Uji Kepatutan dan Kelayakan Panglima TNI

Sabtu, 6 November 2021 Jenderal Andika Perkasa menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR untuk menjadi Panglima TNI. Berjalan lancar, Komisi 1 DPR sepakat menyatakan Jenderal Andika patut dan layak menjadi Panglima TNI. 

Senin, 8 November 2021, Komisi 1 membawa hasil kesepakatan ke dalam Sidang Paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kita yakin Sidang Paripurna DPR akan menyetujui hasil uji kepatutan dan kelayakan Komisi 1 itu. Dan dalam waktu dekat, Presiden akan melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru. 

Dalam pada itu ada 14 LSM yang menolak Jenderal Andika menjadi PanglimaTNI dengan berbagai alasan. Keberatan ke 14 LSM itu tidak akan mempengaruhi DPR mengubah keputusannya. Penolakan mereka hanya menjadi catatan bagi Jenderal Andika bahwa ada sekelompok kecil masyarakat yang beda pendapat dengan bagian besar rakyat yang diwakili oleh DPR.

Perlu diperhatikan pendapat sejumlah pengamat bahwa ke depan, penetapan Panglima TNI tidak perlu lagi melalui DPR , langsung ditunjuk oleh Presiden seperti dulu. Sebab selama ini calon tunggal yang diajukan oleh Presiden, semuanya diterima DPR dan lulus uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu Indonesia sebaiknya membanding dengan negara-negara lain. Apa seorang calon Panglima Angkatan Bersenjata harus diuji terlebih dulu oleh DPR, Kongres atau apapun juga namanya. Kalau sebagian besar negara menjadikan penetapan seorang Panglima Angkatan Bersenjata sepenuhnya urusan eksekutif, mengapa pula legislatif ikut repot?