KPK telah menetapkan Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai tersangka koruptor. Hal ini tentu saja telah mengejutkan dan membuat shock SBY, sebagai ketua umum dan sesepuh dan pendiri Partai Demokrat (PD). Jero Wacik merupakan menteri ketiga dalam kabinet yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah Andi Mallarangeng dan Suryadharma Ali. Dengan perkataan lain SBY dikelilingi oleh koruptor sepanjang pemerintahannya selama 10 tahun. Dan ironisnya adalah justru masalah korupsi menjadi program utama untuk diberantas.
Menjelang akhir masa jabatannya, SBY akan menuai hasil tuaiannya. Selama 10 tahun memerintah SBY telah berupaya untuk memberantas korupsi. Namun, upayanya hanya sekadar kata-kata belaka. PD yang menjadi partai politik (parpol) pemenang pemilu 2009 ternyata bergelimang korupsi. Yang menjadi pelopor utama adalah Nazaruddin, kemudian disusul oleh Angelina Sondakh, Hartati Murdaya, Anas Urbaningrum, Sutan Bathoegana dan entah siapa lagi yang akan menyusul.
Mungkin SBY sendiri tidak pernah menduga bahwa pada masa akhir tugasnya, yang tinggal dua bulan lagi, masih ada menteri dalam kabinetnya sekaligus kader PD yang terjerat masalah korupsi. Harapan semula agar segala sesuatunya berjalan mulus, ternyata kenyataan berkata lain. Dengan demikian, SBY mengalami kegagalan dalam dua front sekaligus : dalam kabinet dan dalam partainya. Ia gagal membina keduanya. Walaupun bukan sepenuhnya kesalahan berada di pundaknya, namun sebagai pemimpin ia tidak mampu mengendalikan bawahannya. Karena ternyata mutu bawahannya berada dibawah standar idealnya.
Mungkin saja sebagai excuse, SBY dapat menyatakan bahwa karakter masing-masing menteri dan kadernya berada diluar jangkauannya. Tetapi sebagai seorang pemimpin, ia tidak terlepas dari tanggungjawab. Kata orang : tidak ada prajurit yang jelek., yang ada adalah komandan yang jelek. Citra sebuah organisasi akan tercermin dalam sikap dan tingkah laku anggotanya, tetapi tanggungjawab terakhir selalu berada diatas pundak sang pemimpin. Apapun yang terjadi, siapapun yang melakukannya, orang akan menunjuk kepada siapa yang memimpinnya.
Barangkali hal ini merupakan "pelajaran" bagi PDI-P untuk tidak meniru perilaku kader PD. Walaupun tidak bisa dikatakan sebagai partai penguasa, namun PDI-P akan jadi sorotan seandainya ia pun tak mampu mengendalikan kadernya dalam bermain dengan lumpur korupsi yang sangat menggoda para elite politik. Dan untungnya, Joko Widodo (Jokowi) bukan ketua umum PDI-P sehingga tanggungjawabnya hanya sebatas sebagai kader biasa. Namun demikian, apakah ia berani bertindak tegas terhadap menteri yang berasal dari PDI-P yang melakukan korupsi tanpa konsultasi dengan Megawati, barangkali hanya waktu yang akan menentukannya.
