Potret Media di Era Orde Baru

Keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) oleh Soekarno, telah menghantarkan Soeharto menuju kursi RI 1, dengan dibacakannya surat pernyataan yang berisi penyerahan kekuasaan melalui surat bertanggal 22 Februari 1967, serta pelantikan pada tanggal 26 Maret 1968 Soeharto diberikan mandat oleh Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) menggantikan Soekarno Sebagai presiden.

Pada masa orde baru,  pers selalu mendapat tekanan dari pemerintah. Sistem pers model otoriter memaksa pers untuk tunduk terhadap pemerintah. Pers juga dilarang menulis berita tentang keburukan pemerintah, mengkritik pemerintah dengan keras, maka dari itu berita di era orde baru bersifat "halus", dan kritik yang tidak bernada kritik. Tidak sedikit media yang diberedel karena mengkritik pemerintah, juga banyak wartawan dan  aktivis yang dibunuh, hilang, dan tidak diketahui keberadaannya. Era dimana pemimpinya otoriter, represif, dan ringan tangan menggunakan cara -- cara militerisme untuk menindak elemen negara termasuk pers, yang menyebabkan aspirasi, ekspresi, serta hak asasi masyarakat tidak tersampaikan

Media elektronik seperti televisi dan radio pun menjadi corong pemerintah Orde Baru dengan berbagai agenda propagandanya. TVRI selaku satu -- satunya televisi pada saat itu menyiarkan berbagai slogan-slogan propaganda, seperti " Bebas Bertanggung Jawab", " Orde Baru Ada lah Orde Pembangunan", "Hidup tanpa KB berarti Hidup Tanpa Masa Depan"

dan segala hal mengenai pencitraan Orde Baru. Media juga tidak diperkenankan memproduksi siaran beritasendiri tanpa izin atau sepengetahuan dari pihak pemerintah (Effendi Gazali, 2004:23).

Setiap tanggal 30 September, anak -- anak juga diwajibkan menonton film G30 S PKI sebagai agenda tahunan. Oleh karena itulah, bisa dikatakan pada masa Orde Baru, media massa hanya menjadi perantara pemerintah sehingga informasi yang beredar pun hanya untuk kepentingan pemerintahan.