Yakuza: Antara Kriminal, Bisnis, dan Ekonomi

Jepang adalah salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Jepang memiliki nilai GDP sebesar 4,87 triliun USD, yang merupakan GDP tertinggi setelah Amerika Serikat dan China. Jepang juga menempati urutan pertama di dunia berdasarkan Indeks Kompleksitas Ekonomi (IKE). Perekonomian di Jepang didominasi oleh sektor manufaktur berkualitas tinggi yang mengekspor barang-barang elektronik, otomotif, robot, dan berbagai jenis produk turunan lain yang diproduksi dengan kualitas dan presisi yang tinggi. 

Dominasi Jepang di perekonomian dunia berawal dari pertumbuhan ekonomi pesat dari Jepang setelah perang dunia kedua yang dikenal dengan istilah Japan's Economic Miracle. Pada masa itu, Amerika Serikat yang sedang menduduki Jepang, membuat perubahan pada sistem politik dan ekonomi di Jepang. Perubahan signifikan yang terasa sampai sekarang adalah industrialisasi besar-besaran yang berhasil memulihkan perekonomian Jepang. Bahkan, Jepang adalah negara pertama yang mengembangkan sistem rel kereta berkecepatan tinggi yang dikenal dengan Shinkansen atau "kereta peluru" yang muncul pertama kali pada tahun 1964, dan terus berlanjut hingga hari ini untuk menghubungkan semua kota besar di Jepang. Seiring dengan modernisasi Jepang, Geng Mafia yang bernama yakuza memperluas aktivitas mereka sejalan dengan ekonomi yang sedang tumbuh. Geng yang terorganisasi ini mendapat pijakan dalam mengatur para buruh untuk pekerjaan konstruksi di kota-kota besar dan dalam merekrut buruh pelabuhan untuk bisnis di dermaga.

Pengaruh Yakuza di negara Jepang sangatlah besar.  Tentunya, capaian tersebut tidak terjadi dalam semalam.  Organisasi kriminal ini berawal dari dua kelompok masyarakat Jepang pada tahun 1612-an. Kedua kelompok masyarakat ini melakukan hal-hal ilegal pada masa tersebut.  Kelompok pertama adalah Tekiya yang sebagian besar terdiri dari kasta Burakumin.  Kasta Burakumin merupakan kasta yang dipandang tidak sebagai manusia atau lebih rendah dari manusia karena memiliki pekerjaan yang 'najis' berdasarkan standar Budha dan Shinto. Pekerjaan tersebut diantaranya adalah tukang daging, algojo, ataupun penyamak.

Baca juga: Permasalahan dan Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Masyarakat pada kelompok Burakumin kemudian membentuk kelompok Tekiya dan mulai melakukan berbagai kejahatan seperti pemerasan dan perang antar geng pada tahun 1700-an.  Tidak sebatas itu, Tekiya juga mengalokasikan serta mengontrol pedagang pada pasar dan sebagai imbalan atas 'izin' dan 'proteksi' yang diberikan kelompok tersebut maka pedagang harus membayar sejumlah uang kepada mereka.  Penjual yang menolak untuk membayar akan diperas dengan berbagai macam cara seperti barang dagangan dicuri dan diserang secara fisik.

Kelompok kedua adalah Bakuto atau dikenal juga sebagai kelompok penjudi.  Sama dengan Tekiya, sebagian besar anggota Bakuto terdiri dari masyarakat yang dianggap rendahan dan buangan. Sesuai dengan nama pejudi, aktivitas bisnis Bakuto sebagian besar merupakan bisnis judi yang mana merupakan aktivitas ilegal. 

Yakuza memiliki struktur organisasi yang rigid dimana bawahan harus hormat dan taat pada setiap perintah dan aturan atasan.  Ketua tertinggi pada Yakuza biasa disebut sebagai Oyabun (Father) dan semua pengikut disebut sebagai Kobun (Children).  Terdapat hirarki pada Kobun dengan kepemimpinan paling tinggi pada Kobun adalah Saiko Komon (Senior Advisor), Wakagashira (First Lieutenant), dan Shateigashira (Second Lieutenant). Ketiga jabatan tersebut berada persis di bawah Oyabun,

Baca juga: Pro dan Kontra Wacana Kebijakan Penggunaan Kompor Listrik: Apakah Solusi yang Efektif Mengatasi Oversupply Listrik?

Dalam praktiknya, Yakuza banyak melakukan praktik bisnis baik legal maupun ilegal. Mafia ini banyak mendapatkan pundi-pundi uang dari berbagai bisnis yang dijalaninya. Yakuza memiliki beberapa bisnis ilegal seperti penyediaan prostitusi dan pornografi, perjudian, narkoba, dan juga senjata. Tak hanya bisnis ilegal, Yakuza juga memiliki beberapa bisnis legal yang dijalaninya antara lain real estate, konstruksi, valuta asing, IT, bongkar muat, restoran, transportasi, stock exchange speculation, dan pariwisata. Adanya bisnis legal ini merupakan strategi Yakuza agar bisa menutupi segala macam bisnis ilegalnya sehingga bisa terbebas dari penyelidikan polisi.

Yakuza juga melakukan banyak kerjasama dengan berbagai perusahaan di Jepang, Namun mereka juga sering melakukan berbagai pemerasan dan penipuan terhadap beberapa perusahaan sehingga banyak yang menghindarinya. Mereka bisa mengancam para pemilik saham, merusak properti, menculik, atau bahkan mengungkapkan rahasia atau skandal perusahaan dan juga meracuni produk yang dihasilkan oleh perusahaan makanan.

Disisi lain Yakuza juga berguna dalam menegakkan sistem dango dari kolusi tender, memastikan bahwa tidak ada perusahaan luar yang mendapatkan tawaran lebih murah dari yang disepakati sebelumnya oleh kartel industri konstruksi. Di pasar saham sendiri, yakuza juga berperan dalam menaikkan harga saham suatu perusahaan secara singkat sehingga mendapatkan keuntungan yang besar.

Baca juga: Peluncuran Uang Baru Emisi 2022: Alasan BI dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia

Pengaruh terhadap Perekonomian Jepang

Seperti yang kita ketahui, jepang merupakan 10 besar negara dengan perekonomian yang maju. Kemajuan yang diperoleh oleh Jepang tentu bukan merupakan hal yang mudah. Pasca perang dunia II, Jepang mulai kembali menata kembali perekonomiannya yang hancur, dengan berpusat pada sumberdaya manusia yang terkenal berkualitas, rajin, dan dapat bersaing dengan negara lain. Faktor yang menjadikan Jepang memiliki perekonomian yang maju, salah satunya adalah  peranan yakuza yang melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dan kerjasama ini menghasilkan banyak devisa bagi jepang. Yakuza dapat mengisi celah yang tidak dapat dilakukan oleh banyak pemangku kebijakan. Dalam hal penguatan secara internal, Yakuza dapat menyatukan banyak unsur di masyarakat, seperti birokrat, militer, dan juga politisi. 

Peranan yakuza dalam perekonomian jepang, dapat dijelaskan dengan istilah "four finger economy". Masuknya yakuza dalam perekonomian diawali dengan perseteruan antara pengambil kebijakan dan lemahnya perekonomian. Yakuza hadir di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan pinjaman dana kepada masyarakat, serta memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Dalam praktik pinjam meminjam uang, yakuza meminjamkan banyak dana ke masyarakat kalangan bawah, hingga perusahaan besar yang tengah diambang kebrangkutan.

Pengaruh terhadap Global

Istilah yakuza tidak hanya dikenal baik oleh masyarakat jepang, tapi juga dikenal oleh masyarakat internasional. Hal ini tidak terlepas dari transaksi gelap yang dilakukan oleh yakuza dengan mafia di dunia internasional. Yakuza juga memiliki pengaruh terhadap negara lain. Sebagai contoh, Departemen keuangan Amerika Serikat (AS), pada tahun 2013 memberi tekanan kepada Yakuza, yamaguchi-gumi dengan tujuan agar mengupayakan perlindungan sistem finansial sehingga menjauhkan pencucian uang di AS. selain itu, yamaguchi-gumi memiliki koneksi politis dengan pengusaha dan birokrat setempat, hal ini bertujuan penghindaran hukuman penjara, pertahanan bisnis dan penghindaran pengecekan dan pertanyaan-pertanyaan petugas bea cukai. Di China, di daerah sepanjang sungai Yangtze ditemukan banyak investasi yang dilakukan oleh yakuza.

Apa Pendapat Masyarakat dan Pemerintah Jepang 

Meskipun Yakuza merupakan organisasi kriminal, kepolisian bekerjasama dengan membocorkan informasi mengenai pergerakan polisi, razia tempat perjudian, bar-bar, dan tempat bisnis lainnya, dan meminta uang imbalan agar tempat tersebut tidak diperiksa. Uang yang dikeluarkan tidak seberapa dibanding bila tempat bisnis yakuza terkena razia. Oleh karena itu, razia ini dianggap hanya sebagai tindakan sia-sia oleh masyarakat. Masyarakat Jepang yang tidak setuju dengan keberadaan Yakuza, berusaha untuk tidak memiliki hubungan satu sama lain. Namun, sering kali mereka tidak dapat menghindar. Bukan hanya karena posisi Yakuza sebagai organisasi kriminal Jepang yang ditakuti, namun ada juga keterkaitannya dengan penegak hukum maupun sistem hukum yang ada di Jepang. 

Faktor yang mendorong masyarakat tidak dapat lepas dari pengaruh Yakuza adalah kekurangan fasilitas hukum seperti pengacara, kurangnya dukungan dalam penegak hukum, tingginya biaya yang dibutuhkan untuk pengajuan gugatan, dan lemahnya penegak hukum. kondisi itu membuat posisi Yakuza di masyarakat berperan sebagai pekerja "hukum" terutama dalam kasus yang berhubungan dengan penyelesaian perselisihan. Bila menggunakan jasa polisi atau pengadilan, maka akan membutuhkan waktu yang lama dan merepotkan. Masyarakat Jepang menganggap bukan hal yang buruk bila meminta Yakuza untuk mendapatkan kontrak, menagih utang, atau menyelesaikan perselisihan dengan kekerasan. Keberadaan Yakuza yang terbuka dan diterima di masyarakat, dapat digunakan untuk membuka usaha yang mereka gunakan untuk menutupi bisnis ilegal mereka di balik usaha tersebut.

Selain itu, Yakuza juga berperan sebagai polisi alternatif di Jepang. Yakuza menjaga keamanan wilayahnya. Bila ada penjahat yang membuat masalah, Yakuza terlebih dahulu menyelesaikan masalah sebelum polisi mengetahuinya. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab angka kejahatan di Jepang sangat rendah. Yakuza juga menghormati pihak kepolisian sebagai penegak hukum, ketika terjadi pertikaian antar kelompok Yakuza, Yakuza yang bersalah akan menyerahkan diri ke kantor polisi setempat. Berbeda dengan Amerika yang berusaha menghapus organisasi kriminal, Pemerintah Jepang lebih bertindak ke penahanan dan pengarahan Yakuza ke aktivitas yang tidak melanggar hukum. 

Walaupun begitu, mungkin ada ratusan ribu warga Jepang yang menjadi korban kekerasan atau intimidasi yakuza setiap tahun, polisi seringkali tidak terlalu membantu. Kerugian ekonomi sering dialami oleh mereka yang berhadapan dengan yakuza selama perselisihan sipil. Karena praktik keterlibatan yakuza, biaya untuk arbitrase tersebut lebih tinggi daripada jika mereka tidak ada. Oleh karena itu, sekali lagi lapisan terlemah dari masyarakat Jepang yang akhirnya menanggung biaya toleransi yakuza. Ini mencerminkan kegagalan fungsional sistem hukum dan politik negara. Pada akhirnya, kegagalan ini akan menyebabkan erosi legitimasi lebih lanjut bagi otoritas publik dan mereka yang berkuasa di mata masyarakat menengah ke bawah..