Kriminalisasi Komisi Yudisial, Konstitusi Tiada Arti

Masih jelas dalam ingatan publik bahwa apa yang dilakukan Bareskrim Polri kepada Komisi Yudisial, mirip dengan yang kisru Polri vs KPK. Mirip ajang unjuk kepolehan, unjuk kedigdayaan antar lembaga penegak hukum. Mafhum kiranya bila langkah Polri ini dipandang oleh publik sebagai arogansi. Arogansi kelompok yang kebetulan sedang berkuasa di tubuh Polri demi menjaga eksistensi kelompok.

Rupa-rupanya Polri sebagai institusi penegak hukum semacam sedang mengalami abuse of power, yaitu ketika institusi Negara justru jadi kendaraan untuk melegalkan maneuver dan arogansi personal. Sebagai warga negara tentu kita semua ingin melihat Polri tampil elegan sesuai amanat reformasi. Bukan seperti yang sedang dipertontonkan saat ini. Sebenarnya dalam beberapa tahun belakangan, pelayanan Polri di masyarakat cukup baik. Ada peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan citra Polri. Namun rangkaian aksi gagah-gagahan petinggi Polri justru membuat citra Polri semakin terpuruk.

Publik mulai hilang kepercayaan kepada Polri. Gonjang ganjing ini perlu disikapi seksama oleh Presiden RI. Joko Widodo punya kewenangan tertinggi, pemengan amanat rakyat sepenuhnya. Bahwa mediasi harus dilakukan agar kisruh ini tidak berkepanjangan. Publik tidak mau diombang-ambingkan oleh arogansi personal yang menggunakan institusi. Publik sudah capek. Sudah lelah.

Harapan publik yang tersisa adalah Presiden RI menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Menyelamatkan Polri dan Menyelamatkan KOmisi Yudisial. Agar agenda-agenda kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Nawa Cita bias segera di laksanakan. Publik ingin segera sibuk, terlibat dan merasakan manfaat dari program Nawa Cita tersebut. Bukan malah dibikin pusing oleh kisruh yang justru kontra produktif.

Atau mungkin, ada person-person di dalam tubuh Polri yang ingin melihat Joko Widodo gagal? Karena sesungguhnya bila Jokowi gagal, maka sejatinya bangsa-negara inilah yang gagal. Rakyat yang sengsara.

 

Ambon, 14 Juli 2015