Lembaga negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, lembaga ini disebut lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Setelah amandemen UUD 1945 disebut lembaga negara dan terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Sampai kini banyak lembaga negara belum memiliki museum. Padahal, keberadaan museum sangat penting karena museumlah tempat yang ideal untuk memamerkan dan menginformasikan seluk-beluk setiap lembaga negara.
Secara global museum didefinisikan sebagai institusi permanen dan nirlaba untuk melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka. Untuk itu museum melakukan berbagai usaha, yakni mengoleksi, mengonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat. Ini semua bertujuan untuk pendidikan (edukasi), penelitian (riset), dan kesenangan (rekreasi). Â Â
Lembaga negara pertama yang memiliki museum adalah DPR. Bahkan DPR ingin mempermodern museumnya. Beritanya santer di media massa beberapa tahun lalu. Itu mengemuka dalam wacana pembangunan gedung baru DPR dengan fasilitas modern. Dikabarkan Museum DPR yang modern, menjadi salah satu dari tujuh proyek pembangunan DPR itu. Museum baru tersebut dirancang dapat memuat 10.000 jenis koleksi barang bersejarah. Rencana pembangunan museum tertuang dalam dokumen laporan rancangan rencana strategis (renstra) DPR 2014-2019.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan, sebagai sebuah bangsa yang menghargai sejarah, Kompleks DPR-RI perlu memiliki museum yang akan berfungsi sebagai tempat dokumentasi DPR. Museum itu akan menampung banyak barang dan foto. Ada pula koleksi naskah dan media interaktif.
Diharapkan pembangunan museum itu menjadi cagar budaya dan saksi sejarah perjalanan DPR dari masa ke masa. Nantinya, dokumen-dokumen hasil kerja DPR akan dipajang dalam museum ini. Renstra tersebut dibahas dalam rapat paripurna di Kompleks DPR awal September 2015 lalu.
Sebenarnya saat ini DPR sudah memiliki museum di lantai II Gedung Nusantara. Namun museum tersebut selalu sepi pengunjung. Paling-paling tamu DPR atau rombongan delegasi masyarakat yang datang ke sana. Prakarsa pembuatan Museum DPR-RI dimulai pada periode DPR 1987---1992, sementara realisasi pembuatan museum diawali dengan pembentukan "Yayasan Museum DPR-RI". Di luar kontroversi yang sering terjadi kepada DPR, keberadaan Museum DPR sangat penting dan perlu dikembangkan.
Di sejumlah negara, Parliament House selalu menjadi objek wisata nasional dan internasional. Mengunjungi tempat ini sangat menarik karena dikemas secara profesional.
Parliament House dilengkapi perpustakaan, kantin, toko cendera mata, dan sebagainya. Jadi tidak ubahnya museum plus. Parliament House di Singapura menjadi penanda budaya yang dikenal luas oleh publik. Sementara Parliament House di Australia memiliki sejumlah ruangan yang terbuka untuk umum. Kita harapkan Gedung DPR akan memiliki banyak ruangan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
Isi Museum DPR harus beragam. Tentu saja harus diawali dengan sejarah Volksraad sebagai cikal bakal DPR masa pra-kemerdekaan. Selanjutnya memasuki masa kemerdekaan. Perlu diinformasikan keberadaan DPR masa KNIP, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Sebagai bahan pembelajaran, jangan ragu-ragu memajang foto-foto atau patung-patung para anggota DPR yang terlibat kasus hukum. Terakhir tentu saja informasi tentang Ketua DPR yang mengundurkan diri karena tersangkut masalah hukum, lalu menjabat lagi setelah memenangkan sidang praperadilan. Setelah menjabat lagi, kena kasus lain dan kini menghuni 'hotel prodeo' di Bandung.
