Konflik Sengketa Perbatasan Indonesia-Timur Leste

Kedua, pendekatan internal (berfokus pada kesejahteraan masyarakat NTT), yaitu Pemerintah Indonesia dapat membuat aturan main, paradigma dan kelembagaan mengenai pengelolaan wilayah perbatasan dengan Timur Leste, yaitu menekankan bahwa penyelesaian konflik ini bukan hanya memperhatikan terhadap batas wilayah saja, melainkan dapat melihat bagaimana aspek kehidupan sosial ekonomi dan budaya yang ada dengan tiga pilar diplomasi yang dapat ditekankan yaitu upaya hukum, upaya institusionalisasi, dan upaya sosial ekonomi. 

Dalam hal ini, pemerintah bisa melakukan akomodasi pendekatan kesejahteraan terkait pengelolaan wilayah perbatasan dengan mengambil kebijakan, yaitu merujuk pada upaya sosial ekonomi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka diplomasi perbatasan dengan Timur Leste sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pengembangan wilayah perbatasan antar negara. 

Disini menjadi peran eksekutif dan legslatif, yang menjadi keterharusan mengambil peran melalui lagkah dengan meluncurkan beberapa program yang dijalankan sebagai upaya pencegahan kesenjangan pembangunan di antar wilayah yang meliputi: Percepatan pembangunan sarpras di wilayah perbatasan, peningkatan kelancaran lalu lintas dan keamanan, baik orang ataupun barang, pengembangan ekonomi pada wilayah perbatasan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Kemudian menyangkut upaya institusionalisasi yang merujuk pada dibentuknya suatu lembaga yang kongkrit dan jelas dengan dasar hukum yang dimiliki untuk mengelola wilayah perbatasan untuk semakin berkembang, maju, dan terbebas dari ketertinggalan. Melihat bahwa institusionlisasi yang ada saat ini masih adanya ketidakefektifan, terkhusus peran TNI dan pihak imigrasi. Adanya ketidakseimbangan dalam memainkan peran. TNI dirasa memiliki wewenang yang lebih dominan dibandingkan dengan pihak imigrasi. 

TNI yang bertugas menjaga dan mengawasi wilayah teritorial dan Imigrasi yang bertugas sebagai pengawas, baik pergerakan orang dan barang yang masuk/keluar antar wilayah perbatasan. Tidak hanya itu, tumpang tindihnya kekuasaan dalam pengelola perbatasan juga terjadi. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia rencananya membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengelola Daerah yang diharapkan dapat berkoordinasi dan bekerja dalam penyelesaian konflik penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia- Timur Leste. 

Dengan demikian, melalui strategi ekternal dan internal sebagaimana akan dijalankan dapat memberikan kontribusi/memungkinkan keberhasilan atas masalah diplomasi perbatasan yang saling bersinggungan antar dua Negara ini.