Pemerintahan Jokowi Kok Perbanyak Hutang?

Kenaikan utang pemerintah Indonesia menjadi topik panas menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019. Apa pemerintahan Jokowi gagal mengawal perekonomian Indonesia?

Berkaca dari Negara lain, utang negara yang berlebihan membawa Yunani ke krisis ekonomi pada 2017. Pengalaman ini pelajaran berharga bagi bangsa lain untuk mengevaluasi strategi pengelolaan utang negara.

Mungkin ini yang menjadi dasar kekhawatiran Prabowo bahwa Indonesia akan terjerumus dalam krisis yang sama. Apakah Indonesia akan mengalami hal serupa dengan Yunani?

Bank Indonesia (BI) mencatat total utang luar negeri Indonesia hingga akhir September 2018 mencapai USD 359,8 miliar atau sekitar Rp5.371 triliun (kurs JISDOR akhir September 2018 Rp14.929 per dolar AS).

Berdasarkan data statistik utang luar negeri Indonesia, total utang tersebut tumbuh sebesar 4,2 persen secara tahunan, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,7 persen secara tahunan. Perlambatan terutama terjadi pada utang luar negeri Pemerintah yang hanya tumbuh 2,2 persen secara tahunan menjadi USD 176,3 miliar.

Selain tumbuh melambat, posisi utang tersebut turun tipis dibanding kuartal sebelumnya yang mencapai USD 179,17 miliar. Penurunan utang luar negeri lantaran turunnya kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN).

Sementara itu, utang luar negeri swasta hingga kuartal III 2018 tercatat mencapai USD 180,63 miliar, meningkat 6,7 persen secara tahunan. Utang luar negeri swasta tersebut terutama dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian.

Pangsa utang luar negeri di keempat sektor tersebut terhadap total utang luar negeri swasta mencapai 72,7 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan pangsa pada kuartal sebelumnya. (kontan.co.id)

Neraca perdagangan Indonesia juga mengalami defisit pada November 2018. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pernyebabnya adalah anjloknya nilai ekspor sebesar 3,28% secara year on year (yoy). Sementara nilai impor tercatat 16,88 miliar dolar AS atau naik 11,68% (yoy).

Defisit perdagangan ini menjadi yang terburuk sepanjang tahun ini. Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Indonesia tercatat 1,8 miliar dolar AS pada Oktober dan mencapai 2,03 miliar dolar AS pada Juli. Meski demikian, nilai impor Indonesia pada November tercatat turun 4,47 persen jika dibandingkan Oktober 2018. (tirto.id)

Kalau seperti ini siapa yang harus kita mintai pertanggungjawaban? Lalu, bagaimana solusi dari Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan ini di ujung kursi jabatannya?