50 Persen Mahasiswa PTN Unggul Harus Warga Jabar.
Begitulah judul dari berita di media Pikiran Rakyat Online. Yang di share oleh teman saya beberapa hari yang lalu di facebook. Saya kira kalau itu hanyalah berita yang ditulis oleh bloger-bloger antah berantah yang sengaja menyebarkan isu ngak jelas seperti biasa, Kali ini saya salah. Pikiran Rakyat di Jawa barat termasuk koran terpercaya dari dulu dan sudah mempunyai nama khususnya di Jawa barat  jadi ini bukan berita hoax, isinya kurang lebih seperti ini:
BANDUNG, (PRLM).-Sebanyak 50 persen mahasiswa yang ada di tiga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Barat (Jabar) harus berasal atau diisi oleh warga Jabar. Cara ini merupakan intervensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi (PT) Jabar yang terendah secara nasional. Angka partisipasi PT di Jabar saat ini baru mencapai 15,19 persen saat target nasional 25 persen.
Pemberlakuan kuota khusus Jabar yang didorong pemprov ini akan berlaku mulai 2014. Tiga universitas yang harus diisi 50 persen oleh warga Jabar yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (Unpad), dan Intitut Pertanian Bogor (IPB). Pernyataan ini dikemukakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Kota Bandung, Rabu (12/9/2013).
Selama ini, meski universitas world class (kelas dunia) seperti ITB, Unpad, dan IPB ada di Jabar tetapi angka partisipasi PT di Jabar masih terendah secara nasional," kata Heryawan.
Dengan adanya kuota khusus ini, pemerintah yakin siswa Sekolah Menangah Atas (SMA) yang raih rangking 1 di Jampangkulon, Pameungpeuk, atau daerah lainnya bisa langsung lulus di PT tersebut. Ini menurut Heryawan menjadi salah satu cara melindungi Jabar. Pemerintah disampaikannya akan bertanggung jawab jika ada beasiswa yang diperlukan.
"Jadi 2018 angka partisipasi kita bisa di atas APK 25 persen. Kalau tidak pakai cara ini, kapan orang Ujung Genteng bisa ke ITB?" kata Heryawan.
Ini link beritanya: Â klik
Sepertinya ide otonomi daerah yang sebenarnya tujuannya baik untuk memajukan daerahnya  itu ada juga yang menyambutnya dengan salah kaprah, banyak sekali keputusan-keputusan kontroversi produk dari kepala daerah-kepala daerah di Indonesia akhir-akhir ini.
Kita semua tentu tau kalau Bapak Ahmad Heryawan ini adalah Gubernur Jawa barat dan Perguruan tinggi-Perguruan tinggi tersebut memang benar ada didaerah Jawa barat. tapi apa benar Perguruan tinggi- Perguruan tinggi itu punya Jawa barat saja yaa? bukankah sudah milik nasional? Terus apakah seorang kepala daerah juga berhak intervensi dalam bidang pendidikan tinggi seperti itu juga?.
Jujur saya awam tentang hal-hal seperti itu. Tapi hanya ada satu yang menganjal dalam pemikiran saya. Wahh jangan-jangan nanti akan ada peraturan tandingan dari Wali kota Bandung juga, gimana kalau dia juga minta jatah 50 persen yang masuk ITB harus orang Bandung saja, bisa jadi kan? atau Gubernur Jawa timur, Jawa tengah dan sultan Hamengkubuono dari Yogyakarta juga membuat aturan yang sama. Minta jatah 50 persen yang masuk ke Perguruan tinggi negri di daerah mereka haruslah orang-orang dari daerah mereka masing-masing. Gimana coba, apa ngak kacau?
