Kekhawatiran petani bakal menjerit karena kelangkaan pupuk subsidi akhirnya menjadi kenyataan. DPR pun ramai-ramai meminta agar persoalan data terkait peta sebaran dan areal lahan pertanian segera dibenahi.
"Jadi Oktober ini adalah tepat satu tahun kami dilantik dan pertama saya masuk ke Komisi IV DPR ini, mungkin masih ingat, saya sudah meminta peta sebaran dan data (pertanian) itu. Sebab permasalahan kita sampai hari ini terlalu banyak manipulasi data dalam bentuk apapun," kata Anggota Komisi IV DPR Rizky Aprilia, dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian, BUMN Holding Pupuk Indonesia, dan Deputi Menko Perekonomian, Senin (5/10/2020).
Perlu diketahui, persoalan data ini sebenarnya sudah jauh hari diingatkan oleh Menteri Pertanian periode 2014-2019 Andi Amran Sulaiman kepada penggantinya Syahrul Yasin Limpo terkait data luas lahan sawah tahun 2018 yang berkurang lebih dari 1 juta hektar dari tahun sebelumnya.Â
Pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional melalui Keputusan Menteri Nomor 399/KEP-23.3/X/2018 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018 seluas 7.105.145 hektar.Â
Berdasarkan data itu, luas sawah menurun hingga kurang lebih satu juta hektar dibandingkan tahun 2016. Data ini pula yang kemudian menjadi rujukan untuk penetapan alokasi pupuk subsidi ke petani Tahun 2020.
Amran saat itu sudah mengingatkan, data yang keliru bakal berimbas ke petani. Jika tidak diberesin, akan ada dua juta petani yang berpotensi tidak mendapatkan pupuk subsidi pada 2020 dan dapat berimbas kepada pangan nasional di 2021.
 "Kemarin data yang diambil BPS (Badan Pusat Statistik) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) disahkan, dan setelah dikroscek tim lembaga ternyata 92 persen sampel yang diambil salah. Kalau ini terjadi karena anggarannya sudah diketuk, nanti dampaknya tahun 2021. Pupuknya tidak disalurkan 600.000 hektar. Kalau itu terjadi, 2 juta orang tidak kebagian pupuk subsidi," warning Amran.
Kembali ke Rizki. Politisi perempuan PDI Perjuangan ini menilai ada persoalan data pertanian yang harusnya bisa diberesin bersama-sama. Sayang, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo lebih memilih banyak melakukan kegiatan selebrasi daripada menuntaskan persoalan petani di lapangan.
"Saya dari Sumsel, daerah kami kaya, sawah kami luas tapi banyak tidak terdata. Saya ceritakan bagaimana di Musi Banyuasin dan Banyuasin, tapi pemerintah lebih hobi selebrasi daripada melihat langsung apa yang terjadi di bawah. Selebrasi atas yang sukses. Yang tidak sukses bagaimana?," katanya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah terbuka dengan DPR untuk bersama-sama mencari solusi ini. Rizki sendiri mengaku lebih percaya data di lapangan daripada data yang dikemas seperti hendak berdagang.Â
"Kami konsisten perjuangkan nasib para petani. Makanya teman-teman di Komisi IV bersepakat untuk hapus air mata petani. Karena itu dengan segala rasa hormat, (pemerintah) turunlah ke lapangan. Berhenti melakukan yang sifatnya hura-hura," tambah Rizki.
