Menurut Jeffrey Week, identitas berkaitan dengan rasa memiliki, kesamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Jeffrey Week memandang bahwa identitas itu penting bagi setiap individu maupun bagi suatu kelompok atau organisasi, dan identitas politik dapat terbentuk melalui ikatan kultural dalam masyarakat. Identitas ini dapat berupa upaya untuk mewujudkan kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan. Dan di dalam politik, identitas sangat diperlukan karena untuk melihat sejauh mana identitas itu digunakan dalam partisipasi politik. Karena Indonesia adalah negara yang beragam, maka setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat dipastikan memiliki identitasnya masing-masing (Lestari, 2018). Identitas adalah kemampuan manusia untuk menjabarkan tentang "apa" dan "siapa" dirinya dan merupakan hal yang mendasar sebagai manusia untuk memiliki identitas.
Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia atau ilmu yang menggambarkan manusia melalui ilmu sosial, hayati atau alam, dan humaniora. Antropologi bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai makhluk sosial (Lase, 2019). Maka dari itu, antropologi ini erat kaitannya dalam membicarakan mengenai identitas manusia. Karena setiap manusia atau kelompok manusia pasti memiliki identitasnya tersendiri, dan kali ini penulis mengkaitkan bagaimana antropologi memandang identitas manusia sebagai makhluk yang berpolitik.
ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan bagian dari pelaku politik. Politik sebagai identitas merupakan penjabaran dari identitas seseorang di dalam politik yang dianut oleh dirinya untuk menuntun arah jalan politiknya. Politik sebagai identitas adalah pengertian dari jati diri atau pendirian suatu individu atau kelompok dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sudah disepakati bersama. Identitas menjadi elemen yang tak terpisahkan yang berada pada kehidupan manusia, karena identitas merupakan unsur sentral yang kemudian membentuk cara berinteraksi sosial. Menurut Jeffrey Week, politik identitas berkaitan dengan belonging, di mana setiap individu mempunyai persamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya.
Pada artikel ini, segala bentuk informasi dan data-data diambil menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, juga ditambah dengan pendekatan melalui metode studi pustaka. Metode pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami dan mendapatkan data atau informasi sosial secara detail berupa deskripsi dan kata-kata untuk menjabarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ilmu yang sedang diteliti, berupa wawancara, analisis dokumen, dan observasi ke lapangan (Fadli, 2021). Juga, pendekatan dengan metode studi pustaka dengan teknik pengumpulan data melalui berbagai bantuan material seperti
sumber artikel, jurnal, buku-buku, dan lain-lain yang dapat menunjang pengumpulan sumber informasi dan data, lebih lanjutnya diolah guna mencari jawaban atas permasalahan atau penelitian yang sedang dikaji (Asmendri, 2020).
Hasil yang penulis dapatkan mengenai tinjauan perspektif ASN mengenai politik sebagai identitas adalah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu yang penulis wawancarai adalah sekretaris Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, menurutnya identitas disesuaikan dengan profesi mereka yaitu sebagai ASN yang mempunyai tugas untuk melaksanakan instruksi pimpinan teratas serta melayani kepentingan publik.
"Kalau memang dihubungkan dengan tugas dan tanggung jawab saya mungkin di sini barangkali lebih fokus kepada peningkatan kualitas pelayanan publik, ya. Khususnya di Kecamatan Tawang karena memang setiap sebagaimana yang dituntutkan oleh pemerintah bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," tuturnya.
Selain itu, mengingat identitas ASN adalah memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat, dan karena memang peraturan pada Undang-Undang menegaskan bahwa kewajiban ASN adalah untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan tetap netral. Bagi seorang ASN, identitas politik yang melekat pada dirinya tidak lebih dari sekadar bagaimana politik akan mereka bawakan, dengan adanya aturan-aturan serta Undang-Undang yang mengikat ASN untuk menjalankan dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, supaya masyarakat menganggap bahwa politik tidak lagi merupakan sesuatu hal yang kotor dan sensitif, tetapi menjadi suatu kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Identitas ini akan sangat berpengaruh pada persepsi orang terhadap suatu Lembaga atau politik secara menyeluruh. Karena kebanyakan masyarakat selalu mengambil dan menarik kesimpulan dengan dominasi dan menganggap bahwa politik itu adalah sesuatu yang kotor, sesuai dengan yang direpresentasikan melalui perilaku aktor politiknya. Maka dari itu, setiap peranan, perilaku, dan gerak-gerik aktor politik akan sangat mencerminkan seperti apa politik di mata masyarakat.
Dan untuk membentuk identitas politik yang baik bagi seorang ASN, mereka memberikan contoh-contoh atau berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan isu-isu atau pandangan buruk masyarakat terhadap seorang ASN yang tidak menjalankan birokrasi atau prosedur (melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme) sesuai dengan ketentuan yang seharusnya seperti yang ada pada Undang-Undang.
"Cap itu memang sudah melekat, tapi tidak semua ASN melakukan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), itu hanya oknum, kita sebagai ASN memberikan contoh kepada masyarakat yang baik, seperti hadir dalam kegiatan masyarakat, memberikan pemahaman, dan hadir untuk melindungi masyarakat seperti gotong royong, serta kalau zaman dulu memang ada paradigma bahwa ASN harus dilayani, tetapi sekarang ASN lah yang harus melayani masyarakat sesuai peraturan pemerintah," lanjutnya.
Kesimpulannya, antropologi akan selaras jika membahas mengenai eksistensi atau identitas manusia. Identitas politik seseorang terbentuk melalui peran yang diambilnya dan keterlibatannya dalam kegiatan politik yang mengacu pada kepentingan dan aspirasi masyarakat,
