Â
Ambon, INFO_PAS - Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Maluku menggelar rapat pembahasan Rencana Tindak Lanjut (RTL) hasil kegiatan Pembinaan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (Bintorwasdal) di 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Kota Ambon, Selasa (07/6). Berlangsung di ruang rapat Divpas Maluku, pembahasan selama dua hari yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Maluku, Saiful Sahri, akhirnya rampung.
Kadivpas Maluku dalam keterangannya menjelaskan bahwa pembahasan RTL hasil Bintorwasdal merupakan langkah terukur Kanwil Kemenkumham Maluku melalui Divisi Pemasyarakatan untuk melakukan pembenahan di UPT Pemasyarakatan. "Tujuan dilakukan Bintorwasdal adalah untuk pembenahan sehingga harus ada tindak lanjutnya, dan itu yang kita bahas selama dua hari ini," terangnya. Menurut Saiful, setiap pelaksanaan monitoring di UPT harus diikuti dengan rencana tindak lanjutnya baik untuk jangka pendek, jangka menengah bahkan untuk jangka panjang.
Pada pembahasan hari kedua ini, jajaran Divpas Maluku membahas RTL hasil Bintorwasdal untuk 5 UPT tersisa yakni Rutan Ambon, Lapas Perempuan Ambon, LPKA Ambon, Bapas Ambon dan Rupbasan Ambon. Sementara untuk Lapas Ambon telah diselesaikan sehari sebelumnya. Dengan mengacu pada instrumen Standar Intelijen Pemasyarakatan, setiap poin penilaian pada 4 pilar penyelenggaraan pemasyarakatan yakni Registrasi Kalsifikasi, Perawatan dan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana dan Keamanan dibahas secara bersama sebelum diputuskan RTLnya tentu dengan tetap memperhatikan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
"Outputnya harus jelas, kurangnya dimana, kendalanya apa, solusinya bagaimana, harus terukur ketika disampaikan ke UPT untuk dilaksanakan," imbau Saiful. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau pelaksanaan hasil RTL yang disampaikan ke UPT sehingga upaya pembenahan yang digaungkan oleh Kanwil Kemenkumham Maluku benar-benar terlaksana. (KL)
