Mohon tunggu...
Dion Pardede
Dion Pardede Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Akan terus dan selalu belajar.

Absurdites de l'existence. Roséanne Park 💍

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Pidato Macron dan Sentimentalitas adalah Masalah yang Sama Besar

31 Oktober 2020   23:44 Diperbarui: 2 November 2020   08:15 1610
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Konsep ini sangat diperlukan terlebih dalam negara-negara yang plural. Karena, anggota-anggota masyarakat sebuah negara memiliki kepentingan privat yang berbeda-beda atau bahkan bertentangan satu dengan yang lain. Kepentingan-kepentingan anggota masyarakat tersebut berbeda karena didasarkan pada keyakinan religius, ideologi, dan berbagai sikap privat lainnya.

Di sinilah negara perlu hadir dalam merumuskan batasan-batasan atas kepentingan-kepentingan privat tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu koordinasi anggota masyarakat dalam bermasyarakat dan bernegara. 

Rumusan ini diperlukan guna mencapai keadilan sebagai konsekuensi dari masyarakat yang kompleks. Menurut John Rawls (1921-2002) keadilan dalam masyarakat kompleks akan tercapai jika terjadi sekularisasi, dan jika kebijakan dan tindakan negara tidak memihak kelompok manapun.

Dalam masyarakat kompleks, perlu dipisahkan antara wilayah publik dan privat guna mencapai keadilan. Secara konseptual, wilayah ini memiliki perbedaan yang terlihat samar namun signifikan. 

Wilayah publik dijalankan menurut konsepsi tentang yang adil, sementara wilayah privat, karena terkait preferensi individu maupun sub-sub kelompok dalam masyarakat berjalan menurut konsepsi tentang yang baik.

Immanuel Kant, setuju bahwa keutuhan masyarakat kompleks tidak dapat dijaga, bila pemerintah mendasarkan kebijakan dan tindakannya di atas konsepsi tentang yang baik. Karena sejak saat itu, maka pemerintah tidak berdiri di atas semua golongan dan menjadi partisan. Inilah yang dikenal sebagai keadilan liberal.

Hal ini kemudian dapat kita kaitkan dengan pidato Macron tersebut. Dengan menyatakan salah satu agama sebagai sumber krisis, maka secara seketika itu juga ia mengambil tempat berlawanan dengan sikap privat masyarakat tersebut. 

Dan sejak saat itu pula ia berdiri di atas konsepsi tentang yang baik. Dia -- suka tidak suka---harus menerima tudingan sebagai pemimpin partisan atas pernyataan tersebut.

Bukan tanpa alasan, karena pemicu dari teror-teror yang berlangsung di Perancis adalah sebuah pertentangan antara dua sikap privat anggota masyarakat. 

Antara seorang guru -- yang bisa kita asumsikan sebagai seorang liberal---yang menunjukkan karikatur nabi kepada anak beragama islam yang tentu berdasarkan ajarannya menentang hal-hal semacam itu (merendahkan orang suci). 

Kemarahan dari golongan islam kemudian diwakilkan oleh pihak-pihak yang melancarkan teror (entahpun aksi teror tidak dibenarkan masyarakat islam). Kepala guru tersebut dipenggal, dan memicu unjuk rasa di Perancis.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun