Mimpi Basah di Poros Maritim Dunia

Raib? Raib?? Raib??? Kapal Tanker pengangkut minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) MT Namse Bangdzod, hilang di Laut Jawa sesaat setelah bertolak dari Pelabuhan Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapal yang membawa minyak sawit mentah dan 12 pelaut tersebut hilang kontak saat bertolak dari Pelabuhan Bagendang menuju Pelabuhan Tanjung Priok. 

Kapal tanker tersebut berangkat dari Sampit pada tanggal 28 Desember 2018 dan seharusnya sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok pada awal Januari 2019. Kontak terakhir yang dilakukan tercatat pada tanggal 1 Januari 2019. 

Sedangkan menurut radar, pergerakan kapal yang mengangkut sebanyak 1.754.382 kg CPO tersebut terakhir terpantau pada Senin tanggal 7 Januari 2019 pukul 13.16 WIB berada pada posisi perairan Karawang, Jawa Barat. Namun sampai pada tanggal 8 Januari 2019 kapal tanker tersebut tidak ditemukan keberadaannya. 

Sementara itu dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, melalui Direktorat KPLP, Basarnas dan KSOP Sampit terus berupaya untuk melakukan pencarian dan tetap memonitor keberadaan kapal tersebut. Koordinasi pada stasiun radio pantai telah dilakukan, agar kapal lain yang berlayar di perairan Muara Angke sampai dengan area labuh jangkar buoy barat memberi kabar jika mengatahui keberadaan Kapal MT Namse Bangdzod. 

Tenggelam, atau dirompak adalah persoalan lain. Yang pasti raibnya kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan PT Surabaya Shipping Lines. menjadi preseden buruk terkini dari serangkaian kisah sedih kemaritiman era Jokowi.

Beberapa bulan lalu, saya bertemu dengan pelaut Indonesia yang bekerja di Jepang. Sebut saja namanya Gimin. Gimin kelahiran Pemalang. Bahasa Inggrisnya cuma "yes" dan "no", tapi bahasa Jepangnya ajib. Lancar kayak arus impor beras era Jokowi. Gimin sudah 3 tahun kerja di perusahaan kapal Jepang. Posisinya oilmen, tugasnya antar kapal tanker dari Jepang ke Taiwan, gajinya lebih besar dari gaji PNS eselon 1. 

Motivasi utamanya meninggalkan tanah air adalah, KEAMANAN. Yak. Keamanan. Gaji nomor dua buat Gimin. Gimin mengeluh, Pemerintah Jokowi ga perduli pada nasib pelaut di Indonesia. Padahal janji Jokowi membawa Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia diingat betul oleh Gimin. Bahkan pidato kemenangan Jokowi JK tahun 2014 dilakukan di atas kapal Phinisi menjadi simbol akan diperhatikannya nasib pelaut pada era Indonesia Hebat. 

Bagaimana tidak? Menurut Gimin, pelaut di Indonesia, meski sipil, namun resiko keamanan yang harus mereka hadapi di lautan sama dengan TNI AL. Mereka harus mengarungi lautan Indonesia yang banyak blank spot nya. Selain itu perompak di Indonesia juga harus siap mereka hadapi. "Perairan Indonesia tidak aman, mas. Banyak perompaknya." Terkadang kapal yang sudah dirampok, dicabut sistem navigasinya dan ABK diikat di gudang. Jadi kami tinggal ikut arus air saja. 

Tidak jarang juga ABK diturunkan di pulau terpencil tanpa nama di antah berantah, setelah kapal dirusak oleh perompak. Selain itu gaji menjadi masalah bagi pelaut di Indonesia. "Bayangkan saja, mas. Gaji seorang wakil nahkoda cuma 3 juta per bulan." Gimana mau sejahtera? Oleh sebab itu banyak kasus muntahan solar yang dilakukan oleh pelaut. Padahal untuk jadi pelaut perlu sertifikat yang harus dilalui. Tidak murah juga biaya untuk mendapatkan sertifikat itu. Dan lucunya sertifikat tersebut diakui di seluruh dunia. "Jadi, untuk apa saya jadi pelaut di Indonesia. Kami tidak dihargai, kok."

Hmmm... rupanya memang keluhan Gimin bukan omong kosong. Saya riset di mbah google, keluarlah bermacam-macam pemberitaan mengenai kekesalan asosiasi pelaut Indonesia kepada rezim Jokowi. Mulai dari harapan, sampai realitas kepemimpinan Jokowi. Garis besarnya hanya satu yaitu kurangnya kesejahteraan. Ketika kesejahteraan tercapai, pasti keamanan akan mengikuti. 

Lihat saja, jangankan tsunami buoy yang rusak atau hilang, kapal tankerpun bisa hilang di Indonesia. Padahal Jokowi berjanji untuk memperbaiki sistem pertahanan maritim melalui drone pada tahun 2014. Sebagai Negara kepulauan terbesar di seluruh dunia, sudah berapa banyak penduduk Indonesia menjadi korban akibat keganasan laut. Bahkan sekarang ada humor satir yang sering diungkapkan, "jangankan lawan Tiongkok atau AS di Laut China Selatan, lawan laut kita sendiri saja Indonesia kalah." 

Lihat saja betapa kotornya laut Indonesia. Sampai beberapa saat yang lalu ditemukan ikan Paus mati di Wakatobi karena terlalu banyak makan sampah. Belum lagi ditambah dengan insiden perompakan baik yang diangkat media maupun tidak. Salah satunya yang terheboh ketika Abu Sayaf menyandera pelaut Indonesia. Apakah Menko Kemaritiman Indonesia kurang gagah? Apakah KASAL TNI kurang cermat? Atau Kepala Bakamla kurang pinter? Atau apakah Menteri Kelautan kurang tegas? Nggak juga. 

Mereka adalah putra putri terbaik di Indonesia dan sangat ahli dibidangnya. Tapi ketika rapornya masih merah, berarti yang harus dipertanyakan adalah bagaimana komitmen Presiden Jokowi terhadap janji untuk menciptakan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Semua visi dan misi Jokowi sangat bagus untuk didengarkan, bahkan untuk dimimpikan. 

Namun realitanya bertolak belakang. Bukan karena Indonesia tidak mampu mencapainya. Tapi karena pemerintah tidak serius mengucapkannya. Sehingga pada akhirnya kita teringat celoteh Rocky Gerung dimana fiksi mengundang fantasi, begitu pula visi misi Jokowi nanti tidak lebih dari sekedar fiksi.

Sumbangan Tulisan dari Frank Wawolangi

Pemerhati Hubungan Internasional