Yakuza: Antara Kriminal, Bisnis, dan Ekonomi

Peranan yakuza dalam perekonomian jepang, dapat dijelaskan dengan istilah "four finger economy". Masuknya yakuza dalam perekonomian diawali dengan perseteruan antara pengambil kebijakan dan lemahnya perekonomian. Yakuza hadir di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan pinjaman dana kepada masyarakat, serta memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Dalam praktik pinjam meminjam uang, yakuza meminjamkan banyak dana ke masyarakat kalangan bawah, hingga perusahaan besar yang tengah diambang kebrangkutan.

Pengaruh terhadap Global

Istilah yakuza tidak hanya dikenal baik oleh masyarakat jepang, tapi juga dikenal oleh masyarakat internasional. Hal ini tidak terlepas dari transaksi gelap yang dilakukan oleh yakuza dengan mafia di dunia internasional. Yakuza juga memiliki pengaruh terhadap negara lain. Sebagai contoh, Departemen keuangan Amerika Serikat (AS), pada tahun 2013 memberi tekanan kepada Yakuza, yamaguchi-gumi dengan tujuan agar mengupayakan perlindungan sistem finansial sehingga menjauhkan pencucian uang di AS. selain itu, yamaguchi-gumi memiliki koneksi politis dengan pengusaha dan birokrat setempat, hal ini bertujuan penghindaran hukuman penjara, pertahanan bisnis dan penghindaran pengecekan dan pertanyaan-pertanyaan petugas bea cukai. Di China, di daerah sepanjang sungai Yangtze ditemukan banyak investasi yang dilakukan oleh yakuza.

Apa Pendapat Masyarakat dan Pemerintah Jepang 

Meskipun Yakuza merupakan organisasi kriminal, kepolisian bekerjasama dengan membocorkan informasi mengenai pergerakan polisi, razia tempat perjudian, bar-bar, dan tempat bisnis lainnya, dan meminta uang imbalan agar tempat tersebut tidak diperiksa. Uang yang dikeluarkan tidak seberapa dibanding bila tempat bisnis yakuza terkena razia. Oleh karena itu, razia ini dianggap hanya sebagai tindakan sia-sia oleh masyarakat. Masyarakat Jepang yang tidak setuju dengan keberadaan Yakuza, berusaha untuk tidak memiliki hubungan satu sama lain. Namun, sering kali mereka tidak dapat menghindar. Bukan hanya karena posisi Yakuza sebagai organisasi kriminal Jepang yang ditakuti, namun ada juga keterkaitannya dengan penegak hukum maupun sistem hukum yang ada di Jepang. 

Faktor yang mendorong masyarakat tidak dapat lepas dari pengaruh Yakuza adalah kekurangan fasilitas hukum seperti pengacara, kurangnya dukungan dalam penegak hukum, tingginya biaya yang dibutuhkan untuk pengajuan gugatan, dan lemahnya penegak hukum. kondisi itu membuat posisi Yakuza di masyarakat berperan sebagai pekerja "hukum" terutama dalam kasus yang berhubungan dengan penyelesaian perselisihan. Bila menggunakan jasa polisi atau pengadilan, maka akan membutuhkan waktu yang lama dan merepotkan. Masyarakat Jepang menganggap bukan hal yang buruk bila meminta Yakuza untuk mendapatkan kontrak, menagih utang, atau menyelesaikan perselisihan dengan kekerasan. Keberadaan Yakuza yang terbuka dan diterima di masyarakat, dapat digunakan untuk membuka usaha yang mereka gunakan untuk menutupi bisnis ilegal mereka di balik usaha tersebut.

Selain itu, Yakuza juga berperan sebagai polisi alternatif di Jepang. Yakuza menjaga keamanan wilayahnya. Bila ada penjahat yang membuat masalah, Yakuza terlebih dahulu menyelesaikan masalah sebelum polisi mengetahuinya. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab angka kejahatan di Jepang sangat rendah. Yakuza juga menghormati pihak kepolisian sebagai penegak hukum, ketika terjadi pertikaian antar kelompok Yakuza, Yakuza yang bersalah akan menyerahkan diri ke kantor polisi setempat. Berbeda dengan Amerika yang berusaha menghapus organisasi kriminal, Pemerintah Jepang lebih bertindak ke penahanan dan pengarahan Yakuza ke aktivitas yang tidak melanggar hukum. 

Walaupun begitu, mungkin ada ratusan ribu warga Jepang yang menjadi korban kekerasan atau intimidasi yakuza setiap tahun, polisi seringkali tidak terlalu membantu. Kerugian ekonomi sering dialami oleh mereka yang berhadapan dengan yakuza selama perselisihan sipil. Karena praktik keterlibatan yakuza, biaya untuk arbitrase tersebut lebih tinggi daripada jika mereka tidak ada. Oleh karena itu, sekali lagi lapisan terlemah dari masyarakat Jepang yang akhirnya menanggung biaya toleransi yakuza. Ini mencerminkan kegagalan fungsional sistem hukum dan politik negara. Pada akhirnya, kegagalan ini akan menyebabkan erosi legitimasi lebih lanjut bagi otoritas publik dan mereka yang berkuasa di mata masyarakat menengah ke bawah..