Polemik Terus Dipelihara, Cermin Buruknya Koordinasi Pemerintah

Tak terasa hari ini merupakan hari ke-100 kabinet Indonesia Maju bekerja. Beberapa menteri sudah ngegas seperti Menteri BUMN Erick Thohir dan Mendikbud Nadiem Makarim. 

Pekerjaan infrastruktur yang digawangi Menteri PUPR pun sudah mulai ngebut untuk mengejar target terutama menjelang kepindahan ibukota ke wilayah Kaltim.

Namun sayangnya perseteruan kubu kampret dan cebong tak kunjung reda. Polemik yang terjadi antara Anies Baswedan dengan Jokowi beserta para menterinya seperti terus dipelihara. 

Polemik pertama tentu penanganan masalah banjir yang tak pernah tuntas sejak zaman dulu kala, bahkan semakin menghebat kala hujan lebat mengguyur ibukota setengah hari penuh.

Polemik yang awalnya terjadi antar dua kubu capres bergeser menjadi Anies vs Jokowi setelah Prabowo merapat masuk dalam kabinet. Perseteruan tetap dipelihara antara kubu penguasa dengan kubu oposisi, hanya berubah tokoh sentralnya saja. 

Sosok Anies dianggap tepat untuk head to head melawan Jokowi, sekaligus curi start menjelang pilpres 2024 karena di kubu penguasa belum ada tokoh yang ditonjolkan untuk maju sebagai capres.

Pertempuran dimulai dengan saling tuding antara Anies dengan Basuki yang notabene mewakili Jokowi terkait naturalisasi vs normalisasi kali Ciliwung yang ditengarai menjadi penyebab banjir tak kunjung surut.

Anehnya polemik tersebut tampak dibiarkan bahkan semakin dibakar oleh para netizen di kedua kubu. Bahkan ketika tampil di mediapun mereka berdua terang-terangan saling tunjuk satu sama lain siapa yang paling bertanggung jawab atas penanganan Ciliwung.

Belum reda kasus banjir, muncul kasus pemotongan pohon di Monas. Lagi-lagi Anies kembali berseteru dengan Basuki mengenai siapa yang lebih berwenang menata Monas. 

Mensesnegpun ikut-ikutan dengan mengatakan bahwa penataan Monas termasuk dalam wewenangnya dan Gubernur harus berkoordinasi terlebih dahulu sebelum bertindak.

Masing-masing pihak seolah berlomba unjuk kewenangan bila menguntungkan pihaknya dan saling melempar kewenangan bila merugikan. Tampak tidak ada keinginan untuk bersinergi membangun bersama antara pemerintah pusat dengan daerah.