Program Bansos Pemerintah Indonesia dalam Pendekatan Pembangunan Sosial

Pandemi Covid-19 yang hadir di tengah kehidupan manusia telah membawa perubahan terhadap dunia khususnya Indonesia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terlintas di pikiran manusia sebelumnya. Jumlah kasus penularan Covid-19 di dunia telah mencapai ratusan juta jiwa, tepatnya 246 juta jiwa per Oktober 2021. 

Di Indonesia sendiri, Covid-19 telah menulari lebih dari 4,2 juta jiwa sejak kasus pertama yang diumumkan pada bulan Maret 2020, dan setidaknya terdapat sekitar 143 ribu jiwa telah meninggal dunia. Tentu pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya agar kasus Covid-19 tidak terus menyebar dan memakan korban jiwa. 

Namun, berbagai upaya yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam menghambat penyebaran virus Covid-19 tersebut juga turut ikut mempengaruhi aspek kehidupan masyarakatnya, terutama terhambatnya kegiatan ekonomi yang tentunya sangat berdampak pula pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dampak ekonomi yang muncul pertama kali adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat yang disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat menurun karena sejumlah lapangan kerja khususnya di sektor industri mengalami penurunan yang sangat drastis. 

Bahkan tidak jarang terdapat pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi sejumlah karyawan karena perusahaan tidak mampu lagi membayar upah akibat melemahnya daya beli masyarakat tersebut. Akibatnya sejumlah individu atau bahkan keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari dan tingkat kesejahteraan pun tidak dapat tercapai.

Berkaitan dengan melemahnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat, pemerintah Indonesia telah memberikan sejumlah bantuan anggaran melalui program pembangunan sosial untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. 

Program pembangunan sosial tersebut tersalurkan melalui program Kartu Prakerja, penurunan atau pembebasan tarif listrik, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan sosial non reguler seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), bantuan beras 10 Kg, Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain sebagainya. Melalui berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia tersebut, diharapkan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya dapat terpenuhi di tengah Pandemi Covid-19 saat ini.

Program Bantuan Sosial Pemerintah Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Pemerintah Indonesia melalui programnya berupa bantuan sosial bermaksud untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan tersebut berupa bantuan uang tunai, bantuan non tunai (sembako dan penurunan atau pembebasan tarif listrik), hingga pelatihan untuk meningkatkan skill manusianya.

Untuk bantuan berupa uang tunai, salah satu programnya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikhususkan untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Ini merupakan program bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya meningkatkan kembali perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang sangat merugikan para pelaku usaha tersebut. 

Para pelaku UMKM dapat mengajukan diri ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) kabupaten atau kota di wilayah masing-masing untuk bisa mendapatkan BLT sebesar 1,2 juta rupiah. Selain itu, terdapat pula beberapa syarat yang wajib dipenuhi dan juga sejumlah dokumen penting yang harus disiapkan.

Untuk bantuan berupa non tunai terdapat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan ini merupakan penyaluran sejumlah sembako untuk para masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sembako di tengah pandemi Covid-19 yang melanda. Bantuan ini akan disalurkan kepada kepala keluarga sebanyak 18,8 juta di Indonesia. 

Penerima bantuan sosial berupa sembako akan mendapatkan bantuan senilai 200 ribu rupiah per kepala kelaurga. Tentunya hal ini sangat membantu sejumlah kepala keluarga yang memang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya.

Selanjutnya terdapat program pelatihan yang diberikan pemerintah melalui program yang dinamakan Kartu Prakerja 2021. Program ini merupakan bantuan berupa dana untuk pengembangan kualitas kerja individu dan kewirausahaan. 

Program kartu prakerja ini dikhususkan bagi para pencari kerja, pekerja yang mengalami PHK, dan masyarakat yang memerlukan peningkatan skill di dunia pekerjaan nantinya. Proses pendaftaran program kartu prakerja ini dapat dilakukan secara online dengan mengakses laman www.prakerja.go.id.

Pendekatan Pembangunan Sosial dalam Program Bantuan Sosial Pemerintah Indonesia

Menurut Rogers (Harun,dkk, 2011:33) konsep pembangunan merupakan sebuah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. 

Pada dasarnya konsep pembangunan berfokus pada pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Yang mana sebuah masyarakat dapat dikatakan berhasil dalam melaksakan proses pembangunan apabila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. 

Sedangkan konsep pembangunan menurut Rostow (dalam Abdul, 2004) ialah sebuah transformasi dari negara yang terbelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembagunan yang dilalui oleh semua negara.

Pembangunan sosial sendiri merupakan salah satu cabang dari pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. 

Tentunya di dalam proses pembangunan sosial tidak terlepas dari pembangunan ekonomi, mereka saling berintegrasi dan bergantung dalam proses pemenuhan tujuan nasional suatu bangsa. 

Proses pembangunan sosial dapat dikatakan dinamis karena perubahan sosial di masyarakat pun dinamis. Yang mana diakibatkan pada kondisi zaman yang terus berubah yang tentunya kebutuhan dan aktivitas individu pun berbeda dari yang sebelumnya.

Dengan adanya permasalah-permasalahan baru yang muncul karena pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai pembangunan sosial. 

Melalui berbagai program yang telah dijalankan pemerintah tersebut diharapkan tujuan pembangunan sosial dapat tetap tercapai khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. 

Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan sosial tersebut, diperlukan adanya manajemen strategi. Salah satu manajemen strategi adalah dengan dengan memanfaatkan lembaga pemerintah. 

Pembangunan sosial melalui pemerintah atau social development by goverment merupakan pembangunan sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah. Pendekatan pembangunan ini nantinya dimanifestasikan ke dalam kebijakan sosial yang berbentuk program dan disosialisasikan ke masyarakat. 

Program pemerintah berupa Kartu Prakerja, penurunan atau pembebasan tarif listrik, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), bantuan beras 10 Kg, Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain sebagainya merupakan contoh langsung dari social development by goverment.

Terdapat beberapa 3 macam pendekatan pembangunan yang dapat dilakukan oleh sebuah negara dalam proses perwujudan pembangunan sosial, salah satunya pendekatan pembangunan melalui top down. Top down merupakan pendekatan yang didasari pada pengelolaan sumber yang berasal dari komunitas. 

Pendekatan ini bersifat charities strategy  atau strategi bantuan sosial. Program bantuan sosial pemerintah di tengah pandemi Covid-19 merupakan contoh nyata dari pendekatan top down ini. Namun, dalam pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah tersebut, menyerap beberapa kelemahan dari pendekatan top down. 

Yang mana akan menyebabkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah sehingga masyarakat tersebut hanya mengandalkan pemerintah dalam penyelesaian permasalahannya. Selain itu, pemerintah juga melemahkan kemampuan kreativitas atau inovasi masyarakat untuk dapat bertahan dan berkembang di tengah pandemi Covid-19.

Kesimpulan

Program-program pemerintah dalam berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 merupakan salah satu contoh dari adanya pembangunan sosial. Yang dimaksud pembangunan sosial sendiri ialah pendekatan pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. 

Dalam pelaksanaannya dipelukan adanya manajemen strategi yang baik, diantaranya melalui individu (social development by individual), komunitas (social development by community), dan pemerintah (social development by goverment). Agar tercapainya sebuah pembangunan sosial, diharapkan keikutsertaan dari semua sektor baik sektor swasta, sektor pemerintah, dan masyarakat.

Dalam perwujudan pembangunan sosial di tengah pandemi Covid-19, diharapkan semua sektor dapat menjalankan perannya masing-masing sehinggapembangunan sosial dapat maksimal dan tidak adanya dominasi pada salah satu sektor penting atau ketimpangan. 

Kombinasi antara sektor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan mempercepat proses pembangunan sosial melalui program pembangunan yang dijalankan. Sektor swasta ataupun masyarakat dapat berperan aktif untuk mengurangi beban pemerintah, sehingga pemerintah dapat maksimal dalam proses penanganan Covid-19 melalui program yang dijalankan.

SUMBER:

Aulia, Rachma Aliza. (2021). Dinamika Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. yoursay.suara.com.

Nancy, Yonada. (2021). Bantuan Pemerintah Pendaftaran Kartu Prakerja 2021 prakerja.go.id. tirto.id.

Shalihah, Nur Fitriatus. (2021). 6 Program Bantuan yang Masih Diberikan pada 2021, Simak Apa Saja. Kompas.com.