      Semua data-data dan fakta-fakta keadaan ekologis Indonesia dapat dibaca dan dipahami oleh siapa saja. Tapi tentu berada dalam level tahu--knowing--saja tidak cukup. Apakah setelah mengetahui, mengkaji, dan mengeksplorasi akan isu-isu ekologis, timbul perasaan--feeling-- empati akan kondisi ekologis saat ini?, selanjutnya, setelah tahu dan merasakan, apakah muncul dorongan untuk melakukan upaya nyata --action-- untuk memberikan solusi yang akan mengantarkan pada keadilan ekologis?.
      Tiga proses tersebut seharusnya menjadi identitas para pemimpin yang "pikiran" dan "hatinya" benar-benar memiliki keinginan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, sehingga melahirkan "action" berupa kebijakan pro-ekologis dengan disertai keinginan yang kuat dalam mengimplementasikannya.
      Kebijakan atau peraturan pemerintah yang sifatnya pro-ekologis akan mendukung gerakan-gerakan penyelamatan lingkungan yang sudah dilakukan oleh aktivis lingkungan dan masyarakat umum. Sebagai contoh pengurangan penggunaan plastik sudah banyak digaungkan oleh para environmentalist dan didukung kajian fakta-fakta ilmiah bahaya penggunaannya.
      Aksi ini sedikit banyak telah menimbulkan kesadaran di masyarakat untuk membawa kantong belanjaan sendiri meskipun belum massiv dilakukan. Hal tersebut kemungkinan berkorelasi dengan proses diatas, ada yang masih di level -knowing - saja, atau juga sudah ada yang sampai di level --action-- namun belum mengakar kuat, sekali dua kali karena terburu-buru orang-orang masih lupa membawa kantong sendiri saat berbelanja.
      Pada 9 April 2022 Pemerintah Kota Surabaya resmi menerapkan peraturan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai pada toko bisnis retail, hasilnya no more plastic bag. masyarakat sudah mawas diri untuk membawa kantong belanja sendiri, atau pun ketika lupa mereka meminjam keranjang atau troli sampai ke parkiran dan memindahkan barang belanjaan ke bagasi mobil atau motor.
      Jadi kebijakan pro-ekologis dari pemerintah dan disatukan dengan campaign dari aktivis lingkungan dan kesadaran masyarakat akan benar-benar menghasilkan tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi bumi. Namun tentu saja seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk melahirkan sebuah kebijakan pro-ekologis dibutuhkan sosok green leaders untuk mendrive hal tersebut.
      Sebaliknya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menjadi suatu wacana yang tumpul ketika pemegang kebijakan tersebut ---leaders---tidak memiliki pikiran dan hati yang 'green', menjaga alam diperlukan integrasi multi-interdisipliner karena harus melibatkan banyak unsur-unsur, diantaranya ekologi, ekonomi, politik dan budaya. Kebijakan pro-ekologi harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang bener-benar feels in atas isu tersebut dan tergerak untuk mengatasinya.
      Dalam banyak kitab suci, Tuhan menginstruksikan untuk menyerahkan sebuah urusan pada ahlinya, maka seorang green leaders sejati seharusnya adalah mereka yang memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis serta memiliki skill kepemimpinan dalam menentukan kebijakan yang pro lingkungan serta memobilisasi individu lain untuk mendukung dan menerapkan kebijakan tersebut. Salam hijau dan lestari!.
