Menelisik Lebih Dalam Koalisi Presidensial SBY: Kartel dan Elit Partai

Konsep Koalisi Era Presiden Yudhoyono

Koalisi berkonsep pada persekutuan dua partai atau lebih berdasarkan asas kepentingan dan haluan politik yang sama. Pemerintahan koalisi (coalition government) adalah suatu pemerintahan yang dibentuk oleh lebih dari satu partai politik dalam konteks sistem presidensial. 

Secara teoritik, model koalisi dapat dibedakan atas tiga kategori yaitu minimal winning coalition (koalisi pemenang minimal; pemerintahan yang mendapatkan dukungan mayoritas sederhana di parlemen), minority coalition (koalisi minoritas; dari partai kecil dan tidak mendapat dukungan mayoritas di parlemen) dan grand coalition (koalisi pemerintahan yang didukung oleh mayoritas mutlak partai politik di parlemen.)

Format koalisi yang terbentuk inipun mempengaruhi relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Koalisi besar pendukung Yudhoyono ternyata cukup rapuh secara internal, apa saja faktornya?

1. problematik basis koalisi,
2. sifat kesepakatan dan kontrak politik, 
3. cakupan materi kesepakatan koalisi, 
4. mekanisme internal koalisi.

Konsekuensi Dari Dinamika Koalisi

Meskipun sistem kepartaian Indonesia adalah sistem multipartai, namun tidak nampak secara signifikan adanya perbedaan ideologis di antara parpol dalam DPR dewasa ini. 

Secara formal, semua partai politik mengklaim memiliki ideologi yang berbeda satu sama lain, namun dalam realitanya hal itu tidak terlalu terlihat dalam perdebatan terkait isu politik dan kebijakan. 

Semua partai politik yang dianggap lebih ideologis dibandingkan partai politik lainnya bisa saling bekerja sama tanpa hambatan ideologis, sehingga fenomena kepartaian Indonesia lebih merefleksikan fragmentasi politik diantara elit partai. 

Konsekuensi dari fenomena ini adalah berkembangnya politik kartel dalam sistem kepartaian, salah satu cirinya yaitu kecenderungan konflik persaingan dan kerja sama antar parpol lebih berpusat pada perburuan rent seeking (tindakan kelompok kepentingan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya) ketimbang memperjuangkan kebijakan untuk kepentingan umum.

Harapan Untuk Indonesia Maju

Harapan yang dinantikan yaitu ketika terjadi dukungan ataupun penolakan terhadap suatu kebijakan, koalisi lebih berorientasi kepentingan Indonesia, bukan karena kepentingan individu. 

Salah satu solusi juga ialah menata ulang format pemilu, dimana hanya dua pemilu terjadi yaitu nasional (Presiden dan Wakil Presiden, bersamaan dengan DPR, DPD) dan lokal, dua tahun setelah nasional (Kepala daerah, DPRD.) Dengan ini, partai akan dipaksa berkoalisi sebelum pemilu sehingga terbentuknya koalisi berbasis ideologi dan haluan politik yang sama berpeluang lebih besar.