Kalau Arkeolog dan Jurnalis Jadi "Menteri Keuangan" RT

Sebenarnya saya tidak ada kompetensi menjadi bendahara. Maklum kuliah saya di arkeologi atau purbakala, lalu sering bertualang ke hutan dan gunung. Apalagi kemudian menjadi jurnalis atau wartawan. Juga penulis dan penyunting.

Pokoknya pekerjaan saya bersifat inovatif dan kreatif. Bukan bekerja rutinitas di belakang meja. Bekerja dalam sunyi, yang penting hasilnya kelihatan. Saya menulis artikel di media cetak dan media daring, bahkan buku. Termasuk menulis di Kompasiana ini.

Suasana rapat pengurus RT dengan pengurus RW (Sumber: Dokpri)

Rapat RW

Saya menggantikan bendahara sebelumnya yang mengundurkan diri. Semula saya tidak bersedia setelah dihubungi Pak RT. Namun karena tidak ada yang mau yah terpaksa. Meskipun tidak berlatar ekonomi atau akunting, kalau cuma mencatat dan menghitung iuran warga sih bisa. Kalau ditanya debet, kredit, atau neraca, itu saya bingung. Begitu pula kalau membuat laporan di Excel. Selain itu sebagai "Menteri Keuangan" di RT 007/012 Kel. Kelapa Gading Timur saya tidak memiliki m-banking. Warga yang membayar iuran secara transfer, ditujukan ke rekening RT yang dipegang Pak RT. Warga yang membayar secara tunai, setor ke saya. Dari 11 RT yang ada di RW 012, RT saya paling banyak memperoleh iuran bulanan yakni sekitar Rp 30 juta. Namun pengeluaran pun cukup besar seperti untuk tip Linmas dan tip petugas kebersihan. RT lain paling banyak dapat Rp 16 juta, malah ada yang cuma satu digit.

Selain rumah, RT pun menarik iuran dari ruko. Dalam menarik iuran, RT dibantu oleh seorang Linmas. Bayangkan, kalau menarik sendiri dengan mendatangi rumah dan ruko. Bisa-bisa pengurus RT tidak bisa mencari nafkah. Maklum pengurus RT pekerjaan utamanya adalah mencari nafkah buat keluarga. Jadi pekerjaan sosial kalau boleh disebut begitu. Cuma pengurus RT dibebaskan dari pembayaran iuran bulanan saja yang besarnya tidak seberapa. Yah hitung-hitung gaji bulanan yang jauh sekali dari UMR Provinsi.

Dahan yang rimbun dan menjuntai menutupi lampu penerangan jalan dan CCTV (Sumber: Dokpri) 

Ternyata menjadi "Menteri Keuangan" tidak mudah. Maklum, dari sehari-hari mengurus huruf, sekarang mengurus angka. Bukan hanya menyetor iuran warga ke RW tapi juga ada hal-hal lain. Membuat laporan, pertama kali saya bingung. Biasa menulis artikel, sekarang menghitung bagian RT dan RW berdasarkan besar iuran. Soalnya di RT saya ada beberapa jenis besar iuran tergantung ukuran rumah/ruko.

Belum lagi kalau ada yang menunggak, meskipun dimaklumi karena kemungkinan warga tersebut memiliki kesulitan ekonomi. Yang repot kalau ada pengontrak rumah yang kemudian pindah tanpa sepengetahuan pengurus RT. Saya sebenarnya sudah mengusulkan pemutihan sewaktu rapat RW. Namun selera RW berbeda, jadi sampai kini masih menggantung. Mana mungkin RT menagih kepada si pengontrak atau si pemilik rumah.

Pengurus RT yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara pun tidak sempat bekerja penuh. Soalnya prioritas utama tentu menafkahi keluarga. Saya pun bekerja sebisanya saja, yang penting tidak makan uang warga. Itu pun kadang tersandera karena setiap tanggal 10 dan tanggal 20 harus setor iuran ke RW.  Tanggal 10 setor iuran warga dan tanggal 20 setor iuran ruko. Yah terkadang terlambat 1-2 hari, terutama ketika saya ada aktivitas di luar.

Pernah saya diajak kegiatan di luar kota selama seminggu pada tanggal 7-14. Waduh waktunya mengambil jatah waktu setoran setiap tanggal 10. Akhirnya saya batalkan rencana kegiatan itu. Nah begitulah pengorbanan sehingga saya tidak jadi memperoleh penghasilan.

Cuma dua pohon yang dipangkas dengan alasan ketiadaan truk pengangkut dan kesulitan tempat pembuangan (Sumber: Dokpri) 

Pemangkasan pohon

Menjadi pengurus RT sering menerima laporan atau pengaduan dari warga, terutama tentang kinerja RW. Ada beberapa uneg-uneg warga yang cenderung negatif. Saya amati memang respon RW 012 terhadap pengaduan warga sangat lamban. Salah satunya tentang pemangkasan pohon. Seingat saya sejak lama pemangkasan pohon di lingkungan saya tidak pernah tuntas. Mertua saya yang meninggal pada 2021 pernah menggerutu soal dahan pohon yang kemudian patah pas di depan pintu pagar rumah. Untung waktu itu beliau sudah masuk rumah. Memang ada pemangkasan, paling-paling 1-2 pohon. Setelah itu petugas tidak datang lagi. Nanti lagi, kata petugas. Padahal untuk pemangkasan itu RT mengeluarkan sejumlah biaya untuk makan siang dan kopi.

Pernah beberapa RT bersama pengurus RW mendatangi kantor kecamatan. Menurut kecamatan, yang berwenang memangkas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara. Info dari Dinas, truk pengangkut cuma dua dan terkendala tempat pembuangan.

Sejak beberapa bulan lalu, baru sekitar enam pohon yang dipangkas. Selebihnya, masih belasan lagi, justru semakin rimbun. Pohon-pohon yang rimbun itu menutupi lampu penerangan jalan dan pandangan CCTV. Beberapa bagian jalan, terutama dekat kantor kelurahan, terasa gelap kalau malam hari.  Bukan itu saja, pohon-pohon itu sudah berusia lebih dari 40 tahun sehingga dahan-dahannya rawan tumbang. Sungguh berbahaya apabila menimpa manusia atau kendaraan. Kalau benar ada kejadian, siapa yang akan memberikan kompensasi terhadap kerusakan? 

Entah sampai kapan pohon-pohon yang rimbun ini akan dipangkas. Semoga tidak menunggu sampai ada korban jiwa atau harta.***