Beberapa hari lalu terbit buku berjudul Memoar Mr. Assaat Datuk Muda (Perannya dalam Mempertahankan Eksistensi Republik Indonesia Tahun 1949-1950). Buku ini memiliki ketebalan 120 halaman. Penulisnya Nur Fajar Absor. Saat ini Fajar menjadi dosen di Program Studi Pendidikan Sejarah Uhamka. Ia aktif pula di Kelompok Pemerhati Budaya dan Museum Indonesia (KPBMI).
Nama Assaat (1904-1976) hanya sesekali disebut dalam sejarah Indonesia. Namun perannya sangat besar, terutama pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS).
Menurut Fajar, terbentuknya RIS berawal dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dibuka pada 23 Agustus 1949 di Belanda. Peserta KMB adalah RI, BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg/Pertemuan Umum untuk Musyawarah Federal), dan Belanda. Â
Selama berlangsungnya KMB, disusun Konstitusi RIS oleh delegasi RI yang dipimpin Moh. Hatta dan delegasi BFO yang dipimpin Sultan Hamid II. Rancangan itu ditandatangani di dalam Piagam Persetujuan Konstitusi RIS oleh 16 orang yang mewakili semua negara dan daerah bagian dari RIS pada 29 Oktober 1949.
Sidang KMB, menurut Fajar, ditutup pada 2 November 1949. Salah satu poin penting yang dicapai dalam KMB adalah penyerahan kedaulatan yang selambat-lambatnya diadakan pada 30 Desember 1949.
Di RI hasil-hasil KMB diajukan kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Rapat pleno KNIP diadakan pada 7 Desember 1949. Akhirnya pada 15 Desember 1949 KNIP menerima Induk Persetujuan KMB.
Pada 17 Desember 1949 Sukarno diambil sumpah sebagai Presiden RIS. Keesokan harinya Moh. Hatta terpilih sebagai Perdana Menteri RIS.
Pada 27 Desember 1949 Ratu Yuliana dan Moh. Hatta membubuhkan tanda tangan di bawah Akta Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan RIS di Amsterdam. Bersamaan dengan itu Sukarno menyerahkan jabatan sebagai Presiden RI kepada Mr. Assaat, yang menjadi Pemangku Jabatan Presiden RI di Yogyakarta.
RIS terdiri atas 16 wilayah negara dan daerah bagian. Wilayah terluas adalah Republik Indonesia dengan daerah Yogyakarta, Banten, Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Pimpinannya Mr. Assaat.
Ke-15 wilayah lain yang menjadi bagian RIS adalah Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banbjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur (halaman 43-44).
Assaat menjadi Ketua KNIP pada 16 Februari 1946 hingga Desember 1949. KNIP adalah cikal bakal Parlemen atau DPR. Ketika Sukarno menjadi Presiden RIS, otomatis Ketua KNIP, yakni Mr. Assaat, Â menjadi Pemangku Jabatan Presiden RI. Ketua KNIP lalu diserahkan kepada Wakil Ketua KNIP, Prawoto Mangkusasmito.
Dalam masa pemerintahan RIS, terjadi gejolak politik. Hampir semua negara dan daerah bagian di dalam RIS, menyatakan ingin menggabungkan wilayahnya ke dalam RI. Karena itu hampir semua negara dan daerah bagian RIS secara resmi dibubarkan oleh Pemerintah RIS dan menggabungkan wilayahnya ke negara RI.
Assaat dan Natsir sempat bersitegang soal bentuk negara. Assaat akhirnya menerima konsep Natsir berupa negara kesatuan. Akhirnya NKRI diproklamasikan oleh Sukarno pada 17 Agustus 1950. Sebelumnya pada 15 Agustus 1950 Presiden Sukarno terbang ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Jabatan Presiden RI, Mr. Assaat.
Di akhir buku, Fajar menulis, "Harus dijadikan pembelajaran sejarah bagi masyarakat Indonesia bahwa terdapat seorang tokoh yang tidak banyak dikenal oleh masyarakat umum, namun memiliki peran yang besar dalam menjaga eksistensi RI pada masa RIS".
Sebenarnya banyak pihak sudah mengusulkan agar Mr. Assaat Datuk Mudo (Pemangku Jabatan Presiden RI) dan juga Sjafruddin Prawiranegara (Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dinobatkan sebagai pahlawan nasional. [Saya dapat sedikit koreksi, ternyata Sjafruddin Prawiranegara pada 2011 ditetapkan menjadi pahlawan nasional]. Apalagi jabatan tersebut setingkat presiden. Dua tokoh ini masih terlupakan. Semoga nanti juga menjadi bagian dari Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di dalam kompleks Istana Bogor.
Buku tulisan Fajar, memang belum sempurna. Tapi cukup untuk menambah wawasan kita tentang saat-saat pemerintahan RIS. Seperti kata Presiden Sukanro, jas merah -- jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah.***
