Seharusnya pemerintah lebih jernih melihat segudang permasalahan yang berpotensi menjadi masalah dikemudian hari.
Pemerintah seharusnya tidak tersandera oleh kepentingan politis dan lobi-lobi partai, atau organisasi keagamaan.
Dan jangan sampai pula persoalan TKI ini tercampur baur oleh permasalahan agama.
Memang betul PBNU adalah organisasi muslim terbesar di Indonesia, namun jangan sampai kepentingan orang-orang PBNU yang berada di partai menyetir kebijakan pemerintah, sampai berani mengirimkan orang-orang yang dapat diperbudak di Arab Saudi.
Seharusnya pemerintah dapat mengedepankan aspek profesionalitas dalam mengurai masalah TKI agar tidak terjerembak sampai seperti perbudakan, bukan lobi politis atau titipan kepentingan PBNU.
Kemelut polemik TKI adalah tantangan kemampuan menejerial pemerintah dalam mengatur tenaga kerjanya, juga bagaimana hukum dapat melindungi warga negara dimana pun dirinya berada, dan yang terpenting adalah perkara profesionalitas yang terlepas dari kepentingan segelintir golongan.
Jelas kita semua tidak ingin pekatnya aroma politis dan kepentingan ormas nantinya membungkus kebusukan perbudakan modern yang bernama penyaluran TKI Satu Kanal.
Sumber:
https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pemerintah-tetap-kirim-tki-saudi-11022018122151.html
