Jakarta sekarang unik dibandingkan sebelumnya. Lihat saja pilkada 2017 lalu tercatat sebagai pilkada terburuk dalam sejarah pemerintahan. Bukan adu program dalam kampanye, tapi malah menghantam calon lain dengan isu agama. Tim sukses memang berhasil, namun apakah Jakarta bertambah baik?
Tidak. Penulis masih ingat akhir 2017 beberapa pejabat diundang tim sukses gubernur terpilih. Ternyata yang datang dari tim sukses beberapa 'preman' yang cukup berpengaruh. Ujung-ujungnya mudah ditebak, minta jatah 'kekuasaan' terutama parkir.
Penghasilan dari parkir di Jakarta memang menggiurkan. Beberapa tahun lalu pernah terungkap, penghasilan dari parkir menguap banyak. Sebagian besar justru jatuh ke orang-orang tertentu. Sebenarnya sudah ada perbaikan sistem layanan dengan mesin parkir. Namun, sejak akhir 2017 banyak mesin parkir tidak kelihatan lagi di tempat-tempat tertentu. Mesinnya sudah diangkat. Yang tersisa hanya pondasi batu tempat mesin berwarna merah itu tertancap.
Penulis perhatikan banyak drama setelah Jakarta dipimpin gubernur baru. Drama yang belum terselesaikan sejak awal Juli 2018 adalah masalah pencopotan sejumlah wali kota, bupati, dan kepala dinas. Banyak pihak menilai, gubernur memberhentikan pejabat lama tanpa menggunakan cara-cara birokrasi yang benar. Bahkan bukan hanya diberhentikan, mereka dipensiunkan atau belum disalurkan ke instansi mana.
Aroma perlawanan datang dari mereka sebagaimana termuat dalam media-media massa. Ada yang lapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahwa mereka dipensiunkan lewat WhatsApp (WA) atau ditelepon langsung oleh gubernur. Anehnya, mereka belum terima keputusan gubernur yang asli. Surat keputusan pencopotan hanya diterima dalam bentuk salinan. Karena dicopot, beberapa pejabat berada dalam posisi tidak jelas, padahal masa pensiun mereka rata-rata masih setahun lagi.
Apakah mereka dicopot atau dipensiunkan karena kinerja? Beberapa kepala dinas bercerita, sebelum dicopot mereka tidak menerima peringatan apa pun. Bahkan ada yang hanya diberi waktu dua jam untuk mengemasi barang-barang di ruangan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk gubernur. Memang pergantian pejabat di lingkungan birokrasi merupakan hal yang wajar dan hak prerogatif gubernur. Tapi mengapa terjadi 'pengusiran' yang begitu mendadak?
Banyak dari mereka ternyata dipensiunkan sebelum usia dan waktu pensiun. Selain itu belum diberi tahu secara lisan maupun tertulis. Â Anehnya pejabat sementara atau Plt. sudah dikasih SK untuk 'mengusir' pejabat lama dan duduk di 'kursi panas'. Jadi selama ini antara pejabat lama dan pejabat baru belum ada serah terima jabatan, karena kasus tadi. Anehnya lagi, Plt. yang seharusnya diambil dari level yang lebih tinggi atau setingkat, justru diambil dari level lebih bawah.
Sekali lagi, umumnya pejabat yang dicopot berusia 59 tahun. Jadi belum memasuki masa pensiun. Saya tidak tahu apakah mereka dicopot karena mendukung gubernur sebelumnya atau tidak. Sebagai pejabat lama, saya yakin mereka tahu disiplin soal keuangan, seperti anggaran yang serba elektronik dan transparansi. Mungkin saja sekarang ada kepentingan tertentu, karena anggaran di Jakarta, melonjak dari tahun sebelumnya.
Menurut saya, seharusnya gubernur tidak mengganti pejabat sebelum usia pensiun. Saya rasa kurang etis begitu dicopot tidak diberi jabatan atau pekerjaan. Saya harapkan juga pergantian jabatan bukan karena adanya "wani piro", sebagaimana ditulis di sini.
