkin menjadi lebih enggan untuk menanamkan modal dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan IKN. Proyek IKN, yang memerlukan investasi jangka panjang dan modal yang signifikan, dapat mengalami perlambatan atau bahkan penundaan dalam investasi yang diperlukan akibat ketidakpastian yang ditunjukkan oleh penurunan PMI. Selain itu, penurunan PMI dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja, dengan perusahaan mungkin mengurangi perekrutan atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal ini berpotensi menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan memadai untuk proyek IKN, terutama jika sektor-sektor terkait seperti konstruksi dan manufaktur mengalami penurunan. Di samping itu, penurunan PMI biasanya mencerminkan penurunan dalam permintaan produk dan bahan baku, yang dapat berdampak pada permintaan bahan bangunan dan logistik untuk pembangunan IKN. Akibatnya, ini dapat menyebabkan kenaikan harga bahan bangunan dan penundaan dalam rantai pasokan, yang pada gilirannya mempengaruhi anggaran dan jadwal proyek.

Strategi Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Penurunan PMI pada Pembangunan IKN:

• Kebijakan Moneter: Pemerintah dapat mendorong bank sentral untuk menurunkan suku bunga guna meringankan biaya pinjaman dan merangsang investasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang mungkin berdampak positif pada investasi dalam proyek IKN.

• Kebijakan Fiskal: Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk proyek-proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN, sebagai langkah stimulatif untuk merangsang ekonomi. Ini bisa mencakup pemberian anggaran tambahan, insentif pajak untuk perusahaan yang terlibat dalam proyek, atau subsidi untuk bahan bangunan dan tenaga kerja.

• Dukungan untuk Industri Tertentu: Dalam situasi di mana PMI menunjukkan kontraksi, pemerintah bisa memberikan dukungan khusus kepada sektor-sektor yang kritis untuk pembangunan IKN, seperti konstruksi dan manufaktur. Dukungan ini bisa berupa bantuan finansial, pengurangan regulasi, atau insentif khusus.

• Reformasi Regulasi: Untuk mengurangi hambatan bagi investasi, pemerintah dapat menyederhanakan regulasi dan birokrasi yang terkait dengan proyek pembangunan. Reformasi ini dapat mempercepat proses perizinan dan mempermudah kegiatan bisnis yang mendukung proyek IKN.

• Program Peningkatan Keterampilan: Untuk mengatasi potensi kekurangan tenaga kerja yang terampil, pemerintah dapat meluncurkan program pelatihan dan pendidikan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa ada cukup tenaga kerja yang memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan proyek IKN dan sektor-sektor terkait.

Kebijakan Proaktif dalam Menghadapi Risiko:

• Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap dampak penurunan PMI pada proyek IKN. Ini melibatkan analisis risiko yang mendalam dan penyesuaian kebijakan yang cepat untuk menghadapi perubahan kondisi ekonomi.

• Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk mencari solusi inovatif dalam menghadapi tantangan yang disebabkan oleh penurunan PMI. Ini termasuk kemitraan publik-swasta untuk meningkatkan efisiensi proyek dan mitigasi risiko.

• Kampanye Kepercayaan Investor: Pemerintah juga bisa meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kepercayaan investor dengan menyoroti langkah-langkah yang diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung proyek besar seperti IKN.

Sumber:

Fanning, S. F. (2014). Market Analysis for Real Estate: Concepts and Applications in Valuation and Highest and Best Use. Appraisal Institute.

Mankiw, N. G. (2020). Principles of Macroeconomics. Cengage Learning.

S & P Global PMI, 2024. 

Waluyo, T. (2023). Siklus Bisnis Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(9), 1942-1956.