Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara menjadi proyek besar di akhir era pemerintahan Jokowi. Pemindahan ibu kota negara sendiri sebenarnya bukan hal baru dalam perjalanan pemerintahan Indonesia. Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia sempat beberapa kali mengalami pemindahan ibu kota negara. Awal tahun 1946 ibu kota negara Indonesia sempat dipindah ke Yogyakarta karena ancaman serangan Belanda. Kemudian Indonesia kembali memindahkan ibu kota negera pada 1948 ke Bukittinggi akibat Agresi Militer II di Yogyakarta. Ibu kota negara kemudian kembali ke Yogyakarta pada tahun 1949 setelah Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Kemudian Jakarta kembali menjadi ibu kota negara pada tahun 1950 setelah RIS menjadi NKRI.
Selain itu, pada masa pemerintahan orde lama Presiden Soekarno sempat ingin memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tidak hanya Soekarno, presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, juga sempat mengisiasi pemindahan ibu kota negara. Soeharto sempat ingin memindahkan ibu kota negara ke Jonggol, Jawa Barat. Kemudian pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, pemerintah juga sempat ingin memindahkan ibu kota negara 20 km dari Jakarta. Berbagai pertimbangan mendasari keinginan para pemimpin negara itu memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Salah satunya adalah isu lingkungan, kondisi Pulau Jawa terutama DKI Jakarta semakin mengkhawatirkan. Prediksi Jakarta tenggelam pada 2050 menjadi salah satu alasan mengapa ibu kota negara dipindahkan.
Sebagai Upaya Pemerataan Ekonomi
Selain isu lingkungan, Presiden Jokowi juga memperhatikan ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diharapkan dapat menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Sehingga perekonomian negara tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh Indonesia. IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi langkah awal pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan dibangunnya IKN Nusantara di Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian baru Indonesia.
Status Pulau Jawa sebagai jantung perekonomian Indonesia juga tidak akan begitu saja pudar. Meskipun nantinya ibu kota negara tidak lagi berapa di Pulau Jawa, pusat berbagai industry masih berada di Pulau Jawa. Seperti perkatoran perusahaan-perusahaan non pemerintahan dan industri hiburan. Dengan demikian, akan terjadi konektivitas ekonomi antara Pulau Jawa dan Kalimantan yang kemudian diharapkan juga mempu menyebar ke wilayah lain. Kesenjangan ekonomi akan berangsur berkurang setelah pemindahan ibu kota negara. Berbagai investasi baik dari dalam maupun  luar negeri di ibu kota negara yang baru akan menumbuhkan perekonomian wilayah di sekitarnya.
Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur dinilai sangat stratetegis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. IKN Nusantara terletak di tengah kepulauan Indonesia, tidak terlalu jauh dari jangkauan pulau-pulau lain di Indonesia. Sehingga mobilisasi antar pulau dapat lebih mudah dilakukan. Sehingga mendorong terjadinya perdagangan antar pulau dan kemerataan. Karena selama ini harga komoditas perdagangan di luar Jawa cenderung lebih mahal dibanding di Pulau Jawa. Penyebabnya adalah proses distribusi komoditas yang memakan waktu lebih lama karena kebutuhan masyarakat rata-rata diproduksi di Pulau Jawa. Hal ini kemudian berdampak pada biaya pengiriman dan harga barang.
Selain meningkatkan konektivitas ekonomi antar pulau di Indonesia, pemilihan ibu kota negara di Kalimantan Timur juga dapat meningkatkan konektivitas dengan negara tetangga. Negara-negara yang berdekatan dengan IKN Nusantara antara lain Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dengan demikian relasi yang terbangun antara Indonesia dengan negara-negara ini akan semakin meningkat. Hal ini tentu juga akan berdampak kepada dukungan investasi kepada Indonesia. Salah satunya adalah Malaysia, dalam kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Jakarta, Presiden Jokowi memberikan penawaran terkait investasi di IKN Nusantara. Kemudian disambut baik oleh Anwar Ibrahim dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) investasi senilai Rp 4,13 trliun. Anwar Ibrahim juga mengatakan sekitar 11 perusahaan swasta dari Negeri Jiran ini berminat melakukan investasi dalam pembangunan IKN Nusantara.Â
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga dapat membuka dan meningkatkan arus perdagangan di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam Sidang Paripurna DPR RI mengatakan penempatan ibu kota negara di Kalimantan Timur sangat strategis untuk jalur perdagangan dunia, inovasi teknologi, dan investasi. IKN Nusantara yang dilewati jalur perdagangan internasional akan memberikan banyak dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. IKN Nusantara dapat meningkatkan pergerakan poros maritim Indonesia.
IKN Nusantara menjadi jalur perdagangan  Australia, Asia Pasifik, Asia Timur, hingga Amerika Serikat. Arus lalu lintas perdagangan internasional di laut Indonesia ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat memaksimal potensi maritime Indonesia. Daerah Indonesia yang dilintasi jalur ini antara lain Bali, Makassar, Nusa Penida, Makasar,  Samarinda, Balikpapan, hingga Filipina. Dengan jangkauan seluas ini, Indonesia akan sangat diuntungkan dengan penempatan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Selain itu, perairan yang dilintasi juga sangat memadai untuk perlintasan kapal besar. Meskipun untuk saat ini wilayah perairan tersebut masih didominasi kapal gas dan minyak. Sehingga Indonesia harus benar-benar memaksimalkan fungsi perairan karena komoditas tambang akan mengalami penurunan minat.
Referensi
