Akhirnya, perjalanan panjang Pemilihan Presiden yang sudah belangsung sekian lama mencapai puncaknya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum berurutan mengeluarkan penetapan. Minggu 29 Juni 2019, KPU secara resmi juga telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019 Â hingga 2024.
Namun, apakah usai penetapan KPU itu semau urusan politik ini menjadi selesai dan paripurna. Tentu saja tidak, sebab meski Jokowi sudah kembali ditetapkan sebagai Presiden, masih tersisa satu persoalan yang tak kalah pelik yaitu terkait koalisi pemerintahan dan koalisi oposisi.
Sebagaimana kita tahu bahwa dalam beberapa hari ini pembicaraan terkait kemana arah partai partai Koalisi Adil Makmur di masa mendatang mendominasi pemberitaan media dan juga pembicaraan di media sosial.
Sejatinya, setelah dinyatakan menang dengan raihan suara 54 persen di Pilpres 2019 silam, pemerintahan Jokowi sudah cukup kuat untuk menyusun kabinet dan menempatkan nama nama orang yang akan mengisi pos pos penting di pemerintahannya. Namun entah kenapa, kemudian atas nama rekonsiliasi, koalisi penentang mereka kemudian tiba tiba disebut sebut akan menjadi bagian dari pemerintahan.
Jelas hal ini ditentang oleh sebagian kalangan. Saya termasuk yang tidak setuju dengan arah politik seperti ini. Pemerintahan Jokowi jelas memiliki legitimasi yang kuat dan didukung koalisi partai yang juag tidak sedikit dan memperoleh dukungan tinggi.Â
Maka hal itu perlu diimbangi dengan keberadaan oposisi yang kuat pula. Saya mengutip ucapan Jhonny G Plate, sebuah demokrasi akan berjalan baik jika ada kelompok oposisi yang kuat sebagai mitra tanding pemerintah. Sebaliknya, jika oposisi tidak ada, maka demokrasi akan berjalan buruk serta pemerintahan akan menjadi mandul.
Pengabdian kepada bangsa tentu tidak harus diterjemahkan secara sempit dan parsial seperti itu. Menjadi oposisi dan mengkritik kebijakan pemerintah juga adalah sebuah bentuk pengabdian.
Kritik yang konstruktif kepada pemerintah akan membuat pemerintah akan berjalan disistim yang sudah disepakati dengan baik. Bayangkan jika tidak ada yang nyinyirin kinerja Pemerintah, kita akan menyaksikan bangsa ini akan berjalan oleng di masa depan.
Saya menduga, pengatasnamaan rekonsiliasi hanyalah upaya untuk menafikan kehendak dan suara rakyat. Dan jika hal itu terus dipaksakan, saya khawatir akan menimbulkan sikap apatis di kalangan publik pada politisi dan partai politik.
Kita tentu akan membayangkan kelak, pemerintahan baru di bawah Jokowi dan KH Ma'ruf Amin, akan terjadi perdebatan seru di parlemen antara pemerintah melawan kelompok politik oposisi di DPR.
Kubu pemerintah akan bersusah payah menjelaskan kepada para wakil rakyat strategi mereka menciptakan pembangunan dan bagaimana kemudian DPR yang dimotori oleh kubu oposisi mendebat dan melawan hal itu dengan keras.
Jadi, jangan biarkan Jokowi dan Ma'ruf Amin berjalan sendiri tanpa dikritik. Pemerintahan ini tidak boleh berjalan tanpa ada yang mengontrol dan dinyinyirin.
Kekuasaan itu perlu pengawasan agar tidak menyakiti rakyat dan pemilih. Agar itu bisa terlaksana, maka oposisi harus diberi kesempatan dan jalan lebar menjalankan amanah rakyatnya.
